PT PP (Persero) Tbk (PTPP), salah satu raksasa konstruksi dan investasi nasional di bawah naungan Danantara Indonesia, baru saja merampungkan agenda tahunannya sebagai emiten pasar modal. Perusahaan sukses menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) untuk Tahun Buku 2025.
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 19 Mei 2026, yang berlokasi di Kantor Pusat PTPP, Jakarta. Dalam pertemuan penting ini, manajemen perseroan membahas sekaligus mengantongi persetujuan dari para pemegang saham untuk tujuh agenda utama.
Daftar agenda yang telah disetujui dalam rapat tersebut meliputi:
- Pemberian persetujuan atas Laporan Tahunan serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.
- Persetujuan terhadap Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2025.
- Pemberian pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku tersebut.
- Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian dan laporan program PUMK untuk Tahun Buku 2026.
- Penetapan besaran gaji atau honorarium, fasilitas, serta tunjangan tahun 2026, termasuk remunerasi kinerja tahun 2025 bagi jajaran pengurus.
- Pendelegasian wewenang untuk persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2026-2030, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2027, serta perubahan aturan Dana Pensiun.
- Persetujuan terkait Perubahan Anggaran Dasar Perseroan serta perombakan struktur susunan pengurus perusahaan.
Tujuh poin keputusan di atas menjadi landasan operasional strategis bagi PTPP untuk menghadapi tantangan bisnis di periode mendatang. Agenda keenam secara khusus membahas perubahan struktur kepemilikan saham yang melibatkan entitas negara.
Perubahan Anggaran Dasar dan Kepemilikan Saham
Pada agenda keenam mengenai Perubahan Anggaran Dasar, para pemegang saham memberikan lampu hijau untuk pengalihan saham Seri B. Sebanyak 31.619.477 lembar saham dialihkan dari PT Danantara Asset Management (Persero) kepada BP BUMN.
Saham Seri B ini nantinya akan dikonversi menjadi Saham Seri A Dwiwarna untuk memenuhi mandat regulasi yang berlaku. Langkah ini merujuk pada Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara.
Berdasarkan aturan tersebut, Negara Republik Indonesia wajib memiliki 1 persen saham Seri A Dwiwarna pada setiap BUMN melalui Kepala BP BUMN. Setelah keputusan tersebut diambil, rapat berlanjut pada agenda ketujuh yang membahas komposisi manajemen baru.
Berikut adalah susunan terbaru jajaran pengurus PT PP (Persero) Tbk hasil keputusan RUPS:
| Jabatan | Nama Pengurus |
|---|---|
| Komisaris Utama / Independen | Dhony Rahajoe |
| Komisaris | Setya Nugraha |
| Komisaris | Aisyah Zakiyyah |
| Komisaris | Giri Suprapdiono |
| Komisaris Independen | Tjia Marwan |
| Komisaris Independen | Ain Rika Armina |
| Direktur Utama | Novel Arsyad |
| Direktur Keuangan | Faizal Rahmad |
| Direktur Manajemen Risiko & Legal | Tommy Wiranata A |
| Direktur Strategi Korporasi & HCM | I Gede Upeksa Negara |
| Direktur Operasi Bidang Infrastruktur | Yul Ari Pramuraharjo |
| Direktur Operasi Bidang Gedung | Yuyus Juarsa |
Manajemen PTPP menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pengurus lama atas pengabdian mereka. Dedikasi tersebut dinilai sangat berarti dalam mendukung proses transformasi serta pengembangan bisnis perusahaan selama ini.
Capaian Kinerja dan Kontrak Baru Tahun 2025
Menoleh pada performa sepanjang Tahun Buku 2025, PTPP sukses mengamankan perolehan nilai kontrak baru mencapai Rp24,95 triliun. Pencapaian ini didorong oleh diversifikasi sumber pendanaan yang cukup sehat dan kompetitif.
Dilihat dari sumber pendanaannya, proyek-proyek pemerintah mendominasi sebesar 45 persen dari total kontrak yang diraih. Sementara itu, proyek dari sesama BUMN berkontribusi sebesar 35 persen, dan sektor swasta menyumbang 20 persen sisanya.
