Pemerintah melalui Kementerian Keuangan secara resmi mengaktifkan mekanisme Bond Stabilization Fund (BSF) guna mendukung langkah Bank Indonesia dalam menstabilkan nilai tukar rupiah. Langkah strategis ini difokuskan pada intervensi pasar obligasi untuk menjaga agar tingkat imbal hasil atau yield tetap kompetitif di mata investor.
Melalui skema BSF, pemerintah akan membeli Surat Berharga Negara (SBN) yang dilepas oleh pihak asing guna menahan laju penurunan harga obligasi. Upaya ini diharapkan dapat memberikan kepastian di pasar keuangan dan meredam gejolak nilai tukar terhadap dolar Amerika Serikat.
Komitmen Anggaran Rp2 Triliun per Hari
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan alokasi anggaran yang sangat signifikan untuk program stabilisasi ini. Purbaya menginstruksikan agar dana sebesar Rp2 triliun digelontorkan setiap hari ke pasar obligasi nasional.
Langkah besar ini disampaikan langsung oleh Purbaya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (18/5/2026). Ia menegaskan bahwa intervensi harian tersebut diperlukan untuk menjaga kepercayaan pasar di tengah dinamika ekonomi global.
Purbaya memastikan bahwa kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini masih memiliki ruang yang cukup luas untuk mendanai skema tersebut. Dana stabilisasi ini dikelola melalui sistem manajemen kas (cash management) yang fleksibel namun tetap terukur.
Selain itu, ia meyakinkan publik bahwa dana yang diinvestasikan pemerintah tidak akan hilang karena hanya dialihkan ke instrumen surat utang negara. "Duitnya cuma diputar saja supaya muncul sentimen positif di pasar obligasi," jelas Purbaya mengenai keamanan dana tersebut.
Menciptakan Sentimen Positif untuk Menahan Arus Modal Keluar
Kehadiran pemerintah sebagai pembeli di pasar obligasi diharapkan mampu menciptakan efek psikologis positif bagi para pelaku pasar. Jika sentimen di pasar SBN membaik, investor asing diprediksi akan mengurungkan niatnya untuk keluar dari pasar keuangan domestik.
Kestabilan harga obligasi menjadi kunci agar pasokan dolar di dalam negeri tidak terganggu akibat aksi jual massal oleh investor asing. "Jika harga obligasi stabil, asing tidak akan menjual aset mereka dan keluar dari Indonesia," tambah Purbaya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penurunan tingkat imbal hasil atau yield justru akan berdampak pada kenaikan harga obligasi di pasar. Kondisi ini berpotensi memberikan keuntungan (capital gain) bagi pemegang aset, sehingga pasar keuangan Indonesia tetap terlihat menarik secara internasional.
Ketersediaan Likuiditas yang Melimpah
Pemerintah menegaskan bahwa program intervensi ini dapat dilakukan secara berkelanjutan karena didukung oleh cadangan kas yang sangat kuat. Saat ini, Kementerian Keuangan mengantongi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dengan nilai mencapai ratusan triliun rupiah.
Berikut adalah detail ketersediaan dana dan strategi yang disiapkan pemerintah:
- Total Dana Cadangan: Pemerintah memiliki Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun yang siap diputar untuk intervensi.
- Alokasi Harian: Target suntikan dana ke pasar obligasi mencapai Rp2 triliun setiap harinya.
- Instrumen Utama: Fokus pada pembelian Surat Berharga Negara (SBN) guna menjaga stabilitas harga.
- Tujuan Akhir: Menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan menekan potensi pelarian modal asing (capital outflow).
Purbaya menegaskan bahwa besarnya saldo kas tersebut memungkinkan pemerintah untuk melakukan intervensi dalam jangka panjang jika memang diperlukan. Meskipun demikian, pihak kementerian masih akan terus mengukur sejauh mana intervensi ini perlu dilakukan berdasarkan kondisi pasar terbaru.
Terkait rincian teknis mengenai pelaksanaan Bond Stabilization Fund, Purbaya memilih untuk tidak memberikan penjelasan lebih mendalam kepada publik. Menurutnya, detail operasional skema tersebut merupakan bagian dari strategi internal pemerintah dalam menjaga kedaulatan ekonomi nasional.
