Kejaksaan Agung (Kejagung) terus bergerak mendalami kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. Penyidik saat ini tengah fokus menelusuri aliran dana dan total keuntungan yang dinikmati oleh Dadan beserta rekan-rekannya.
Kasus ini berkaitan dengan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk periode tahun 2025 hingga 2026. Program yang menjadi andalan pemerintah tersebut diduga telah disalahgunakan demi keuntungan pribadi para tersangka.
Penelusuran Kerugian Negara dan Keuntungan Tersangka
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, memberikan keterangan resmi di Jakarta pada Rabu (3/6/2026). Ia menegaskan bahwa tim penyidik masih menghitung secara terperinci berapa besar nominal yang telah dikorupsi.
Hingga saat ini, proses penghitungan kerugian negara masih terus berjalan dan bersifat dinamis. Syarief menyebutkan bahwa pihak Kejagung belum dapat merilis angka pasti karena data masih terus dikumpulkan dari berbagai sumber.
Selain Dadan Hindayana, Kejagung juga telah menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka utama, yakni Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung. Ketiganya diduga kuat bekerja sama dalam melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.
Penyidikan difokuskan pada berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG yang seharusnya ditujukan untuk peningkatan gizi masyarakat. Namun, pada praktiknya, program ini justru dijadikan celah untuk meraup keuntungan melalui cara-cara yang tidak sah.
Pihak kejaksaan menyatakan akan terus memberikan informasi terbaru seiring dengan ditemukannya fakta-fakta hukum yang lebih konkret. Transparansi dalam kasus ini menjadi perhatian utama mengingat pentingnya program MBG bagi masyarakat luas.
Modus Operandi dan Pelanggaran Program MBG
Penyidik Kejagung telah berhasil memetakan dugaan peran masing-masing tersangka dalam skema korupsi di Badan Gizi Nasional ini. Dadan Hindayana bersama Lodewyk dan Sony diduga melakukan intervensi langsung terhadap pejabat pembuat komitmen (PPK).
Intervensi tersebut dilakukan untuk meloloskan yayasan-yayasan tertentu yang memiliki afiliasi langsung dengan mereka. Padahal, yayasan yang ditunjuk tersebut tidak memenuhi standar atau syarat sah sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Tak hanya soal penunjukan mitra, para tersangka juga diduga menyusun rencana pengadaan barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Hal ini dilakukan demi membuka peluang terjadinya penggelembungan harga atau mark up pada anggaran negara.
Daftar barang pengadaan yang diduga mengalami penggelembungan harga antara lain adalah sebagai berikut:
- Unit kendaraan berupa motor listrik yang dialokasikan untuk operasional program.
- Alat perlengkapan kerja atau atribut seperti sepatu bagi petugas lapangan.
- Perangkat teknologi berupa komputer tablet untuk keperluan administrasi digital.
- Unit televisi yang direncanakan sebagai sarana edukasi gizi di berbagai lokasi.
Penyidik mensinyalir bahwa semua pengadaan tersebut memiliki selisih harga yang cukup signifikan dari harga pasar normal. Selisih inilah yang kemudian diduga mengalir ke kantong para tersangka melalui jalur yang kini sedang dilacak.
Rangkuman poin-poin utama kasus korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis:
| Aspek Kasus | Keterangan Detail |
|---|---|
| Tersangka Utama | Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, Lodewyk Pusung |
| Lembaga Terkait | Badan Gizi Nasional (BGN) |
| Modus Korupsi | Mark up barang, intervensi PPK, afiliasi yayasan |
| Status Kerugian | Masih dalam proses penghitungan oleh tim penyidik |
| Dasar Hukum | Pasal 603, 604 KUHP, dan UU Tipikor |
Tabel di atas merangkum poin-poin krusial yang saat ini sedang menjadi fokus penyelidikan oleh Kejaksaan Agung RI. Informasi ini memberikan gambaran umum mengenai sejauh mana keterlibatan para tersangka dalam merusak tata kelola program nasional.
Latar Belakang dan Dampak Hukum
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tujuan utamanya adalah mempersiapkan generasi emas 2045 melalui perbaikan gizi anak-anak di seluruh pelosok Indonesia.
Namun, penyimpangan yang dilakukan oleh eks pimpinan BGN ini dinilai mencederai kepercayaan publik dan mengancam keberhasilan program tersebut. Kejagung berkomitmen untuk mengusut tuntas siapa pun yang terlibat tanpa pandang bulu.
Atas tindakan tersebut, Dadan Hindayana dan kawan-kawan dijerat dengan pasal berlapis yang cukup berat. Mereka dikenakan Pasal 603 dan/atau Pasal 604 jo. Pasal 20 huruf a atau c UU No.1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Selain itu, penyidik juga menyertakan Pasal 18 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai dasar hukum utama. Ancaman hukuman ini diharapkan memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi di sektor layanan publik.
Dadan Hindayana sendiri telah resmi ditahan oleh pihak berwenang guna memperlancar proses penyidikan lebih lanjut. Pergantian pimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional pun dilakukan dengan segera untuk menjaga stabilitas program tetap berjalan.
Kini, publik menunggu hasil akhir dari perhitungan kerugian negara yang tengah dilakukan oleh tim ahli di Kejaksaan Agung. Penuntasan kasus ini dianggap penting sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola dana negara yang sangat besar.