Sektor gedung menjadi penyumbang terbesar berdasarkan segmentasi usaha dengan angka 35 persen, diikuti jalan dan jembatan sebesar 16 persen. Bidang pertambangan berkontribusi 12 persen, pembangkit listrik 11 persen, serta pelabuhan sebesar 10 persen.
Proyek-proyek lain seperti irigasi menyumbang 6 persen, bendungan 4 persen, serta sektor migas sebesar 3 persen. Kontribusi terkecil datang dari sektor industri sebesar 2 persen dan infrastruktur bandara sebesar 1 persen.
Beberapa proyek mercusuar yang menjadi andalan dalam perolehan kontrak baru ini antara lain PLTGU Batam dan New Priok East Access Phase II. Selain itu, terdapat pula proyek pengadaan jalan angkut Itacha 2 serta pembangunan Tol Kataraja Tahap 2.
Proyek infrastruktur vital lainnya meliputi pipa bahan bakar Cikampek - Plumpang, Gedung DPD di IKN, hingga Bendungan Karian. PTPP juga terlibat dalam proyek strategis nasional Serpong Water Conveyance System (KSCS) Paket 1.
Apresiasi dari BP BUMN dan Tata Kelola Perusahaan
Perwakilan dari BP BUMN yang hadir dalam rapat memberikan pujian atas kinerja solid perseroan selama tahun 2025. Salah satu poin yang disoroti adalah kemampuan PTPP dalam mempertahankan arus kas operasi yang tetap berada di zona positif.
Selain masalah kas, manajemen juga dinilai sukses menekan angka liabilitas secara berkelanjutan di tengah tantangan industri. Hal ini dianggap sebagai bukti efektivitas strategi penguatan fundamental serta penerapan manajemen keuangan yang sangat berhati-hati.
PTPP juga menunjukkan taringnya dalam hal tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG). Dalam asesmen ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), perusahaan berhasil meraih skor yang sangat memuaskan, yakni 101,69 poin.
Dengan nilai tersebut, PTPP menyandang predikat "Leadership in Corporate Governance" atau menempati posisi Level 5. Pencapaian ini mengonfirmasi bahwa praktik tata kelola di PTPP telah melampaui standar dasar penilaian di tingkat regional.
Keberhasilan ini menempatkan perseroan sebagai salah satu emiten terdepan di Indonesia dalam mengimplementasikan standar GCG internasional. Hal ini menjadi modal penting dalam membangun kepercayaan investor dan pemangku kepentingan.
Proyeksi dan Realisasi di Awal Tahun 2026
Memasuki tahun 2026, tren positif PTPP terlihat masih berlanjut dengan perolehan kontrak baru sebesar Rp6,88 triliun hingga April. Mayoritas pendanaan kontrak baru tersebut masih berasal dari pemerintah dengan porsi mencapai 82 persen.
Sisanya, proyek BUMN memberikan kontribusi sebesar 10 persen dan sektor swasta menyumbang sekitar 8 persen. Fokus bisnis perusahaan di awal tahun ini terlihat cukup berimbang di beberapa lini infrastruktur strategis.
Sektor jalan dan jembatan memimpin dengan kontribusi 35 persen, disusul oleh proyek penanganan bencana (Disaster Response) sebesar 26 persen. Sektor kesehatan melalui pembangunan rumah sakit menyumbang 16 persen, sementara smelter dan tambang berkontribusi 10 persen.
Sektor gedung memberikan andil 6 persen, pelabuhan serta sumber daya air masing-masing 3 persen, dan infrastruktur air 2 persen. Salah satu proyek besar di April 2026 adalah pembangunan Jalan KSPEAN WANAM - MUTING Segmen 1 senilai Rp1,77 triliun.
Joko Raharjo, selaku Corporate Secretary PTPP, menegaskan komitmen perusahaan untuk terus menjaga stabilitas kinerja operasional dan finansial. Strategi bisnis yang pruden serta peningkatan tata kelola akan tetap menjadi fokus utama manajemen.
"PTPP akan terus berfokus pada penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan melalui optimalisasi portofolio proyek dan peningkatan keunggulan operasional," jelas Joko Raharjo dalam keterangan resminya.
Ia menambahkan bahwa perusahaan sangat optimis mampu menjaga ritme pertumbuhan kinerja di masa depan. Perseroan berjanji akan selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang matang di setiap lini bisnis yang dijalankan.
