Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara langsung menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Agenda utama pertemuan tersebut adalah penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) serta Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) untuk RAPBN Tahun Anggaran 2027.
Acara yang berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR/DPD-RI, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026) ini menjadi momen penting bagi arah kebijakan nasional. Prabowo menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki peran yang jauh lebih besar daripada sekadar catatan keuangan birokrasi.
Menurut Presiden, APBN merupakan instrumen perjuangan negara yang krusial untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia. Melalui dokumen ini, pemerintah berupaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan serta menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika global yang tidak menentu.
Prabowo menggambarkan kondisi dunia saat ini yang sedang berada dalam lingkaran konflik geopolitik serta ketidakpastian ekonomi yang cukup berat. Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk hadir secara aktif guna memastikan kebijakan ekonomi nasional tetap memberikan perlindungan bagi kepentingan seluruh rakyat.
Dalam orasinya, mantan Menteri Pertahanan ini menekankan bahwa tanggung jawab utama negara adalah meningkatkan kesejahteraan serta kecerdasan bangsa. Selain itu, penguatan posisi Indonesia di kancah internasional menjadi prioritas utama guna menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.
Pemerintah telah menetapkan sejumlah target dalam pemaparan ekonomi makro untuk tahun 2027 mendatang. Pertumbuhan ekonomi nasional diproyeksikan mampu mencapai angka di kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen.
Selain target pertumbuhan, pemerintah berkomitmen menjaga laju inflasi agar tetap terkendali dan berada di level yang aman. Sementara itu, defisit anggaran dalam APBN akan terus dijaga ketat agar tidak melampaui angka 2,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Target pembangunan sosial juga menjadi fokus utama, di mana pemerintah berambisi menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, serta ketimpangan. Langkah ini akan dilakukan melalui pembukaan lapangan kerja di sektor formal yang lebih luas bagi masyarakat.
Pemerintah juga berencana meningkatkan kesejahteraan para petani serta memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Prabowo menilai bahwa kualitas manusia Indonesia merupakan aset fundamental bagi kemajuan bangsa di masa depan.
Salah satu poin tajam dalam pidato tersebut adalah sorotan terhadap praktik kebocoran kekayaan negara yang sudah terjadi selama puluhan tahun. Presiden mengidentifikasi masalah serius seperti under-invoicing, transfer pricing, hingga penyelundupan komoditas keluar negeri.
Lemahnya pengawasan terhadap ekspor sumber daya alam mengakibatkan hasil kekayaan bumi Indonesia tidak sepenuhnya dinikmati oleh rakyat. Padahal, Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa melimpah yang seharusnya bisa menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat.
Merujuk pada Pasal 33 UUD 1945, Prabowo menegaskan bahwa pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam wajib dikuasai negara. Tujuan akhirnya adalah untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran bagi rakyat Indonesia tanpa terkecuali.
Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah telah menerbitkan kebijakan baru mengenai tata kelola ekspor komoditas strategis. Komoditas penting seperti kelapa sawit, batu bara, hingga ferro-alloys kini wajib diekspor melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah ditunjuk.
Kebijakan ini diambil untuk memperkuat sistem pengawasan serta mencegah terjadinya pelarian devisa ke luar negeri. Dengan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan pendapatan negara dari sektor sumber daya alam dapat meningkat secara signifikan.
Prabowo menutup pidatonya dengan nada optimisme mengenai masa depan ekonomi Indonesia yang gemilang. Ia melihat Indonesia memiliki modal besar berupa bonus demografi, pasar domestik yang luas, serta posisi geografis yang sangat strategis.
Langkah-langkah percepatan swasembada pangan dan hilirisasi industri akan terus digenjot oleh pemerintah. Pengembangan energi terbarukan serta penguatan koperasi juga menjadi pilar utama agar Indonesia mampu menjadi produsen yang tangguh dan tidak sekadar menjadi pasar produk asing.
