Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, memberikan tanggapan serius mengenai data terbaru dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Data tersebut mengungkapkan fakta mencengangkan bahwa sekitar 200.000 anak di berbagai wilayah Indonesia telah terpapar aktivitas judi online.
Lebih memprihatinkan lagi, sekitar 80.000 di antara ratusan ribu anak tersebut merupakan bocah yang usianya bahkan belum genap 10 tahun. Fenomena ini memicu kekhawatiran mendalam karena menunjukkan betapa masifnya jangkauan konten ilegal ini hingga ke tingkat anak usia dini.
Abdul Mu'ti menduga kuat bahwa paparan judi online pada anak-anak tersebut sebagian besar dipicu oleh ketidaktahuan mereka. Selain itu, minimnya edukasi mengenai risiko siber dan lemahnya langkah mitigasi menjadi faktor utama yang membuat anak-anak mudah terjerumus.
Ia menilai bahwa banyak anak di Indonesia pada awalnya hanya bermaksud untuk memainkan gim melalui ponsel pintar atau gadget pribadi mereka. Namun, karena kurangnya pengawasan ketat dari orang tua, mereka akhirnya tersesat ke dalam platform perjudian yang terselubung.
Mendikdasmen menjelaskan bahwa ketidaktahuan anak-anak ini membuat mereka tidak menyadari bahwa aktivitas yang mereka lakukan adalah perjudian. Hal ini ia sampaikan saat ditemui awak media di Gedung Islamic Center, Surabaya, pada Rabu malam, 20 Mei 2026.
Menurutnya, penggunaan gadget tanpa kontrol yang optimal dari lingkungan keluarga menjadi pintu masuk utama masalah ini. Anak-anak yang semula berniat hiburan justru berakhir pada situs judi karena algoritma atau iklan yang menyesatkan.
Selain faktor kurangnya pengawasan orang tua, Mu'ti juga menyoroti pengaruh lingkungan pergaulan yang bisa sangat menentukan. Kondisi sosial tertentu seringkali membuat anak-anak terdistraksi dan dengan mudah mencoba hal-hal baru yang berbahaya secara digital.
Situasi ini dianggap sebagai tantangan besar bagi dunia pendidikan karena dapat merusak mentalitas dan masa depan generasi muda. Mu'ti menegaskan bahwa pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak agar efektif.
Langkah Kolaboratif Antar-Kementerian
Dalam upaya memperkuat benteng perlindungan bagi anak-anak, Kemendikdasmen tidak bekerja sendirian melainkan menggandeng berbagai kementerian dan lembaga. Kerja sama ini juga melibatkan aparat penegak hukum guna menindaklanjuti aspek legal dan keamanan digital.
Mu'ti mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyepakati aturan khusus bersama lima menteri lainnya serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kesepakatan tersebut berfokus pada pengaturan dan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun.
Penandatanganan kesepakatan bersama enam kementerian dan Polri ini menjadi dasar hukum untuk mengontrol penggunaan teknologi digital di kalangan pelajar. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa ruang digital bagi anak tetap aman dan edukatif.
Mendikdasmen menegaskan bahwa pembatasan ini sangat krusial mengingat agresivitas konten negatif di internet saat ini. Aturan ini diharapkan dapat menekan angka paparan judi online maupun konten berbahaya lainnya secara signifikan.
Selain regulasi di tingkat kementerian, Kemendikdasmen juga melakukan intervensi langsung melalui kurikulum dan kegiatan sekolah. Salah satunya adalah dengan menyisipkan materi khusus mengenai bahaya judi online dalam program orientasi siswa.
Poin utama strategi pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut:
- Mengintegrasikan materi penyuluhan tentang dampak buruk judi online ke dalam pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
- Memperketat pengawasan terhadap penggunaan teknologi digital melalui regulasi yang disepakati oleh lintas kementerian dan Kepolisian RI.
- Mendorong pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah umur sebagai langkah preventif terhadap konten ilegal.
- Melakukan sosialisasi secara berkelanjutan kepada peserta didik mengenai risiko finansial dan psikologis dari perjudian digital.
Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat membentuk kesadaran dini pada siswa mengenai bahaya laten di balik layar gadget mereka. Mu'ti berharap edukasi ini bisa menjadi pelindung bagi siswa dari pengaruh lingkungan yang buruk.
Penguatan Empat Ekosistem Pendidikan
Mendikdasmen menekankan bahwa memerangi judi online yang merusak kualitas generasi bangsa tidak bisa hanya menjadi beban pemerintah semata. Peran pemerintah sebagai regulator harus didukung penuh oleh komponen terkecil dalam masyarakat.
Ia mengusulkan penguatan pada empat ekosistem pendidikan utama, yakni sekolah, keluarga, masyarakat, dan media massa. Keempat elemen ini harus memiliki visi yang sama dalam membentengi anak-anak dari ancaman perjudian daring.
