Pemerintah Iran menegaskan posisi diplomatiknya di tengah tekanan retorika dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Anggota parlemen senior Iran menyatakan bahwa Teheran tidak akan berkompromi terhadap batasan prinsip atau "garis merah" yang telah mereka tetapkan.
Ibrahim Azizi, Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri parlemen Iran, menyampaikan pernyataan ini pada Rabu malam. Ia menekankan bahwa gertakan politik dari pihak AS tidak akan menggoyahkan kedaulatan Iran dalam isu-isu krusial.
Daftar Prioritas dan Garis Merah Iran
Pemerintah Iran telah memetakan poin-poin utama yang bersifat mutlak dalam setiap proses negosiasi internasional:
- Hak kedaulatan untuk melakukan pengayaan uranium secara mandiri.
- Kepemilikan penuh atas stok uranium yang telah diperkaya oleh Iran.
- Otoritas penuh atas pengelolaan keamanan dan lalu lintas di Selat Hormuz.
- Tuntutan pencabutan seluruh sanksi ekonomi yang membebani negara tersebut.
Azizi menilai bahwa retorika yang dilontarkan Trump merupakan cerminan dari kebuntuan strategis yang sedang dialami oleh Amerika Serikat. Menurutnya, Trump sering kali terjebak di antara keinginan memberikan ancaman keras dan upaya mencapai kesepakatan baru.
Klaim Donald Trump Terkait Persediaan Uranium
Sebelumnya, Donald Trump melalui platform Truth Social melontarkan klaim yang cukup mengejutkan mengenai masa depan nuklir Iran. Ia menyebutkan bahwa persediaan uranium milik Iran akan segera dipindahkan ke Amerika Serikat untuk dihancurkan secara total.
Trump menawarkan opsi agar proses penghancuran tersebut dilakukan di bawah pengawasan Komisi Energi Atom internasional. Ia berharap Iran bersedia bekerja sama dalam mekanisme pembuangan bahan nuklir tersebut demi mencapai kesepakatan damai.
Berikut adalah ringkasan poin-poin utama terkait klaim pembuangan uranium menurut versi Amerika Serikat:
| Aspek Negosiasi | Detail Rencana Versi AS |
|---|---|
| Lokasi Pembuangan | Amerika Serikat atau lokasi lain yang disepakati bersama. |
| Mekanisme Pengawasan | Dipantau langsung oleh Komisi Energi Atom atau lembaga setara. |
| Tujuan Utama | Menghilangkan potensi ancaman nuklir dalam proses perdamaian. |
Penjelasan di atas menggambarkan ambisi pemerintahan Trump untuk segera mengakhiri ketegangan bersenjata dengan Iran melalui kendali aset nuklir. Namun, klaim ini justru memicu sanggahan keras dari pihak otoritas Iran di Teheran.
Klarifikasi Iran Terkait Gencatan Senjata dan Isu Nuklir
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, memberikan klarifikasi bahwa isu nuklir sebenarnya tidak masuk dalam draf perdamaian saat ini. Ia menegaskan bahwa kesepakatan yang tengah disusun lebih fokus pada penghentian konflik militer.
Baqaei menjelaskan bahwa nota kesepahaman 14 poin yang sedang digodok hanya bertujuan untuk mengakhiri perang dan memulihkan akses Selat Hormuz. Menurutnya, pembukaan kembali jalur pelayaran internasional tersebut akan dilakukan secara bertahap oleh kedua belah pihak.
Rencananya, akan ada periode gencatan senjata selama 60 hari sebagai masa transisi menuju stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Barulah pada masa tersebut, pembahasan mengenai topik teknis nuklir baru akan mulai dibuka secara perlahan.
Langkah ini diambil guna memastikan bahwa fokus utama tetap pada penghentian agresi sebelum berlanjut ke masalah yang lebih kompleks. Iran tetap berkomitmen pada jalur diplomasi selama kepentingan nasional dan "garis merah" mereka tetap dihormati oleh pihak lawan.
