Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan kesiapannya untuk menjalankan tugas baru dalam mengelola Program Penjaminan Polis (PPP) asuransi. Sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), program ini ditargetkan mulai berjalan paling lambat pada tahun 2028 mendatang.
Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, menegaskan kesiapan tersebut saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII di Gedung DPR RI. Ia menyampaikan bahwa saat ini LPS terus bergerak mengikuti ketentuan regulasi yang berlaku demi perlindungan nasabah asuransi.
Persiapan Matang Menuju Tahun 2028
LPS telah menyusun peta jalan atau roadmap strategis yang mencakup periode persiapan dari tahun 2023 hingga 2027. Roadmap ini berfungsi sebagai panduan internal agar transisi dan implementasi penjaminan polis berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan undang-undang.
Pihak LPS juga menyatakan akan selalu patuh pada keputusan final mengenai garis waktu pelaksanaan program tersebut. Fokus utama saat ini adalah memastikan seluruh infrastruktur pendukung telah siap sebelum batas waktu pencapaian di tahun 2028.
Sejumlah langkah strategis yang telah dilakukan LPS dalam mempersiapkan program ini meliputi:
- Pembentukan struktur organisasi baru dengan menunjuk Anggota Dewan Komisioner (ADK) khusus bidang penjaminan polis.
- Melibatkan konsultan profesional untuk menyusun kerangka kerja dan simulasi program secara mendalam.
- Penyusunan draf regulasi teknis yang akan menjadi landasan hukum operasional di lapangan.
- Melakukan inisiasi perhitungan kriteria kesehatan perusahaan asuransi yang layak menjadi peserta.
Langkah-langkah tersebut diambil untuk memastikan bahwa ketika program resmi diluncurkan, LPS sudah memiliki sistem yang kuat dan teruji. Hal ini penting mengingat karakteristik industri asuransi yang berbeda dengan industri perbankan yang selama ini ditangani LPS.
Seleksi Ketat Bagi Perusahaan Asuransi
Berbeda dengan sektor perbankan di mana hampir seluruh bank menjadi peserta penjaminan, program untuk asuransi akan menerapkan seleksi yang lebih ketat. Anggito menjelaskan bahwa tidak semua perusahaan asuransi secara otomatis bisa mendapatkan jaminan dari LPS.
LPS akan menetapkan kriteria kesehatan keuangan tertentu, seperti tingkat Risk-Based Capital (RBC), sebagai syarat mutlak kepesertaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan hanya perusahaan yang sehat dan memiliki manajemen risiko baik yang dapat bergabung dalam program.
Mekanisme Dana dan Pemisahan Aset
Terkait pengelolaan dana, UU P2SK telah mengatur bahwa dana premi dari sektor perbankan dan asuransi harus dicatat secara terpisah. Langkah ini dilakukan untuk menjaga akuntabilitas dan menghindari pencampuran risiko antar sektor keuangan yang berbeda.
LPS juga menyiapkan skema pembiayaan khusus melalui mekanisme berikut:
| Fitur Program | Ketentuan Berdasarkan UU P2SK |
|---|---|
| Pemisahan Dana | Dana premi asuransi dan simpanan bank dicatat dalam pembukuan yang berbeda. |
| Interborrowing | LPS diperbolehkan melakukan pinjaman antar dana (pinjam dulu) jika dana asuransi belum mencukupi saat terjadi resolusi. |
| Kriteria Peserta | Hanya perusahaan yang memenuhi syarat tingkat kesehatan keuangan (RBC) yang terpilih. |
Ketentuan interborrowing atau pinjam antar dana menjadi solusi jangka pendek jika terjadi proses resolusi perusahaan asuransi saat dana kelolaan belum terkumpul optimal. Meski demikian, Anggito menekankan bahwa setiap transaksi tetap tercatat sebagai kewajiban yang harus dikembalikan sesuai aturan.
Langkah-langkah persiapan yang komprehensif ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi nasional. Dengan adanya jaminan polis, nasabah akan merasa lebih aman dalam memproteksi aset dan masa depan mereka melalui produk asuransi.
