Presiden Prabowo Subianto kini memperkuat Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih demi menyediakan kredit murah bagi pelaku usaha ultra mikro. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat kecil di berbagai daerah.
Dalam acara peresmian 1.061 Kopdes Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, Prabowo mengungkapkan harapannya agar koperasi bisa menjadi pilar ekonomi di desa. Ia meyakini bahwa keberadaan koperasi ini akan meningkatkan daya saing dan mendukung industrialisasi desa.
“Ini semua untuk mendukung industrialisasi via Koperasi Merah Putih,” kata Prabowo. Pemerintah juga menyiapkan kredit berbunga rendah bagi usaha ultra mikro. “Kami akan menyalurkan kredit murah untuk rakyat,” tambahnya.
Sekitar 80.000 Kopdes diharapkan menjadi saluran utama penyaluran kredit dengan bunga 6%. Prabowo menyoroti kesenjangan bunga antara usaha besar dan kecil sebagai alasan utama dorongan ini. “Pengusaha besar dapat 9%, sementara di kampung dapat 24%. Ini tidak adil,” tegasnya.
Pemerintah juga mengarahkan Menteri Keuangan dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) agar menurunkan tingkat bunga untuk program pembiayaan, termasuk PNM Mekaar, hingga di bawah 10%.
Namun, tidak semua pihak menyetujui keefektifan program ini. Ekonom dari LPEM FEB UI, Teuku Riefky, menilai Kopdes belum berpengalaman dalam penyaluran kredit. “KDMP tidak memiliki kapasitas dalam penyaluran kredit,” ungkapnya.
Sementara itu, ekonom dari CORE, Yusuf Rendy Manilet, berpendapat bahwa kredit murah memiliki dampak positif. Ini bisa meringankan beban usaha ultra mikro dan meningkatkan arus kas. Namun, efektivitasnya tidak boleh hanya bergantung pada penurunan suku bunga.
Yusuf menekankan pentingnya integrasi Kopdes dalam ekosistem ekonomi desa. Ini termasuk distribusi pupuk bersubsidi, pemasaran produk lokal, dan digitalisasi transaksi. Kesuksesan Kopdes menurutnya ditentukan oleh kualitas kelembagaan dan pengawasan yang ketat.
Dalam sisi tata kelola, risiko kredit macet menjadi perhatian. Pengurus koperasi di desa memerlukan keterampilan dalam manajemen risiko dan pencatatan keuangan. Tanpa ini, distorsi fiskal dapat terjadi jika dana desa digunakan sembarangan.
Regulasi yang kuat dan sistem audit yang baik diharapkan mampu meminimalisir risiko tersebut. Mengingat, tanpa pengawasan, penyaluran kredit dapat menimbulkan praktik korupsi di tingkat lokal. “Keberhasilan Kopdes Merah Putih sangat bergantung pada kualitas kelembagaannya,” tutup Yusuf.
```
