Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa kembali mengukir prestasi membanggakan dalam bidang tata kelola keuangan daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Gowa tahun anggaran 2025 berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Pencapaian luar biasa ini menandai keberhasilan Pemkab Gowa dalam mempertahankan predikat WTP selama 14 kali secara berturut-turut. Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung kepada Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Makassar, pada Jumat (5/6).
Komitmen Transparansi dan Pertanggungjawaban Publik
Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, menyatakan bahwa prestasi ini merupakan buah dari kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah beserta seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, hasil ini mencerminkan upaya maksimal dalam mengelola anggaran daerah secara profesional.
Husniah menekankan bahwa setiap dana yang dikelola pemerintah harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Ia ingin memastikan bahwa anggaran tidak hanya tertib secara administrasi, namun juga memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan warga.
Meski mendapatkan predikat terbaik, Husniah mengakui masih terdapat beberapa catatan dan rekomendasi dari pihak BPK RI. Ia menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah untuk segera melakukan perbaikan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan.
Ia berharap pencapaian ini menjadi motivasi tambahan bagi seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Gowa. Fokus utamanya adalah meningkatkan budaya kerja yang lebih bersih, transparan, dan menjunjung tinggi nilai integritas dalam setiap pelayanan publik.
Proses Pemeriksaan dan Indikator Penilaian BPK
Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, memberikan apresiasi tinggi atas kerja sama yang ditunjukkan oleh Pemkab Gowa. Proses pemeriksaan berlangsung selama 60 hari sejak laporan keuangan diserahkan secara resmi oleh pihak pemerintah daerah.
BPK RI menetapkan empat kriteria utama sebagai dasar pemberian Opini WTP bagi pemerintah daerah:
- Kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam menjaga keamanan aset dan keuangan.
- Tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- Kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan sehingga mudah dipahami publik.
Indikator-indikator di atas menjadi acuan bagi BPK untuk memastikan bahwa pengelolaan dana publik dilakukan dengan jujur. Pemkab Gowa dinilai telah memenuhi seluruh kriteria tersebut dengan sangat baik pada tahun anggaran kali ini.
Harapan untuk Tata Kelola Masa Depan
Winner Franky menambahkan bahwa dokumen dan data yang disediakan oleh Pemkab Gowa sangat membantu kelancaran proses pengujian di lapangan. Kecepatan dan ketepatan penyampaian informasi menjadi kunci sukses dalam pemeriksaan yang dilakukan tim BPK.
Berikut adalah ringkasan singkat mengenai status pencapaian laporan keuangan Kabupaten Gowa:
| Kategori Penilaian | Status Pencapaian |
|---|---|
| Opini Laporan Keuangan | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) |
| Jumlah Pencapaian Beruntun | 14 Kali Berturut-turut |
| Tahun Anggaran | 2025 |
| Lembaga Pemeriksa | BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan |
Tabel di atas menunjukkan konsistensi Kabupaten Gowa dalam menjaga kualitas laporan keuangan mereka dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa sistem pengawasan internal di daerah tersebut berjalan dengan sangat efektif.
Pihak BPK berharap agar berbagai rekomendasi yang diberikan dapat segera ditindaklanjuti untuk menyempurnakan kualitas pengelolaan keuangan ke depannya. Tujuan akhirnya adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Gowa.
