Pemerintah secara resmi mengumumkan penundaan implementasi penuh kebijakan ekspor komoditas strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Target operasional yang awalnya dijadwalkan mulai 1 September 2026 kini digeser menjadi 1 Januari 2027 mendatang.
Keputusan ini diambil tak lama setelah Danantara resmi menyandang status sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Senin (25/5). Perubahan status tersebut terjadi setelah pemerintah menyuntikkan saham sebesar 1 persen ke dalam struktur kepemilikan perusahaan.
Danantara nantinya akan memegang peran krusial sebagai pengelola sistem satu pintu atau eksportir tunggal untuk berbagai komoditas Sumber Daya Alam (SDA) strategis nasional.
Masa Transisi bagi Pelaku Usaha
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa penundaan ini bertujuan memberikan ruang transisi yang cukup bagi dunia usaha.
Selama periode ini, perusahaan eksportir masih diizinkan menjalankan kegiatan perdagangan internasional menggunakan skema lama dan mitra dagang pilihan mereka sendiri.
Airlangga menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan evaluasi secara paralel setiap tiga bulan sekali hingga kebijakan ini diterapkan secara penuh pada awal tahun depan.
Langkah ini dianggap sangat penting untuk menjaga stabilitas arus ekspor nasional serta memastikan devisa negara tidak terganggu selama proses perpindahan tata kelola.
Pentingnya Pengaturan Ekspor SDA
Sektor sumber daya alam merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia karena menyumbang sekitar 60 persen dari total nilai ekspor nasional.
Berikut adalah daftar komoditas utama yang menjadi penyumbang terbesar ekspor Indonesia saat ini:
- Batu bara dengan kontribusi sebesar 8,65 persen.
- Minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) sebesar 8,63 persen.
- Ferro alloy yang menyumbang 5,82 persen dari total ekspor.
Besarnya kontribusi komoditas ini menjadi alasan utama pemerintah ingin memperketat pengawasan melalui sistem satu pintu di bawah naungan Danantara.
Transparansi dan Akurasi Data Devisa
Salah satu alasan utama pembentukan sistem satu pintu ini adalah adanya perbedaan pencatatan data perdagangan antara Indonesia dan negara tujuan ekspor.
Ketidaksesuaian data tersebut seringkali memicu masalah pada akurasi Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang berdampak langsung pada stabilitas nilai tukar rupiah.
Melalui kehadiran Danantara, pemerintah berharap pengawasan kegiatan ekspor menjadi jauh lebih transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian data bagi negara.
Ringkasan jadwal rencana implementasi bertahap PT Danantara Sumberdaya Indonesia:
| Waktu Pelaksanaan | Tahapan Kebijakan |
|---|---|
| Juni 2026 | Penerapan awal sistem pelaporan ekspor digital. |
| September - Desember 2026 | Masa evaluasi berkala dan transisi pelaku usaha. |
| 1 Januari 2027 | Operasional penuh sebagai pintu tunggal ekspor SDA. |
Tabel di atas menunjukkan bahwa pemerintah tetap bergerak secara bertahap untuk memastikan sistem digital terintegrasi siap digunakan sepenuhnya oleh seluruh eksportir.
Klarifikasi Status Perusahaan
Sebelum resmi menjadi BUMN, status administratif Danantara sempat menarik perhatian publik karena terdaftar sebagai perusahaan swasta tertutup.
CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, memberikan klarifikasi bahwa status swasta tersebut hanyalah prosedur administratif awal sebelum bertransformasi menjadi lembaga strategis negara.
Hal senada disampaikan oleh COO Badan Pengelola Investasi Danantara, Dony Oskaria, yang memastikan bahwa saat ini perusahaan telah sepenuhnya berstatus sebagai BUMN.
Meski status hukum sudah jelas, pemerintah masih mematangkan detail mekanisme operasional agar saat diterapkan nanti tidak ada kendala teknis di lapangan.
Guna menjaga iklim usaha tetap kondusif, pihak Danantara terus menjalin komunikasi intensif dengan organisasi pengusaha seperti Kadin dan Apindo.
Dialog ini dilakukan agar perubahan sistem tata kelola ekspor tetap memberikan rasa nyaman bagi para pelaku industri dan tidak menghambat pertumbuhan ekonomi.
