Keputusan pemerintah Israel untuk menyepakati gencatan senjata dengan Lebanon memicu reaksi keras dari kalangan internal kabinet. Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, secara terang-terangan melontarkan kritik pedas terhadap kebijakan tersebut.
Melalui pernyataan di media sosial X pada Kamis (4/6/2026), tokoh berhaluan sayap kanan ekstrem ini menyebut gencatan senjata tersebut sebagai sebuah kesalahan fatal. Ia menilai Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terlalu tunduk pada tekanan politik dari Amerika Serikat.
Kritik Terhadap Kepemimpinan Netanyahu
Ben Gvir berpandangan bahwa Israel seharusnya menunjukkan kedaulatannya sebagai negara merdeka, bahkan di hadapan sekutu terdekatnya. Melansir laporan AFP, ia menyarankan agar Netanyahu berani bersikap tegas kepada Presiden AS, Donald Trump.
Menurutnya, ada saat di mana pemimpin Israel harus mampu berkata tidak demi menjaga keamanan jangka panjang negara. Ben Gvir khawatir kepatuhan terhadap AS justru akan memberikan ruang bagi Hizbullah untuk membangun kekuatan yang lebih berbahaya di masa depan.
Ia menegaskan bahwa membiarkan Hizbullah melakukan konsolidasi hanya akan menunda konflik yang lebih besar. Bagi Ben Gvir, kesepakatan saat ini justru menjadi ancaman laten bagi stabilitas Israel di kemudian hari.
Poin Utama Kesepakatan Gencatan Senjata
Berikut adalah beberapa poin krusial yang tercantum dalam perjanjian antara Israel dan Lebanon:
- Penghentian total seluruh aktivitas baku tembak oleh kelompok Hizbullah.
- Penarikan mundur seluruh pasukan Hizbullah dari wilayah Lebanon bagian selatan.
- Proses negosiasi yang difasilitasi langsung oleh Amerika Serikat di Washington DC.
- Komitmen untuk mengakhiri eskalasi militer yang telah berlangsung di wilayah perbatasan.
Meskipun kesepakatan ini telah diformalkan, implementasi di lapangan masih menjadi perdebatan hangat. Banyak pihak meragukan apakah poin-poin tersebut benar-benar akan ditaati oleh semua aktor yang terlibat.
Keraguan Atas Penegakan Perjanjian
Ben Gvir menyatakan ketidakpercayaannya terhadap efektivitas perjanjian tersebut dalam meredam kekuatan Hizbullah. Ia berargumen bahwa tentara Lebanon tidak memiliki kemampuan nyata untuk memaksa Hizbullah keluar dari wilayah selatan Sungai Litani.
Lebih lanjut, ia menuding pemerintah Lebanon sebenarnya merupakan mitra dari kelompok yang didukung Iran tersebut. Hal ini membuatnya semakin sangsi bahwa gencatan senjata akan membawa perdamaian yang berkelanjutan bagi masyarakat Israel.
Menteri tersebut menutup kritiknya dengan menyayangkan pengaruh para penasihat di lingkaran dalam Perdana Menteri. Ia menganggap Netanyahu telah diseret ke dalam pengambilan keputusan yang salah akibat masukan yang tidak realistis.
Kesepakatan ini mencerminkan dinamika politik yang rumit antara kebutuhan domestik Israel dan tekanan diplomatik internasional. Meskipun gencatan senjata mulai berlaku, penolakan keras dari menteri senior menunjukkan adanya keretakan di internal pemerintahan Israel.
