Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, resmi dinonaktifkan dari jabatannya setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah tegas ini diambil menyusul keterlibatan dirinya dalam kasus dugaan pemerasan serta gratifikasi terkait pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menyatakan bahwa kementeriannya sangat menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh lembaga antirasuah tersebut. KPK sendiri telah menetapkan total delapan orang tersangka dalam perkara ini dan mulai melakukan penahanan pada Kamis, 4 Juni 2026.
Komitmen Kemenimipas Terhadap Proses Hukum
Pihak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menegaskan sikap kooperatif dalam membantu KPK guna menuntaskan perkara tersebut secepat mungkin. Penanganan perkara sepenuhnya diserahkan kepada penyidik KPK untuk diusut hingga tuntas tanpa adanya hambatan internal.
Agus Andrianto juga memberikan instruksi kepada seluruh jajarannya agar bersikap akomodatif dalam menyediakan data, dokumen, maupun keterangan yang diperlukan. Ia berharap keterbukaan ini dapat mempercepat pengungkapan fakta dalam perkara yang tengah menjadi perhatian publik ini.
Pernyataan resmi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait integritas institusi:
- Proses hukum yang sedang berjalan saat ini wajib didukung sepenuhnya oleh semua pihak di lingkungan kementerian.
- Situasi ini menjadi momentum penting bagi institusi untuk melakukan pembenahan internal secara menyeluruh.
- Penguatan tata kelola keimigrasian akan terus dipacu agar lebih bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Keputusan untuk menonaktifkan Silmy Karim disebut sebagai bagian dari penegakan disiplin internal yang berlaku di lingkungan kementerian. Hal ini bertujuan agar yang bersangkutan bisa fokus menghadapi proses hukum tanpa mengganggu stabilitas kerja di organisasi.
Selain alasan kedisiplinan, penonaktifan ini diharapkan mampu menjaga kelancaran fungsi pelayanan publik agar tetap berjalan profesional. Menteri Agus memastikan bahwa meskipun pimpinan di kementeriannya sedang tersandung kasus, masyarakat tetap akan mendapatkan layanan terbaik.
Informasi mengenai kondisi layanan publik di unit keimigrasian:
- Seluruh layanan keimigrasian di berbagai unit pelayanan dipastikan tetap beroperasi secara normal tanpa gangguan.
- Proses hukum yang menjerat sejumlah pejabat tidak memberikan dampak negatif pada operasional harian kantor imigrasi.
- Masyarakat diimbau tidak khawatir karena sistem pelayanan tetap berjalan sesuai dengan prosedur standar yang berlaku.
Detail Penyidikan dan Penetapan Tersangka oleh KPK
Budi Prasetyo selaku Juru Bicara KPK mengungkapkan bahwa penetapan status tersangka dilakukan setelah tim penyidik melakukan ekspos perkara secara mendalam. Berdasarkan hasil gelar perkara tersebut, ditemukan setidaknya dua alat bukti yang cukup untuk menaikkan kasus ke tahap penyidikan.
Sebelum mengumumkan tersangka, KPK sempat mengamankan 18 orang dalam sebuah operasi, namun 10 orang di antaranya masih berstatus sebagai saksi. Setelah melalui pemeriksaan intensif, delapan orang akhirnya resmi ditahan, termasuk Silmy Karim yang pernah menjabat sebagai Dirjen Imigrasi periode 2023-2024.
Daftar tersangka utama yang dilakukan penahanan oleh penyidik KPK:
- Silmy Karim (SK) yang merupakan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
- Saffar Muhammad Godam yang pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Imigrasi.
- Enam orang lainnya yang ikut terlibat dalam alur dugaan korupsi dokumen keimigrasian tersebut.
KPK menjelaskan bahwa penahanan Silmy Karim didasarkan pada dugaan adanya instruksi atau penerimaan uang yang terjadi saat ia masih menjabat sebagai Dirjen. Saat ini, para tersangka akan menjalani masa penahanan untuk 20 hari pertama guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.
Pasal yang disangkakan kepada para pihak terkait mencakup Pasal 12e mengenai dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan. Selain itu, penyidik juga menyertakan Pasal 12B yang mengatur tentang penerimaan gratifikasi atau pemberian lainnya yang melanggar hukum.
Rincian pasal dan barang bukti yang diamankan selama proses penyidikan:
| Kategori Informasi | Keterangan Detail |
|---|---|
| Pasal yang Disangkakan | Pasal 12e (Pemerasan) dan Pasal 12B (Gratifikasi) UU Tipikor. |
| Aset Kendaraan Disita | 7 mobil, 15 motor, dan 11 sepeda dari berbagai merk dan tipe. |
| Logam Mulia | Emas murni dengan berat mencapai ratusan gram. |
| Mata Uang Asing | Uang tunai dalam pecahan Dolar Amerika Serikat dan Dolar Singapura. |
| Waktu Operasi (OTT) | Dilaksanakan pada Selasa malam, tanggal 2 Juni 2026. |
Penyidik KPK juga telah melakukan penyegelan atau pemasangan "KPK-line" di sejumlah lokasi strategis yang diduga terkait dengan perkara ini. Langkah penyegelan ini dilakukan untuk mengamankan lokasi sebelum dilaksanakannya penggeledahan lanjutan guna mencari bukti tambahan.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan pada awal Juni ini menambah daftar panjang pejabat publik yang harus berurusan dengan hukum terkait integritas. Hingga berita ini diturunkan, KPK masih terus mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam skandal dokumen imigrasi ini.
