Peringkat Baa2 dari Moody's: Apa Tanggapan Danantara?

PT Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memberikan tanggapan terkait peringkat Baa2 yang diberikan oleh lembaga pemeringkat internasional, Moody's. Peringkat ini menempatkan Danantara Investment Management (DIM) dalam kategori layak investasi, sejalan dengan peringkat kedaulatan Indonesia yang sama, yaitu Baa2.

Menurut tim komunikasi Danantara Indonesia, pencapaian ini merupakan langkah signifikan bagi perkembangan lembaga investasi tersebut. “Hal ini menegaskan kekuatan fundamental institusi kami saat kami terus berinteraksi dengan pasar keuangan global,” ungkap mereka dalam pernyataan tertulis yang diterbitkan pada Jumat (5/6/2026).

Peringkat dan prospek DIM diklaim merefleksikan serta selaras dengan peringkat kedaulatan Indonesia. Hal ini dikatakan lumrah bagi entitas yang memiliki keterkaitan erat dengan suatu negara. "Pengakuan ini semakin memperkuat keyakinan terhadap strategi, tata kelola, dan posisi jangka panjang kami," lanjut pernyataan tersebut. Mereka juga menekankan upaya memperluas akses pendanaan internasional dan mendukung prioritas ekonomi nasional.

Sebelumnya, Moody's telah memberikan rating Baa2 kepada Danantara Investment Management. "Kami menetapkan peringkat sementara Baa2 untuk program surat utang jangka menengah (MTN) global tanpa jaminan yang disusun oleh DIM. Surat utang tersebut dapat diterbitkan oleh DIM secara individu atau bersama dengan anak perusahaannya," tulis Moody's dalam laporan terbarunya yang dikutip CNBC Indonesia pada Rabu (3/6/2026).

Selain itu, peringkat Baa2 juga diberikan untuk obligasi senior tanpa jaminan yang diusulkan DIM. Keputusan ini mengukuhkan posisi DIM dalam lanskap investasi global, sekaligus mendukung rencana mereka untuk memperluas jangkauan pendanaan.

Rencana Penerbitan Surat Utang

BPI Danantara juga sedang berencana menerbitkan surat utang dalam denominasi dolar AS yang ditargetkan untuk mengumpulkan dana sebesar 5 miliar dolar. Langkah ini diharapkan membantu meningkatkan alokasi sumber daya untuk proyek-proyek strategis yang sesuai dengan prioritas ekonomi nasional.