Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat baru saja mencatatkan rekor terlemahnya pada penutupan perdagangan Selasa, 12 Mei 2026. Berdasarkan data dari Refinitiv, mata uang Garuda mengalami penyusutan nilai sebesar 0,49 persen hingga menyentuh angka Rp17.490 per dolar AS.
Kondisi ini merupakan posisi penutupan terburuk dalam sejarah terbaru pergerakan rupiah. Merespons situasi darurat tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapan pemerintah untuk mulai mengintervensi pasar sejak Rabu, 13 Mei 2026.
Purbaya menegaskan bahwa Kementerian Keuangan tidak akan tinggal diam dan segera bergerak membantu Bank Indonesia (BI). Langkah strategis ini bertujuan untuk mengendalikan tekanan kurs yang sempat melambung hingga menembus angka psikologis Rp17.500 per dolar AS.
Kementerian Keuangan berencana mengaktifkan skema dana stabilisasi obligasi atau yang dikenal dengan nama Bond Stabilization Fund (BSF). Keputusan ini diambil setelah Purbaya menggelar rapat mendadak bersama jajaran pejabat teras Kemenkeu di Gedung Djuanda I, Jakarta.
Sejumlah pejabat penting turut hadir dalam pertemuan strategis tersebut guna menyusun langkah antisipasi fiskal. Beberapa nama yang terlihat mendampingi Menteri Keuangan dalam rapat lobi tersebut adalah sebagai berikut:
- Sekretaris Jenderal Kemenkeu: Robert Leonard Marbun.
- Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko: Suminto.
- Direktur Jenderal Perbendaharaan: Astera Primanto Bhakti.
- Plh Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal: Ferry Ardiyanto.
Daftar pejabat di atas merupakan tim inti yang akan mengawal implementasi kebijakan stabilisasi pasar dalam waktu dekat. Mereka bertanggung jawab memastikan aliran dana negara dapat digunakan secara efektif untuk meredam volatilitas pasar obligasi.
Meski bantuan sudah dipastikan mulai berjalan hari ini, Purbaya masih enggan membeberkan detail operasional dari strategi tersebut. Ia memilih untuk tetap menjaga kerahasiaan langkah taktis pemerintah agar tidak terbaca oleh spekulan pasar.
Purbaya hanya memberikan penegasan bahwa informasi mendetail terkait strategi tidak akan dibuka ke publik untuk sementara waktu. Menurutnya, kerahasiaan sangat krusial agar langkah pemerintah tidak diantisipasi oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan dari pelemahan kurs.
Secara garis besar, skema BSF akan difokuskan untuk mengintervensi pasar obligasi nasional secara langsung. Pemerintah berupaya menjaga tingkat imbal hasil atau yield surat utang agar tetap kompetitif dan menarik bagi investor.
Langkah konkret dalam menjaga stabilitas melalui instrumen obligasi meliputi:
- Membeli kembali Surat Berharga Negara (SBN) yang mulai dilepas oleh investor asing di pasar sekunder.
- Memanfaatkan akumulasi dana cadangan stabilisasi untuk memperkuat permintaan di pasar obligasi.
- Mengandalkan saldo kas negara sebagai modal awal tanpa harus melalui koordinasi panjang di forum KSSK.
- Melakukan intervensi bertahap dari pasar obligasi yang diharapkan akan berdampak positif ke pasar nilai tukar.
Intervensi ini dirancang agar berjalan secara mandiri tanpa harus melewati birokrasi rumit bersama Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Fokus utama pemerintah pada tahap awal adalah menstabilkan pasar bond terlebih dahulu sebelum masuk lebih dalam ke sektor kurs.
Pemerintah optimis bahwa dengan menjaga stabilitas di pasar obligasi, kepercayaan investor secara perlahan akan kembali pulih. Jika pasar obligasi stabil, maka tekanan terhadap nilai tukar rupiah diharapkan bisa mereda secara natural seiring waktu.
Terkait polemik ini, Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya sempat memberikan pernyataan keras mengenai anjloknya nilai tukar. Pihak legislatif berencana memanggil jajaran Bank Indonesia dan pemerintah untuk memberikan penjelasan resmi atas krisis ini.
Menanggapi rencana pemanggilan tersebut, Purbaya menyatakan kesiapannya untuk menghadap pimpinan DPR kapan saja dibutuhkan. Meski demikian, ia menekankan bahwa tanggung jawab utama terkait pergerakan rupiah sebenarnya berada di pundak bank sentral.
Purbaya mengaku hingga saat ini dirinya belum menerima undangan resmi untuk menghadiri rapat di parlemen. Ia menegaskan posisinya akan cenderung pasif dalam memberikan penjelasan terkait aspek moneter yang menjadi ranah BI.
Namun, Menteri Keuangan tetap berkomitmen untuk hadir jika memang kehadirannya dianggap perlu untuk melengkapi keterangan teknis. Baginya, Bank Indonesia adalah lembaga yang paling berwenang untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab jatuhnya nilai rupiah.
Saat ini, pasar tengah menanti efektivitas dari skema BSF yang dijalankan oleh Kementerian Keuangan. Upaya membantu menstabilkan rupiah lewat pasar obligasi ini dianggap sebagai "misi penyelamatan" yang sangat krusial bagi ketahanan ekonomi nasional.
Masyarakat dan pelaku usaha berharap langkah intervensi ini dapat segera menghentikan tren pelemahan rupiah yang kian mengkhawatirkan. Keberhasilan skema ini akan menjadi penentu apakah rupiah bisa kembali menguat di bawah level Rp17.000 dalam waktu dekat.
