Kalangan petani cengkih dan kelompok pelestari kretek menyatakan penolakan keras terhadap wacana pemerintah yang berencana membatasi kadar nikotin serta tar dalam produk tembakau. Kebijakan tersebut dinilai mustahil untuk diimplementasikan karena karakteristik bahan baku lokal Indonesia tidak memungkinkan untuk memenuhi batasan yang diusulkan.
I Ketut Budhyman selaku Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) menjelaskan bahwa cengkih merupakan komponen vital dalam pembuatan kretek yang secara alami memengaruhi kadar nikotin dan tar. Menurutnya, penetapan standar kadar yang terlalu ketat akan menjadi hambatan teknis yang sangat sulit diatasi oleh para produsen lokal dalam proses produksinya.
Budhyman menegaskan bahwa jika pemerintah memaksakan aturan mengenai batasan nikotin dan tar tersebut, maka keberlangsungan industri kretek nasional akan berada dalam posisi yang sangat terancam. Ia merasa bahwa pembatasan ini secara teknis tidak mungkin dapat dipenuhi oleh para petani dan pelaku industri saat ini.
Selain masalah teknis, Sekretaris Jenderal APCI ini juga menyoroti bahwa berbagai regulasi pertembakauan di tanah air cenderung hanya mengekor pada agenda-agenda organisasi internasional. Ia menyayangkan kebijakan yang diambil sering kali mengabaikan kondisi ekonomi domestik serta karakteristik unik dari industri tembakau di dalam negeri.
Budhyman berpendapat bahwa penyusunan aturan tentang rokok selama ini kerap kurang mempertimbangkan kepentingan nasional (national interest) dan bersifat sangat sepihak sehingga sulit untuk dieksekusi di lapangan. Pihaknya melayangkan harapan agar Kementerian Kesehatan bertindak lebih bijaksana dan tidak memaksakan kehendak tanpa melakukan kajian mendalam terhadap realitas industri.
Senada dengan hal tersebut, Juru Bicara Koordinator Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK), Alfianaja Maulana, juga menyuarakan penolakan terhadap rencana penyeragaman ambang batas zat tersebut. Ia mengungkapkan bahwa tanaman tembakau yang dihasilkan dari berbagai daerah di wilayah Indonesia secara alamiah memiliki kandungan nikotin yang tergolong tinggi.
KNPK secara tegas menolak adanya regulasi baru terkait pembatasan tar dan nikotin karena dianggap sebagai langkah yang dapat mematikan eksistensi industri kretek nasional. Alfianaja menggarisbawahi bahwa kekhasan produk kretek dalam negeri tidak bisa disamakan dengan standar luar negeri yang membatasi hingga 1 mg nikotin dan 10 mg tar.
Dampak ekonomi dari kebijakan ini juga diprediksi akan sangat luas mengingat besarnya jumlah masyarakat yang menggantungkan hidup pada rantai pasok industri hasil tembakau. Alfianaja mengeklaim terdapat sedikitnya 6 juta jiwa yang terlibat langsung, mulai dari para petani di hulu hingga buruh pabrik dan pedagang eceran di hilir.
Selain menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang sangat masif, sektor pertembakauan juga memegang peranan krusial sebagai salah satu penopang utama bagi sumber penerimaan kas negara. Kontribusi melalui setoran cukai hasil tembakau dilaporkan terus menunjukkan performa yang stabil dengan nilai konsisten di atas angka Rp200 triliun selama lima tahun terakhir.
| Kategori Data | Keterangan Statistik / Nilai |
|---|---|
| Estimasi Tenaga Kerja Terdampak | Minimal 6 Juta Orang |
| Penerimaan Negara (Cukai) | Di atas Rp200 Triliun (per tahun selama 5 tahun terakhir) |
| Batas Usulan Nikotin yang Ditolak | Maksimal 1 mg |
| Batas Usulan Tar yang Ditolak | Maksimal 10 mg |
Alfianaja turut memperingatkan bahwa pemaksaan pembatasan kadar tersebut akan mengubah cita rasa autentik dari kretek yang selama ini sudah dikenal luas oleh konsumen. Perubahan rasa yang signifikan ini berisiko tinggi memicu perpindahan para perokok legal ke produk-produk rokok ilegal yang harganya lebih murah dan tidak terkontrol.
Munculnya fenomena pergeseran ke pasar ilegal tersebut pada akhirnya diprediksi akan merugikan negara karena hilangnya potensi penerimaan cukai dalam jumlah besar. Selain itu, kondisi penurunan produksi akibat penolakan pasar dikhawatirkan dapat berujung pada gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal bagi para pekerja di sektor terkait.
