Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi secara resmi memberikan tanggapan terkait kabar penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Ia mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan ruang dan kepercayaan kepada aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya.
Pernyataan ini disampaikan Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 3 Juni 2026, menyusul isu panas yang beredar di publik. Pihak Istana menekankan pentingnya menghormati setiap tahapan proses hukum yang tengah berlangsung di lembaga tersebut.
Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah saat ini sedang menunggu hasil penyelidikan serta pemeriksaan mendalam yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung. Ia meminta publik tidak berspekulasi berlebihan dan tetap tenang sembari memantau perkembangan kasus ini hingga tuntas.
“Terkait informasi yang beredar sejak pagi hingga siang hari ini, mari kita berikan kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk menuntaskan tugas mereka,” tutur Prasetyo. Ia menambahkan bahwa hasil dari proses hukum tersebut nantinya akan dibuka dan disaksikan bersama oleh masyarakat luas.
Upaya Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan
Langkah penegakan hukum yang terjadi di lingkungan BGN dipandang pemerintah sebagai momentum untuk melakukan pembenahan internal. Prasetyo menyebut hal ini merupakan bagian dari komitmen untuk meningkatkan kualitas manajemen di seluruh instansi negara.
Pemerintah berupaya menjadikan setiap evaluasi dan proses hukum sebagai instrumen untuk mewujudkan tata kelola yang lebih transparan. Menurutnya, perbaikan sistem administrasi sangat krusial bagi keberlangsungan program-program strategis nasional di masa depan.
“Fokus utama kita adalah terus memperbaiki manajemen di setiap kementerian maupun lembaga negara demi pelayanan publik yang lebih baik,” jelasnya. Prasetyo menegaskan bahwa prinsip akuntabilitas harus menjadi fondasi utama bagi seluruh penyelenggara negara tanpa terkecuali.
Mensesneg juga memberikan peringatan keras kepada seluruh aparatur pemerintah agar selalu mematuhi norma hukum yang berlaku. Ia mengingatkan bahwa setiap tindakan harus berlandaskan pada aturan legal demi menjaga martabat institusi pemerintahan di mata rakyat.
Para pejabat negara diminta untuk menjauhkan diri dari segala bentuk penyimpangan yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat. Harapannya, seluruh proses birokrasi dapat berjalan dengan bersih dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan penduduk Indonesia.
“Kita semua yang menjalankan tugas di pemerintahan harus mampu menghindari segala hal yang melanggar norma, terutama norma hukum yang berlaku,” kata Prasetyo. Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap optimis mendukung jalannya roda pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Perombakan Jabatan di Badan Gizi Nasional
Momentum penggeledahan ini bertepatan dengan keputusan besar Presiden Prabowo Subianto yang melakukan perombakan di jajaran pimpinan BGN. Nanik Sudaryati Deyang kini resmi ditunjuk sebagai Kepala BGN yang baru menggantikan posisi Dadan Hindayana.
Keputusan pergantian pimpinan ini diumumkan secara langsung oleh Mensesneg Prasetyo Hadi pada Selasa, 2 Juni 2026. Langkah ini diambil setelah evaluasi mendalam terhadap jalannya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama setahun terakhir.
Daftar pimpinan baru Badan Gizi Nasional yang resmi dilantik :
- Kepala Badan Gizi Nasional: Nanik Sudaryati Deyang (menggantikan Dadan Hindayana).
- Wakil Kepala Badan Gizi Nasional: Agustina Arumsari.
- Wakil Kepala Badan Gizi Nasional: Mayjen TNI Trenggono.
Struktur kepemimpinan baru ini diharapkan mampu membawa penyegaran dan efektivitas dalam mengelola program gizi nasional yang menjadi prioritas utama. Penunjukan tokoh-tokoh baru ini didasari atas kebutuhan organisasi untuk memperkuat koordinasi lintas sektor yang lebih taktis.
Evaluasi Strategis Program Makan Bergizi Gratis
Prasetyo menjelaskan bahwa pergantian nakhoda di BGN bertujuan untuk memastikan program prioritas pemerintah berjalan sesuai jalur. Presiden secara berkala terus memantau efektivitas kinerja setiap kabinet, terutama yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan gizi masyarakat.
Evaluasi tersebut tidak hanya berdasarkan data internal, namun juga menyerap masukan dari kementerian terkait dan masyarakat penerima manfaat. BGN dianggap memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia berkualitas melalui intervensi gizi yang tepat sasaran.
“Tugas besar ini memerlukan kepemimpinan yang mampu menjamin akuntabilitas serta ketepatan waktu dalam pelaksanaan program,” ujar Prasetyo. Ia menekankan bahwa Program Makan Bergizi Gratis harus dirasakan dampaknya oleh masyarakat secara luas tanpa hambatan birokrasi.
Rincian pejabat yang diberhentikan dari jabatannya di BGN :
| Nama Pejabat | Jabatan Sebelumnya |
|---|---|
| Dadan Hindayana | Kepala Badan Gizi Nasional |
| Lodewyk Pusung | Wakil Kepala Badan Gizi Nasional |
| Sony Sanjaya | Wakil Kepala Badan Gizi Nasional |
Data di atas menunjukkan adanya pergantian total pada pucuk pimpinan tertinggi di Badan Gizi Nasional demi penyelarasan visi presiden. Langkah ini diambil demi menjaga stabilitas dan efisiensi organisasi di tengah tantangan pemenuhan gizi nasional yang semakin kompleks.
Seiring dengan proses hukum yang berjalan di Kejagung, pemerintah memastikan bahwa operasional program BGN akan tetap berjalan normal di bawah nakhoda baru. Fokus utama saat ini adalah memastikan transisi kepemimpinan berlangsung mulus tanpa mengganggu penyaluran bantuan gizi kepada rakyat.
Kasus yang tengah diselidiki Kejaksaan Agung sendiri santer dikaitkan dengan dugaan adanya praktik jual beli titik lokasi program. Namun, Istana meminta semua pihak tetap menunggu pernyataan resmi dari penyidik guna mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang.
