Resmi! Simpan Devisa di Dalam Negeri Kini Bebas Pajak 0% Hingga 2026

Pemerintah secara resmi menawarkan insentif pajak hingga nol persen bagi para eksportir yang bersedia menyimpan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri. Langkah strategis ini diambil guna memperkuat ketersediaan valuta asing dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Ketua Dewan Komisioner OJK sekaligus Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan bahwa fasilitas pajak ini merupakan stimulus agar eksportir lebih patuh. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menarik aliran modal masuk ke sistem keuangan domestik melalui berbagai instrumen investasi resmi.

Insentif Pajak dan Manfaat Bagi Eksportir

Besaran potongan pajak yang diberikan akan bergantung pada durasi penyimpanan dana yang dilakukan oleh perusahaan di perbankan dalam negeri. Pemerintah memberikan kelonggaran Pajak Penghasilan (PPh) yang nilainya jauh di bawah tarif instrumen investasi biasa pada umumnya.

Purbaya memberikan gambaran bahwa imbal hasil dari penempatan DHE SDA ini bisa bebas pajak sama sekali atau nol persen. Sebagai perbandingan, instrumen investasi reguler seperti obligasi biasanya dibebani pajak penghasilan sebesar 20 persen bagi para pemilik modal.

Pemerintah telah menetapkan sejumlah ketentuan khusus mengenai penyimpanan devisa hasil ekspor tersebut:

• Eksportir sektor minyak dan gas (migas) wajib menempatkan minimal 30 persen devisanya selama paling sedikit tiga bulan.
• Eksportir sektor non-migas memiliki kewajiban menyimpan seluruh atau 100 persen hasil ekspornya di rekening khusus selama 12 bulan.
• Seluruh dana wajib disalurkan melalui lembaga perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
• Konversi dari mata uang asing ke Rupiah dibatasi maksimal hanya 50 persen dari total nilai dana yang disimpan di bank.

Aturan ini dirancang agar likuiditas valuta asing di Indonesia tetap terjaga dalam jangka waktu yang lebih stabil. Dengan demikian, nilai tukar Rupiah memiliki daya tahan yang lebih kuat terhadap fluktuasi pasar global.

Fleksibilitas untuk Sektor Migas dan Pertambangan

Pemerintah juga tetap memberikan fleksibilitas bagi perusahaan di sektor migas maupun pertambangan non-migas yang memiliki komitmen perdagangan internasional. Aturan ini berlaku khusus bagi perusahaan yang terikat perjanjian bilateral atau kerja sama dagang dengan negara mitra tertentu.

Eksportir dalam kategori ini diizinkan menyimpan sebagian devisanya pada perbankan di luar anggota Himbara dengan batas maksimal sebesar 30 persen. Namun, durasi penempatan dana tersebut dibatasi hanya untuk periode waktu maksimal selama tiga bulan saja.

Berikut adalah perbandingan tarif pajak antara dana DHE SDA dan investasi reguler yang perlu diketahui oleh para pelaku usaha.

Data di atas menunjukkan selisih beban pajak yang signifikan sebagai bentuk dukungan pemerintah bagi industri ekspor. Melalui skema ini, pemerintah optimistis kepatuhan eksportir akan meningkat dan berdampak positif pada kesehatan likuiditas pasar keuangan nasional.