Penyuluhan yang diberikan secara terus-menerus dianggap tidak akan membuahkan hasil maksimal tanpa adanya pengawasan dari rumah dan lingkungan sekitar. Masalah ini sudah masuk kategori sangat serius dan membutuhkan perhatian ekstra dari semua pihak.
Sinergi antara sekolah dan rumah menjadi kunci utama agar aktivitas digital anak tetap terpantau meski mereka berada di luar jangkauan guru. Media juga diharapkan berperan aktif dalam menyebarkan informasi edukatif terkait risiko keamanan siber ini.
Peringatan Serius dari Kementerian Kominfo
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid juga telah menyuarakan peringatan keras terkait darurat judi online ini. Ia menyatakan bahwa angka 200.000 anak yang terpapar merupakan alarm bahaya bagi masa depan Indonesia.
Meutya menegaskan bahwa judi online bukanlah sekadar hiburan digital biasa, melainkan ancaman nyata yang bisa menghancurkan sendi-sendi kehidupan. Dampaknya mulai dari kerusakan ekonomi keluarga hingga memicu tindak kekerasan di dalam rumah tangga.
Menurut Meutya, judi online pada dasarnya adalah sebuah penipuan atau scam dengan sistem yang sudah diatur sedemikian rupa. Pemain akan selalu diposisikan untuk kalah dalam jangka panjang, sehingga tidak ada keuntungan nyata yang bisa didapatkan.
Ia mengimbau masyarakat untuk menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi kepada orang-orang terdekat mereka. Melindungi anak-anak dari praktik ilegal ini adalah tanggung jawab bersama guna menyelamatkan masa depan generasi bangsa.
Dampak negatif judi online yang ditekankan oleh Menkomdigi meliputi beberapa hal berikut:
- Kerusakan stabilitas ekonomi keluarga akibat pengeluaran yang tidak terkontrol untuk judi daring.
- Pemicu meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan keretakan hubungan sosial di masyarakat.
- Rusaknya kesehatan mental dan konsentrasi anak yang seharusnya fokus pada pendidikan.
- Potensi tindak kriminalitas lanjutan yang dilakukan untuk memenuhi kecanduan bermain judi.
Meutya menjelaskan bahwa edukasi dari dalam keluarga adalah benteng terkuat yang tidak bisa digantikan oleh teknologi apa pun. Kesadaran masyarakat harus tumbuh secara organik agar pencegahan ini bisa berjalan efektif dan permanen.
Upaya Pemblokiran dan Kerja Sama Lintas Sektor
Dalam menjalankan fungsinya, Komdigi menyatakan bahwa pemberantasan tidak cukup hanya dengan memutus akses situs atau penegakan hukum. Literasi digital yang kuat harus ditanamkan agar masyarakat secara mandiri mampu menolak ajakan berjudi.
Pemerintah memang terus gencar melakukan pemblokiran terhadap jutaan situs dan konten judi online setiap tahunnya. Namun, Meutya mengakui bahwa situs baru akan terus muncul jika para pelaku dan bandarnya tidak ditindak dengan tegas.
Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang sangat kuat antara Komdigi dengan berbagai lembaga keuangan dan penegak hukum. Dukungan dari Polri, PPATK, OJK, hingga industri perbankan sangat menentukan keberhasilan dalam memutus aliran dana judi online.
Berikut adalah rincian pihak-pihak yang terlibat dalam kolaborasi pemberantasan aktivitas judi online di Indonesia:
| Lembaga Terkait | Peran dan Kontribusi Utama |
|---|---|
| Komdigi | Pemblokiran situs, konten, dan penguatan literasi digital masyarakat. |
| Polri | Penegakan hukum terhadap bandar, promotor, dan pelaku perjudian. |
| PPATK & OJK | Pelacakan transaksi keuangan mencurigakan dan pemblokiran rekening. |
| Kemendikdasmen | Edukasi bahaya judi melalui kurikulum dan lingkungan sekolah. |
| Platform Digital | Penurunan (take down) konten iklan judi di media sosial secara cepat. |
Data dalam tabel di atas menunjukkan bahwa penanganan masalah ini bersifat multidimensi dan tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja. Koordinasi yang rapi antar lembaga diharapkan dapat mempersempit ruang gerak operator judi online.
Meutya Hafid juga menyoroti betapa agresifnya iklan judi online yang kini menyasar pengguna media sosial populer seperti TikTok dan YouTube. Pihaknya telah meminta platform global tersebut untuk lebih bertanggung jawab dalam menyaring konten iklan yang masuk ke Indonesia.
Semua pihak, termasuk pengelola platform digital, diingatkan untuk memiliki tanggung jawab moral dan hukum yang sama dalam memerangi perjudian. Menutup akses hanyalah satu bagian kecil, sedangkan menumbuhkan kesadaran kolektif adalah tujuan akhirnya.
