Presiden Prabowo Subianto mulai menggali kembali rencana lama yang selama puluhan tahun hanya menjadi wacana di Indonesia, yakni pemanfaatan energi nuklir. Langkah ini diambil di tengah tekanan geopolitik global, ancaman krisis energi, serta tuntutan transisi menuju ekonomi rendah karbon.
Pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Direktur Jenderal Rosatom, Alexey Likhachev, di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (12/5/2026) bukan sekadar agenda diplomasi biasa. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi arah kebijakan energi nasional di masa depan.
Kedua pihak membahas berbagai potensi kerja sama, mulai dari pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) skala besar hingga reaktor modular kecil atau small modular reactor (SMR). Selain itu, mereka juga membicarakan peluang pengembangan pembangkit listrik nuklir terapung.
Di balik pembahasan teknis tersebut, tersimpan pertaruhan besar mengenai ketahanan energi Indonesia dan kemampuan industri dalam negeri menyerap teknologi tinggi. Pemerintah juga harus mempertimbangkan dengan matang konsekuensi ekonomi dan fiskal yang menyertai proyek ambisius ini.
Bagi pemerintahan Prabowo, nuklir tampaknya mulai diposisikan sebagai pilar strategis dalam membangun kemandirian energi nasional. Namun, langkah ini memicu pertanyaan mendasar tentang kesiapan Indonesia dalam memasuki era energi atom yang penuh risiko.
Salah satu isu utama yang muncul adalah mengenai sumber pendanaan untuk investasi jumbo tersebut. Publik juga mempertanyakan apakah nuklir benar-benar solusi masa depan atau justru menjadi beban finansial baru bagi negara di kemudian hari.
Sinyal Serius Kerja Sama Nuklir RI-Rusia
Pertemuan di Istana Kepresidenan menjadi sinyal terbaru bahwa pemerintah saat ini sangat serius membuka kembali opsi energi nuklir. Hal ini dikonfirmasi melalui keterangan resmi dari pihak Rosatom yang dirilis pada Selasa (12/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, dibahas peluang kerja sama pengembangan energi nuklir sipil antara Indonesia dan Rusia secara mendalam. Cakupannya meliputi pembangunan infrastruktur nuklir dasar hingga penguatan kualitas sumber daya manusia di bidang terkait.
Rosatom menawarkan pendekatan komprehensif yang tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik pembangkit listrik saja. Perusahaan asal Rusia ini menjanjikan adanya transfer teknologi dan pengembangan kapasitas industri nasional secara menyeluruh.
Diharapkan kerja sama ini mampu membangun ekosistem ketenaganukliran yang kokoh di Indonesia. Dengan begitu, Indonesia tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga memiliki kemandirian dalam pengelolaannya.
Alexey Likhachev selaku Direktur Jenderal Rosatom menyebutkan bahwa Indonesia memiliki target yang sangat ambisius dalam pengembangan energi nuklir. Hal inilah yang mendorong perlunya kemitraan strategis dalam jangka waktu yang panjang.
“Indonesia saat ini memiliki target ambisius dalam pengembangan energi nuklir. Karena itu, kami tidak hanya membahas teknologi, tetapi juga penciptaan kemitraan jangka panjang,” ujar Likhachev memberikan penekanan.
Ia menambahkan bahwa fokus kerja sama ini adalah membangun industri baru bagi Indonesia. Hal ini mencakup pelatihan tenaga ahli nasional dan penguatan kedaulatan teknologi bagi negara ini di mata dunia.
Rosatom sendiri merupakan salah satu raksasa energi nuklir dunia yang menguasai seluruh rantai industri dari hulu hingga hilir. Mereka memiliki keahlian mulai dari desain reaktor, pengayaan uranium, hingga pengelolaan limbah nuklir.
Beberapa negara yang telah menggunakan teknologi nuklir dari Rosatom berdasarkan data World Nuclear Association:
- Turki dan Mesir sebagai mitra strategis baru.
