Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara resmi melaporkan dugaan manipulasi harga ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) kepada Presiden Prabowo Subianto.
Laporan tersebut mencakup indikasi praktik under invoicing yang diduga dilakukan oleh sepuluh perusahaan besar di Indonesia guna menekan nilai pajak.
Saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (21/5/2026), Purbaya tampak membawa dokumen berisi daftar perusahaan yang terlibat dalam praktik ilegal tersebut.
Ia menegaskan bahwa data ini disiapkan sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab kepada Presiden terkait pengawasan ekspor komoditas nasional.
Detail Perusahaan dan Modus Manipulasi Harga
Purbaya menjelaskan bahwa timnya telah mengidentifikasi sepuluh entitas bisnis raksasa yang masuk dalam radar pengawasan ketat Kementerian Keuangan.
Selain perusahaan produsen, laporan tersebut juga mencakup data mengenai tiga aktivitas pengapalan yang dipilih secara acak untuk diuji validitasnya.
Berikut adalah poin-poin utama dalam laporan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan:
- Jumlah Subjek: Terdapat 10 perusahaan besar yang terindikasi melakukan manipulasi harga.
- Cakupan Data: Laporan menyertakan rincian dari 3 pengapalan ekspor yang dipilih sebagai sampel.
- Tujuan Ekspor Utama: Fokus manipulasi harga ditemukan secara signifikan pada transaksi dengan tujuan Amerika Serikat.
- Selisih Harga: Harga yang dilaporkan di dalam negeri hanya berkisar antara seperempat hingga sepertiga dari harga pasar di negara tujuan.
Data di atas menunjukkan adanya perbedaan nilai yang sangat mencolok antara dokumen ekspor domestik dengan realita harga di pasar internasional.
Dampak Kerugian Negara Akibat Under Invoicing
Praktik under invoicing ini menyebabkan pendapatan perusahaan yang tercatat di Indonesia menjadi jauh lebih rendah dari yang seharusnya.
Kondisi ini secara otomatis berdampak pada setoran pajak yang diterima oleh negara, sehingga menyebabkan potensi kerugian anggaran yang sangat besar.
Purbaya menekankan bahwa selisih harga yang sangat timpang tersebut menunjukkan adanya kesengajaan dalam memanipulasi laporan transaksi.
Sebelumnya, Menkeu juga sempat menyinggung penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk melacak modus serupa pada ekspor komoditas lain seperti batu bara.
Tanggapan Pemerintah Terhadap Iklim Investasi
Di sisi lain, pemerintah berusaha menenangkan para investor asing agar tetap percaya pada stabilitas ekonomi nasional meski pengawasan diperketat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta pelaku usaha tidak khawatir selama menjalankan bisnis sesuai regulasi yang berlaku.
Langkah tegas ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menyatukan pintu ekspor komoditas guna meminimalisir kebocoran devisa.
Presiden Prabowo diharapkan segera memberikan arahan lebih lanjut terkait tindakan hukum atau sanksi bagi perusahaan yang terbukti merugikan negara.
