PT Pertamina (Persero) memberikan klarifikasi resmi mengenai harga bahan bakar minyak (BBM) dan gas LPG di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Perusahaan menjamin bahwa harga jual di seluruh jaringan penyalur resmi tetap mengikuti ketentuan harga nasional yang berlaku.
Langkah ini diambil setelah muncul kabar mengenai lonjakan harga Pertalite yang menyentuh angka Rp 25.000 per liter di wilayah tersebut. Informasi ini mencuat saat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja dan berdialog langsung dengan masyarakat setempat.
Pertamina Tegaskan Harga di SPBU Tetap Stabil
Juru Bicara Pertamina, Muhammad Baron, menegaskan bahwa harga jual BBM bersubsidi jenis Pertalite di SPBU resmi tetap sebesar Rp 10.000 per liter. Ia memastikan seluruh jaringan penyalur resmi Pertamina di NTT wajib mengikuti harga acuan yang telah ditetapkan pemerintah.
Baron menyebutkan bahwa koordinasi terus dilakukan guna memastikan distribusi energi berjalan lancar hingga ke masyarakat. Menurutnya, operasional di lapangan selalu mengacu pada standar harga resmi demi menjaga daya beli warga.
Berikut adalah rincian harga dan komitmen distribusi dari pihak Pertamina:
- Harga Pertalite: Tetap dijual Rp 10.000 per liter di seluruh jaringan SPBU resmi.
- Ketersediaan Stok: Pasokan BBM dan LPG subsidi dipastikan aman sesuai kuota dari BPH Migas.
- Akses Energi: Pertamina terus berupaya memperluas jangkauan distribusi hingga ke pelosok daerah.
Penjelasan di atas menekankan bahwa harga tinggi yang dikeluhkan warga kemungkinan besar terjadi di luar jaringan distribusi resmi Pertamina. Pihak perusahaan terus memantau agar stok di tingkat penyalur tetap mencukupi kebutuhan harian.
Keluhan Warga NTT kepada Wakil Presiden
Kondisi harga BBM yang melambung ini pertama kali terungkap saat Wapres Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang. Dalam kesempatan tersebut, warga menyampaikan keluh kesah mereka terkait sulitnya mendapatkan akses energi yang terjangkau.
Masyarakat mengaku terpaksa merogoh kocek lebih dalam untuk mendapatkan Pertalite guna mendukung mobilitas harian. Selain masalah harga BBM, keterbatasan stok LPG subsidi juga menjadi persoalan serius bagi ibu rumah tangga di sana.
Daftar kendala utama yang dialami masyarakat berdasarkan temuan di lapangan:
- Harga Pertalite di tingkat pengecer tidak resmi mencapai dua kali lipat lebih dari harga normal.
- Kelangkaan LPG subsidi yang memaksa warga kembali menggunakan kayu bakar dan minyak tanah.
- Jarak tempuh menuju penyalur resmi yang cukup jauh dari pemukiman warga di pelosok.
Poin-poin tersebut menunjukkan adanya hambatan distribusi di wilayah terpencil yang berdampak langsung pada biaya hidup masyarakat. Aspirasi ini menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi distribusi energi di wilayah Timur Indonesia.
Langkah Koordinasi Pemerintah
Merespons temuan tersebut, Wapres Gibran menyatakan akan segera mengambil tindakan nyata dengan melibatkan kementerian terkait. Pemerintah berkomitmen untuk mencari solusi agar disparitas harga di wilayah terpencil dapat ditekan seminimal mungkin.
Ia berjanji akan segera berkoordinasi dengan Kementerian ESDM serta Pertamina untuk membenahi alur distribusi. Hal ini bertujuan agar masyarakat di NTT bisa menikmati harga BBM dan LPG yang setara dengan wilayah lain di Indonesia.
Berikut adalah ringkasan data perbandingan harga BBM resmi di SPBU:
| Jenis Produk | Harga Resmi (Per Liter) | Status |
|---|---|---|
| Pertalite | Rp 10.000 | Subsidi |
| Solar | Rp 6.800 | Subsidi |
| LPG 3 Kg | Sesuai HET Daerah | Subsidi |
Data tabel di atas merupakan acuan resmi yang seharusnya diterima masyarakat di lembaga penyalur sah seperti SPBU atau agen resmi. Pertamina mengimbau masyarakat untuk selalu melakukan pembelian di jaringan resmi agar mendapatkan harga yang sesuai aturan.
