Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemeriksaan RI, Muhammad Qodari, memberikan tanggapan resmi terkait masukan yang disampaikan oleh mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal. Tanggapan ini berkaitan dengan saran pembatasan intensitas kunjungan kerja luar negeri yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Muhammad Qodari menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya atas saran serta pandangan yang diberikan oleh Dino Patti Djalal tersebut. Meski demikian, ia menegaskan bahwa setiap agenda perjalanan internasional yang dilakukan kepala negara selalu mengacu pada prinsip kebermanfaatan bagi bangsa.
Menurut Qodari, Presiden Prabowo selalu menjadikan asas manfaat sebagai landasan utama dalam mengambil setiap keputusan, termasuk dalam hal melakukan kunjungan ke mancanegara. Ia menekankan bahwa kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat menjadi poin krusial di balik langkah-langkah diplomatik tersebut.
Pernyataan ini disampaikan Qodari saat ditemui di Kantor Danantara pada Minggu, 31 Mei 2026. Ia meyakini bahwa hasil dari lawatan tersebut akan memberikan dampak positif yang luas bagi pembangunan Indonesia ke depan.
Manfaat Strategis Kunjungan Internasional
Sebagai contoh konkret, Qodari menyoroti hasil dari kunjungan kerja Presiden Prabowo ke Prancis yang baru saja dilakukan. Pertemuan dengan Presiden Emmanuel Macron di Istana Elysee tersebut diklaim membawa sejumlah kesepakatan bilateral yang sangat strategis.
Salah satu pencapaian yang menonjol adalah pembentukan France-Indonesia High Level Business Council. Kerja sama ini memiliki target ambisius untuk mendongkrak nilai perdagangan bilateral antar kedua negara hingga tiga kali lipat pada tahun 2035 mendatang.
Selain sektor ekonomi dan perdagangan, kunjungan tersebut juga membuka peluang kerja sama yang lebih dalam di bidang pertahanan. Pemerintah kedua negara sepakat untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam menjaga stabilitas serta keamanan melalui kemitraan sektor militer.
Sektor pendidikan juga menjadi salah satu agenda penting yang dibahas dalam pertemuan di Paris tersebut. Qodari menjelaskan bahwa ada banyak aspek kerja sama multidimensi yang telah dirumuskan demi kepentingan bersama antara Indonesia dan Prancis.
Rincian fokus kerja sama hasil kunjungan kerja ke Prancis antara lain sebagai berikut:
- Peningkatan nilai perdagangan bilateral melalui High Level Business Council untuk target jangka panjang tahun 2035.
- Penguatan kemitraan strategis di sektor pertahanan guna meningkatkan kapasitas militer dan keamanan nasional.
- Kolaborasi di bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program-program akademik.
- Pembahasan mengenai potensi investasi berkelanjutan di berbagai sektor industri strategis tanah air.
Poin-poin kerja sama tersebut menunjukkan bahwa setiap kunjungan kenegaraan yang dilakukan memiliki target yang jelas dan terukur. Fokus pemerintah tetap tertuju pada hasil nyata yang bisa dirasakan oleh masyarakat luas di berbagai bidang kehidupan.
Pertimbangan Anggaran dan Efektivitas Diplomasi
Mengenai kritik terkait potensi pemborosan anggaran negara akibat tingginya frekuensi perjalanan internasional, Qodari meminta publik untuk melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Ia mengajak masyarakat untuk menimbang besaran manfaat jangka panjang yang akan didapatkan Indonesia.
Ia menekankan bahwa investasi diplomatik yang dilakukan saat ini adalah langkah penting untuk memposisikan Indonesia di kancah global. Qodari optimis bahwa apa yang diperoleh dari kunjungan ke Prancis akan memberikan hasil yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Sebelumnya, Dino Patti Djalal memberikan sorotan tajam terhadap besarnya biaya yang harus dikeluarkan negara untuk satu kali perjalanan kepresidenan. Ia merinci komponen biaya tersebut mulai dari kesiapan tim pendahulu, transportasi pesawat, hingga akomodasi hotel bagi delegasi yang ikut serta.
Beberapa poin saran yang diajukan oleh Dino Patti Djalal mencakup hal-hal berikut:
- Mendelegasikan sebagian besar tugas dan misi diplomatik luar negeri kepada Menteri Luar Negeri, Sugiono.
- Meningkatkan frekuensi penerimaan tamu negara dan pejabat tinggi luar negeri di dalam negeri daripada melakukan perjalanan keluar.
- Mengadopsi pola diplomasi Presiden China, Xi Jinping, yang lebih sering menjamu tamu internasional di negaranya sendiri.
- Mengoptimalkan penggunaan anggaran negara untuk kepentingan domestik yang lebih mendesak dalam satu tahun ke depan.
- Melakukan seleksi ketat terhadap undangan internasional agar kunjungan yang dilakukan benar-benar memiliki urgensi tinggi.
Saran tersebut disampaikan Dino melalui akun media sosial X pribadinya pada Sabtu, 30 Mei 2026. Ia berharap agar untuk satu tahun ke depan, Presiden lebih fokus pada agenda di tanah air demi efisiensi anggaran dan efektivitas birokrasi.
Dinamika Diplomasi di Era Pemerintahan Prabowo
Meskipun ada perbedaan pandangan, perdebatan mengenai kunjungan luar negeri ini dipandang sebagai bentuk kontrol sosial yang sehat. Pemerintah melalui Bakom tetap berkomitmen untuk terus menjalankan misi internasional yang sejalan dengan visi pertumbuhan ekonomi nasional.
Kunjungan ke Prancis menjadi salah satu tonggak awal dari serangkaian rencana kerja sama global yang sedang dirancang oleh Presiden Prabowo. Kehadiran Indonesia di berbagai forum internasional dianggap sebagai kunci untuk menarik investasi asing langsung ke dalam negeri.
Perbandingan antara saran Dino Patti Djalal dan tanggapan dari pihak Bakom RI dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
| Aspek Pembahasan | Perspektif Dino Patti Djalal | Tanggapan Bakom RI (Qodari) |
|---|---|---|
| Frekuensi Kunjungan | Perlu dikurangi untuk menghemat anggaran negara. | Disesuaikan dengan azas manfaat bagi bangsa. |
| Delegasi Tugas | Diserahkan kepada Menteri Luar Negeri. | Kehadiran Kepala Negara penting untuk kesepakatan tingkat tinggi. |
| Pola Diplomasi | Mencontoh Xi Jinping dengan menerima tamu di dalam negeri. | Fokus pada hasil konkret seperti peningkatan perdagangan 3x lipat. |
| Fokus Sektor | Efisiensi logistik dan operasional delegasi. | Pertahanan, pendidikan, dan penguatan ekonomi bilateral. |
Tabel tersebut merangkum perbedaan fokus antara kritik yang bersifat manajerial anggaran dengan kebijakan yang berbasis pada pencapaian target diplomasi strategis. Keduanya merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan kebijakan luar negeri Indonesia.
Sebagai informasi tambahan, pihak Bakom RI juga sempat memberikan klarifikasi mengenai rumor kunjungan ke Italia. Mereka menegaskan bahwa agenda resmi yang dilakukan hanya mencakup kunjungan ke Prancis, sementara kabar perjalanan ke Italia dibantah secara tegas.
Pemerintah berharap masyarakat dapat memahami bahwa diplomasi internasional adalah bagian tak terpisahkan dari strategi pembangunan nasional. Melalui komunikasi yang terbuka, pemerintah berupaya memastikan setiap langkah yang diambil tetap akuntabel dan memberikan hasil terbaik bagi rakyat Indonesia.
