Kebijakan subsidi energi yang diterapkan oleh Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, menuai kritik tajam karena dianggap memperburuk ketergantungan negara terhadap impor bahan bakar fosil. Langkah ini dinilai tidak menyentuh akar permasalahan ketahanan energi di tengah melambungnya harga minyak dan gas dunia.
Pemerintah Jepang saat ini lebih memilih memperbesar alokasi belanja subsidi dibandingkan melakukan reformasi sektor energi secara menyeluruh. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meredam tekanan inflasi yang membebani ekonomi rumah tangga di Jepang.
Beban Fiskal dan Tantangan Ekonomi
Langkah Takaichi dalam mempertahankan program subsidi energi bertujuan memenuhi janji politik untuk menjaga daya beli masyarakat. Namun, kebijakan ini memicu kekhawatiran baru terkait kondisi fiskal negara yang sudah terbebani utang dalam jumlah besar.
Pemerintah bahkan telah melepas cadangan minyak strategis dalam jumlah terbesar sepanjang sejarah Jepang untuk menstabilkan pasar. Sayangnya, tindakan tersebut belum cukup efektif untuk menahan laju kenaikan harga bahan bakar di tingkat konsumen.
Berikut adalah rincian pengeluaran pemerintah Jepang untuk subsidi energi saat ini:
| Kategori Anggaran | Nilai Estimasi |
|---|---|
| Subsidi Bensin Bulanan | 300 miliar yen (US$1,9 miliar) |
| Anggaran Tambahan Energi | 3 triliun yen |
| Target Harga Bensin | 170 yen per liter |
Anggaran tambahan sebesar 3 triliun yen tersebut disiapkan untuk menutup pembengkakan biaya, termasuk bantuan tarif listrik selama musim panas. Namun, kebijakan ini berisiko menekan nilai tukar yen dan justru memicu inflasi yang lebih tinggi.
Gubernur Bank of Japan, Kazuo Ueda, memperingatkan bahwa lonjakan harga energi dalam jangka pendek bisa berdampak pada inflasi yang bertahan lama. Para analis juga menilai subsidi membuat permintaan minyak dan gas tetap tinggi meski pasokan global sedang terganggu.
Lambatnya Transisi ke Energi Nuklir
Kritik juga mengarah pada minimnya insentif bagi konsumen untuk mengurangi pemakaian energi fosil akibat adanya subsidi. Jepang tetap rentan terhadap gejolak pasar internasional karena sekitar 80% kebutuhan energi nasional masih mengandalkan impor.
Sanae Takaichi yang dikenal pro-nuklir dianggap gagal memanfaatkan krisis ini untuk mempercepat pengoperasian kembali pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Sejak tragedi Fukushima 2011, proses aktivasi reaktor nuklir di Jepang berjalan sangat lambat.
Kondisi terkini fasilitas nuklir dan sektor otomotif di Jepang meliputi beberapa poin berikut:
- Hanya sekitar separuh dari 33 reaktor nuklir layak yang sudah kembali beroperasi menghasilkan listrik.
- Ketergantungan pada bahan bakar fosil masih mendominasi bauran energi nasional hingga 80 persen.
- Produsen otomotif domestik masih tertinggal dari perusahaan China dalam pengembangan kendaraan listrik (EV).
- Pemanfaatan energi nuklir dianggap solusi untuk menyediakan listrik murah, stabil, dan rendah emisi.
Situasi ini dipandang sebagai momentum yang tepat bagi Jepang untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik murni. Jika didukung oleh pasokan listrik dari PLTN, Jepang dapat mengurangi ketergantungan pada minyak impor secara signifikan.
Meskipun demikian, sikap hati-hati pemerintah terhadap pengembangan energi terbarukan dan nuklir dinilai masih menjadi penghambat. Ketahanan energi nasional tetap menjadi tantangan besar selama bauran energi belum beralih dari bahan bakar fosil impor.
