Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menjerat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, dalam kasus dugaan pemerasan. Silmy diduga menerima aliran dana ilegal saat masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi di Kementerian Hukum dan HAM.
Pihak KPK mengungkapkan bahwa praktik lancung tersebut terjadi ketika Silmy aktif menduduki posisi sebagai Dirjen Imigrasi. Informasi ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan pers di Jakarta.
Dugaan Pemerasan Ratusan Miliar Rupiah
KPK memprediksi nilai uang yang terkumpul dari hasil pemerasan ini mencapai angka yang sangat fantastis. Nilainya ditaksir menyentuh ratusan miliar rupiah yang melibatkan Silmy serta tujuh tersangka lainnya.
Hingga saat ini, lembaga antirasuah tersebut masih mendalami rincian aliran dana yang diterima oleh masing-masing individu. Detail lengkap mengenai kronologi perkara rencananya akan dipaparkan secara mendalam melalui konferensi pers resmi.
Kasus besar ini pertama kali mencuat setelah KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada awal Juni 2026. Operasi tersebut menyasar praktik pungutan liar dalam pengurusan dokumen izin tinggal bagi warga negara asing.
Sasaran utama dari dugaan pemerasan ini mencakup pengurusan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) serta Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS). Tindakan ini dilakukan di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat.
Daftar pejabat dan pihak yang terlibat dalam operasi penangkapan KPK:
- Pejabat Tinggi: Mencakup Silmy Karim (Wamen Imipas) dan Saffar Muhammad Godam (Plt. Dirjen Imigrasi 2024-2025).
- Pimpinan Wilayah: Jaya Saputra yang menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat.
- Pimpinan Teknis: Ronald Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat.
- Pihak Terkait: Total 17 orang diamankan, terdiri dari 8 orang penyelenggara negara dan 9 orang dari pihak swasta.
KPK telah resmi melakukan penahanan terhadap Silmy Karim bersama beberapa pejabat teras lainnya untuk kepentingan penyidikan. Kehadiran Silmy di Gedung Merah Putih sebelum penahanan sempat menarik perhatian publik secara luas.
Sorotan Terhadap Harta Kekayaan Silmy Karim
Seiring dengan penetapan status tersangkanya, publik kini menyoroti total kekayaan pria yang juga menjabat Komisaris PT Telkom Indonesia ini. Berdasarkan laporan terbaru, jumlah aset yang dimilikinya tergolong sangat besar untuk ukuran pejabat publik.
Rincian total kekayaan Silmy Karim berdasarkan data LHKPN periode 2025:
| Kategori Aset | Nilai Estimasi |
|---|---|
| Tanah dan Bangunan (11 lokasi) | Rp184,02 Miliar |
| Alat Transportasi dan Kendaraan | Rp8,47 Miliar |
| Aset Lain-lain dan Surat Berharga | Data sedang divalidasi |
| Total Keseluruhan | Rp234,59 Miliar |
Tabel di atas menunjukkan bahwa porsi terbesar kekayaan Silmy berasal dari kepemilikan tanah dan bangunan. Properti miliknya tersebar di kawasan elit Jakarta Selatan dan Jakarta Timur dengan nilai yang terus meningkat setiap tahunnya.
Salah satu aset properti yang paling mencolok berlokasi di Jakarta Selatan dengan nilai taksir mencapai Rp43,51 miliar. Selain itu, terdapat sepuluh bidang tanah lainnya yang masing-masing bernilai antara Rp7 miliar hingga Rp31 miliar.
Koleksi kendaraan mewahnya juga tak luput dari perhatian, mulai dari Mercedes-Benz G63 hingga dua unit Harley-Davidson. Berbagai mobil klasik dan tangguh seperti Jeep Wrangler serta Toyota Land Cruiser juga tercatat dalam laporan kekayaannya.
KPK kini terus mengumpulkan bukti tambahan untuk memperkuat konstruksi hukum terkait keterlibatan semua pihak. Penyelidikan difokuskan pada sejauh mana pengaruh jabatan digunakan untuk memeras pemohon izin tinggal asing.
