Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memberikan kabar terbaru mengenai progres penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga pertengahan Mei 2026, dana yang terserap oleh pelaku usaha menunjukkan angka yang sangat signifikan.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman melaporkan bahwa per 17 Mei 2026, total penyaluran KUR telah menembus angka Rp 105,8 triliun. Jumlah ini setara dengan 35,8 persen dari total target penyaluran sepanjang tahun 2026 yang dipatok sebesar Rp 295 triliun.
Capaian Debitur dan Sektor Produksi
Secara keseluruhan, bantuan pembiayaan ini telah dirasakan manfaatnya oleh lebih dari 1,69 juta debitur di seluruh Indonesia. Maman merinci bahwa penerima manfaat tersebut mencakup debitur baru maupun mereka yang sudah naik kelas atau lulus dari program sebelumnya.
Dari total penerima tersebut, sebanyak 1.147.082 orang merupakan debitur baru. Sementara itu, tercatat ada 511.208 debitur graduasi yang menunjukkan adanya keberlanjutan usaha dari para pelaku UMKM.
Rincian penyaluran KUR dan klasifikasi debitur yang tercatat hingga Mei 2026:
- Realisasi Dana: Rp 105,8 triliun dari target Rp 295 triliun.
- Total Penerima: 1.695.528 debitur di seluruh Indonesia.
- Debitur Baru: Mencapai 1.147.082 pelaku usaha yang baru mengakses KUR.
- Debitur Graduasi: Sebanyak 511.208 pelaku usaha yang naik kelas.
- Sektor Produksi: Tersalurkan sebesar Rp 67,2 triliun atau 63,57 persen dari target.
Data di atas menggambarkan bahwa penyaluran kredit saat ini cukup agresif, terutama pada sektor-sektor yang memiliki nilai tambah produksi. Pemerintah memang sengaja mendorong porsi sektor produksi lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Menteri Maman menjelaskan bahwa target penyaluran ke sektor produksi tahun ini dinaikkan menjadi 65 persen. Angka ini mengalami kenaikan sekitar 5 persen jika dibandingkan dengan target tahun lalu yang hanya berada di angka 60 persen.
Legalitas Usaha dan Inovasi Digital
Selain fokus pada pembiayaan, kementerian juga terus mendorong aspek legalitas para pelaku usaha di tanah air. Saat ini, tercatat sebanyak 15,6 juta UMKM sudah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai syarat dasar operasional.
Pemerintah juga mempermudah akses sertifikasi lainnya untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas. Tercatat sebanyak 3,7 juta UMKM memiliki sertifikasi halal, sementara 628 ribu lainnya sudah memegang izin Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP IRT).
Ringkasan pencapaian legalitas dan izin usaha pelaku UMKM nasional:
| Jenis Izin / Sertifikasi | Jumlah UMKM |
|---|---|
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | 15,6 Juta |
| Sertifikasi Halal | 3,7 Juta |
| Sertifikat Produksi Pangan (SPP IRT) | 628 Ribu |
Data tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi hukum bagi pelaku usaha kecil. Dengan legalitas yang lengkap, UMKM diharapkan lebih mudah masuk ke rantai pasok formal dan ekosistem digital.
Sebagai langkah inovasi, pemerintah tengah melakukan uji coba aplikasi layanan terpadu yang dinamakan Sapa UMKM. Platform ini dirancang untuk mempermudah pelaku usaha dalam mendapatkan berbagai fasilitas hanya melalui satu aplikasi saja.
Melalui aplikasi Sapa UMKM, pengguna bisa melakukan verifikasi usaha, mengajukan permodalan, mengurus sertifikasi, hingga melakukan pembukuan dan transaksi digital. Saat ini, tahap uji coba sedang berlangsung di tiga kota besar yakni Makassar, Bandung, dan Bali.
Maman menyebutkan bahwa hasil uji coba di tiga wilayah tersebut menunjukkan respon yang cukup positif dari masyarakat. Pihaknya berjanji akan terus menyempurnakan fitur-fitur di dalam aplikasi tersebut sebelum diluncurkan secara resmi dalam waktu dekat.