Berikut adalah rincian angka kunci dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027:
| Indikator Ekonomi | Target / Proyeksi Tahun 2027 |
|---|---|
| Pertumbuhan Ekonomi | 5,8% – 6,5% |
| Pendapatan Negara | 11,82% – 12,40% dari PDB |
| Belanja Negara | 13,62% – 14,80% dari PDB |
| Defisit APBN | 1,80% – 2,40% dari PDB |
| Laju Inflasi | 1,5% – 3,5% |
| Nilai Tukar Rupiah | Rp16.800 – Rp17.500 per USD |
| Suku Bunga SBN 10 Tahun | 6,5% – 7,3% |
| Harga Minyak Mentah (ICP) | US$70 – US$95 per barel |
Tabel di atas merangkum asumsi dasar ekonomi makro yang akan menjadi landasan pemerintah dalam menyusun anggaran. Proyeksi ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi pasar global serta kapasitas fiskal dalam negeri guna menjaga keberlanjutan pembangunan.
Selain indikator makro, Presiden juga memaparkan target-target konkret dalam bidang pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat. Berikut adalah poin-poin sasaran pembangunan yang ingin dicapai pemerintah pada tahun 2027:
- Angka Kemiskinan: Ditargetkan turun ke level 6,0% hingga 6,5% dari posisi sebelumnya.
- Tingkat Pengangguran Terbuka: Diupayakan berada pada kisaran 4,30% hingga 4,87%.
- Rasio Gini: Target perbaikan ketimpangan sosial di angka 0,362 hingga 0,367.
- Indeks Modal Manusia: Diharapkan meningkat menjadi 0,575 untuk kualitas SDM yang lebih baik.
- Kesejahteraan Petani: Target kenaikan indeks kesejahteraan petani menjadi 0,8038.
- Lapangan Kerja Formal: Peningkatan proporsi pekerja formal hingga mencapai 40,81%.
Daftar sasaran di atas menunjukkan fokus pemerintah pada pemerataan ekonomi agar tidak terjadi kesenjangan yang terlalu lebar antara kelompok kaya dan miskin. Presiden menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus dibarengi dengan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara langsung.
Dalam pidato pembukaannya, Prabowo menyapa jajaran pimpinan lembaga tinggi negara termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia juga memberikan penghormatan kepada para Ketua Umum partai politik yang hadir dalam rapat penting tersebut.
Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dan Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin. Kehadiran tokoh-tokoh bangsa ini menandakan soliditas dalam merumuskan arah masa depan Indonesia di tengah peringatan Hari Kebangkitan Nasional.
Presiden mengakui bahwa dirinya sengaja hadir langsung untuk memberikan perspektif mendalam mengenai pengelolaan negara. Ia merasa bertanggung jawab penuh atas sumpah yang telah diucapkan di hadapan rakyat untuk menjalankan UUD 1945.
Terkait kondisi keamanan dunia, Prabowo menyinggung konflik yang terjadi di Eropa dan Timur Tengah. Meski lokasi konflik berada sangat jauh, namun dampaknya terasa nyata hingga ke Indonesia, terutama pada sektor energi dan rantai pasok global.
Prabowo juga menyinggung target jangka panjang pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2029. Untuk mencapai angka tersebut, strategi fiskal yang digunakan harus bersifat hati-hati (prudent) namun tetap berkelanjutan dalam mendukung program vital.
Ketegasan mengenai kedaulatan ekonomi menjadi inti dari pesan yang disampaikan Presiden kepada legislatif. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk berani menghadapi kekurangan dan hambatan dalam sistem pengelolaan ekonomi saat ini.
Sebagai penutup, Presiden menekankan bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton dalam persaingan global. Dengan mengedepankan prinsip berdiri di atas kaki sendiri (berdikari), Indonesia diharapkan mampu menjadi bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur.
Pidato ini menjadi landasan formal bagi pemerintah dan DPR untuk mulai menyusun detail RAPBN 2027. Sinergi antara eksekutif dan legislatif diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat banyak.