- Bangladesh dan India di kawasan Asia Selatan.
- China yang terus mengekspansi kapasitas energinya.
- Belarus dan Hungaria di kawasan Eropa.
Daftar negara tersebut menunjukkan dominasi Rusia dalam ekspor teknologi PLTN global selama beberapa tahun terakhir. Keunggulan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi Indonesia yang sedang mencari mitra berpengalaman.
Alasan Nuklir Menjadi Kebutuhan Mendesak
Bagi Indonesia, tawaran kerja sama ini datang di saat pemerintah menghadapi tekanan besar untuk menjaga ketahanan energi. Konsumsi listrik nasional terus melonjak seiring dengan pertumbuhan industri dan digitalisasi ekonomi yang masif.
Data dari Kementerian ESDM mencatat bahwa konsumsi listrik Indonesia tumbuh rata-rata 4% hingga 5% setiap tahunnya. Selain itu, ekspansi penggunaan kendaraan listrik juga menambah beban kebutuhan daya secara nasional.
Di sisi lain, target net zero emission pada tahun 2060 menuntut pemerintah untuk segera meninggalkan batu bara. Padahal, selama ini batu bara merupakan tulang punggung utama bagi pembangkit listrik di tanah air.
Sumber energi terbarukan lain seperti tenaga surya dan angin masih menghadapi kendala besar berupa intermitensi. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kondisi cuaca yang sering kali tidak menentu.
Dalam situasi inilah, nuklir mulai kembali dipertimbangkan sebagai opsi baseload atau sumber listrik yang stabil. Nuklir mampu menyuplai energi dalam jumlah sangat besar tanpa menghasilkan emisi karbon secara langsung ke atmosfer.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikurahman, menilai kerja sama ini dapat memperkuat fondasi energi nasional. Menurutnya, karakteristik nuklir sangat berbeda dan saling melengkapi dengan energi terbarukan lainnya.
“Kerja sama dengan Rosatom bisa memperkuat ketahanan energi, terutama karena nuklir mampu menjadi sumber listrik rendah karbon yang stabil,” ujar Rizal pada Rabu (13/5/2026). Ia menekankan bahwa nuklir tidak terpengaruh oleh faktor cuaca.
Meskipun memiliki keunggulan sebagai penyuplai daya yang stabil, teknologi ini memiliki tantangan tersendiri. Biaya investasi awal yang dibutuhkan sangatlah mahal dan proses pembangunannya memakan waktu yang sangat lama.
Berikut adalah perbandingan performa pembangkit listrik berdasarkan tingkat utilisasi atau capacity factor:
| Jenis Sumber Energi | Tingkat Utilisasi (Capacity Factor) |
|---|---|
| Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir | Di atas 90% |
| Tenaga Surya (Solar Power) | Di bawah 40% |
| Tenaga Angin (Wind Power) | Di bawah 40% |
Data dari International Energy Agency (IEA) menunjukkan bahwa PLTN memiliki tingkat utilisasi tertinggi dibandingkan sumber energi lainnya. Hal inilah yang menjadi alasan kuat mengapa banyak negara maju tetap mempertahankan penggunaan energi nuklir.
Tantangan Ekonomi dan Alih Teknologi
Rizal Taufikurahman memberikan peringatan agar Indonesia tidak sekadar terjebak menjadi pengimpor teknologi semata. Manfaat ekonomi yang nyata hanya akan terasa jika ada proses alih teknologi yang serius dan konsisten.
“Dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi baru akan terasa jika proyek ini tidak berhenti pada impor teknologi saja,” tegasnya. Ia menambahkan pentingnya keterlibatan industri komponen dan rantai pasok domestik dalam proyek ini.
Persoalan tingkat kandungan lokal memang menjadi hal yang krusial agar multiplier effect bisa dirasakan masyarakat luas. Indonesia sendiri sebenarnya bukan pemain baru dalam dunia riset nuklir, meski belum mencapai tahap komersial.
Indonesia saat ini telah memiliki dan mengoperasikan tiga reaktor riset utama untuk berbagai keperluan:
- Reaktor RSG-GAS yang berlokasi di Serpong.
- Reaktor TRIGA yang berada di Bandung.
- Reaktor Kartini yang dikelola di Yogyakarta.
Ketiga reaktor riset tersebut selama puluhan tahun telah digunakan untuk pelatihan SDM serta produksi radioisotop. Namun, membangun PLTN komersial jauh lebih rumit dibandingkan mengelola reaktor riset yang sudah ada.
Berdasarkan standar International Atomic Energy Agency (IAEA), pembangunan PLTN memerlukan sistem regulasi yang sangat ketat. Dibutuhkan pula lembaga pengawas yang independen serta sumber daya manusia bersertifikasi internasional dalam jumlah besar.
Efek pengganda ekonomi akan muncul jika sektor konstruksi, manufaktur presisi, hingga jasa pemeliharaan ikut terlibat. Tanpa adanya keterlibatan BUMN dan swasta nasional, keuntungan ekonomi proyek ini mungkin hanya akan mengalir ke pihak asing.
Hal ini berkaca pada pengalaman beberapa negara berkembang yang justru mengalami ketergantungan utang terhadap vendor asing. Contoh nyata terlihat pada proyek PLTN Rooppur di Bangladesh yang sangat bergantung pada pendanaan dari Rusia.
Proyek di Bangladesh tersebut bernilai sekitar US$12,6 miliar atau setara dengan Rp220,80 triliun. Turki pun menghadapi tantangan serupa terkait ketergantungan teknologi dalam proyek pembangkit nuklir Akkuyu yang juga digarap Rosatom.
Risiko Investasi dan Ketidakpastian
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menyuarakan kekhawatiran terkait risiko investasi yang sangat tinggi. Ia menilai wacana nuklir merupakan isu lama yang kembali diangkat tanpa kepastian posisi dalam rencana transisi energi.
“Soal nuklir ini wacana lama, tapi problemnya sekarang apakah nuklir termasuk dalam pengembangan 100 gigawatt transisi energi? Belum tentu,” ungkap Bhima dengan nada skeptis terhadap arah kebijakan saat ini.
Bhima membandingkan biaya investasi awal nuklir dengan energi terbarukan lain yang harganya terus menurun secara signifikan. Tenaga surya skala besar, misalnya, kini jauh lebih murah dibandingkan biaya operasional energi nuklir.
Data dari Lazard Levelized Cost of Energy 2024 mendukung argumen tersebut dengan menunjukkan mahalnya biaya listrik dari nuklir. Selain faktor biaya, masalah lokasi pembangunan juga menjadi tantangan sosial yang sangat sensitif di tengah masyarakat.
“Lokasi lahannya di mana? Masyarakat juga perlu memahami risiko terhadap nuklir ini dengan jelas,” tambah Bhima. Penolakan publik sering kali menjadi penghalang utama bagi proyek PLTN di Indonesia sejak masa Orde Baru.
Selain masalah sosial, kendala waktu juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan oleh pemerintah. Pembangunan satu unit PLTN besar rata-rata membutuhkan waktu antara 10 hingga 15 tahun dari tahap perencanaan hingga operasi.
Risiko pembengkakan biaya juga sangat nyata, seperti yang terjadi pada proyek Olkiluoto-3 di Finlandia. Proyek tersebut mengalami keterlambatan hingga lebih dari satu dekade dengan biaya yang melonjak tiga kali lipat dari estimasi awal.
Melihat berbagai kompleksitas tersebut, para ekonom menyarankan agar nuklir hanya diposisikan sebagai energi pelengkap. Nuklir tidak bisa diharapkan menjadi pengganti cepat bagi sumber energi bersih lainnya dalam waktu dekat di Indonesia.
