Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menyampaikan kritik tajam terhadap efektivitas sistem keamanan global dalam forum internasional di New York. Ia menyatakan bahwa tragedi kemanusiaan yang terus berlanjut di Palestina merupakan bukti nyata kegagalan komunitas dunia dalam menegakkan hukum internasional secara adil.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Sugiono saat menghadiri High-Level Open Debate Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Rabu, 26 Mei 2026. Pertemuan yang berlangsung di Markas Besar PBB tersebut mengusung tema penguatan sistem internasional yang berpusat pada PBB dan penegakan prinsip Piagam PBB.
Diskusi tingkat tinggi ini dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok, yang menjabat sebagai Presiden DK PBB untuk periode Mei 2026. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, juga hadir di tengah para diplomat dunia untuk mendengarkan pandangan negara-negara anggota.
Kegagalan Penerapan Hukum Internasional di Gaza
Sugiono menyoroti bahwa krisis di Palestina, terutama situasi di Jalur Gaza, menjadi ujian fundamental bagi komitmen dunia terhadap multilateralisme. Menurutnya, masalah utama saat ini bukanlah hilangnya relevansi Piagam PBB, melainkan cara penerapannya yang tidak merata.
Ia menilai banyak pihak yang masih bersikap selektif dalam mengimplementasikan hukum internasional dan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam PBB. Ketidakkonsistenan inilah yang dianggapnya menjadi penghambat terciptanya keadilan bagi bangsa-bangsa yang sedang berkonflik.
“Kondisi di Palestina, khususnya di wilayah Gaza, menjadi cerminan yang sangat jelas bagaimana komunitas internasional gagal bertindak konsisten,” ujar Sugiono dalam pidatonya. Ia menekankan bahwa perdamaian tidak akan terwujud selama standar ganda masih dipraktikkan dalam sistem politik global.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Indonesia kembali menyuarakan dukungannya terhadap solusi dua negara atau two-state solution. Sugiono menegaskan bahwa skema ini merupakan satu-satunya jalan keluar yang sah berdasarkan resolusi PBB untuk mencapai perdamaian berkelanjutan.
Perlindungan Pasukan Perdamaian dan Keamanan Maritim
Selain fokus pada isu Palestina, Menlu Sugiono juga memberikan perhatian khusus pada keamanan personel yang bertugas di bawah bendera PBB. Ia menyayangkan adanya tren peningkatan serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian di berbagai titik konflik dunia.
Bagi Indonesia, menyerang pasukan penjaga perdamaian bukan hanya tindakan kriminal, melainkan serangan langsung terhadap prinsip-prinsip multilateralisme itu sendiri. Sugiono mendesak adanya jaminan perlindungan penuh bagi seluruh personel PBB yang bekerja demi stabilitas kawasan.
Isu maritim juga tidak luput dari perhatian diplomat senior Indonesia tersebut dalam forum DK PBB. Ia menyerukan kepada seluruh negara untuk terus menghormati hukum internasional laut, termasuk United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).
Indonesia berharap jalur-jalur pelayaran internasional yang strategis tetap dijaga fungsinya demi kepentingan ekonomi global. Sugiono memperingatkan agar wilayah perairan tidak dijadikan arena konfrontasi militer maupun alat tawar-menawar dalam kepentingan politik sempit.
Ancaman Teknologi Modern dan Reformasi PBB
Perkembangan teknologi persenjataan modern juga menjadi poin krusial yang diangkat oleh delegasi Indonesia. Sugiono mengingatkan bahwa penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan senjata otonom telah mulai mengubah wajah serta karakter konflik di era modern.
Teknologi baru ini membawa tantangan keamanan yang lebih kompleks dan memerlukan pengawasan internasional yang lebih ketat. Oleh karena itu, Indonesia mendorong adanya pembaruan struktur dalam sistem PBB agar tetap relevan dengan zaman.
Poin-poin utama usulan Indonesia dalam forum Dewan Keamanan PBB :
- Menekankan perlunya reformasi Dewan Keamanan PBB agar lebih transparan dan bertanggung jawab.
- Mendorong struktur PBB yang lebih representatif dengan melibatkan peran negara-negara berkembang.
- Meningkatkan komitmen seluruh anggota untuk kembali pada prinsip dasar Piagam PBB.
- Memperkuat sistem multilateral yang memberikan pelayanan setara tanpa melihat hierarki kekuatan.
Sugiono menegaskan bahwa dunia tidak membutuhkan pengelompokan kekuatan atau hierarki baru yang bersifat eksklusif. Sebaliknya, yang dibutuhkan adalah penguatan komitmen untuk melayani kepentingan seluruh negara secara adil dan merata melalui sistem internasional yang kuat.
Pertemuan Bilateral dan Diplomasi Strategis
Di sela-sela kesibukan agenda debat di PBB, Menlu Sugiono juga memanfaatkan waktu untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia. Ia menggelar pertemuan khusus dengan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, guna membahas kerja sama strategis kedua negara.
Selain dengan China, Sugiono juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri Argentina untuk berdiskusi mengenai isu-isu ekonomi dan perkembangan global terkini. Pertemuan ini bertujuan untuk memperluas jangkauan kerja sama Indonesia di kawasan Amerika Latin.
Aktivitas diplomasi Sugiono di New York juga mencakup serangkaian pertemuan singkat atau pull-aside meeting dengan mitra dari berbagai kawasan. Ia tercatat melakukan pembicaraan dengan menteri luar negeri dari Pakistan, Bahrain, Kyrgyzstan, hingga Kuba.
Berikut adalah ringkasan pertemuan bilateral yang dilakukan Menlu Sugiono selama agenda PBB di New York :
| Negara Mitra | Level Pejabat | Fokus Pembahasan |
|---|---|---|
| Tiongkok (China) | Menteri Luar Negeri | Isu strategis bilateral dan stabilitas kawasan |
| Argentina | Menteri Luar Negeri | Kerja sama bilateral dan perkembangan global |
| Bahrain & Pakistan | Menteri Luar Negeri | Isu strategis dan kerja sama antar wilayah |
| Kyrgyzstan & Kuba | Menteri Luar Negeri | Hubungan diplomatik dan dukungan multilateral |
Rangkaian pertemuan ini menunjukkan peran aktif Indonesia dalam menjembatani kepentingan berbagai negara di tengah tensi geopolitik yang tinggi. Sugiono memastikan bahwa suara Indonesia tetap konsisten dalam membela keadilan dan kemerdekaan bangsa-bangsa terjajah.
Melalui forum ini, Indonesia kembali memposisikan diri sebagai negara yang mendorong perdamaian melalui jalur dialog dan kepatuhan hukum internasional. Harapannya, tekanan diplomatik di PBB ini dapat membuahkan hasil nyata bagi krisis kemanusiaan yang terjadi saat ini.
