Rencana pemerintah untuk menerapkan kebijakan sentralisasi ekspor pada komoditas strategis nasional, termasuk kelapa sawit, menuai sorotan tajam dari kalangan akademisi. Pemerintah diminta agar lebih memprioritaskan penguatan tata kelola dan sistem pengawasan yang sudah ada.
Langkah ini dinilai jauh lebih krusial daripada terburu-buru memusatkan seluruh kegiatan ekspor pada satu pintu. Jika dipaksakan, kebijakan tersebut dikhawatirkan dapat memicu ketidakpastian pasar yang merugikan industri nasional.
Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, Prof. Dr. Sudarsono Soedomo, memberikan peringatan mengenai potensi dampak buruk kebijakan ini. Menurutnya, perubahan drastis tersebut bisa mengganggu arus investasi dan melemahkan daya saing Indonesia di kancah global.
Sudarsono sebenarnya memahami niat baik pemerintah untuk memperketat kontrol devisa dan mencegah praktik curang. Upaya ini ditujukan guna menangani isu under invoicing serta transfer pricing yang sering merugikan keuangan negara.
Urgensi Peningkatan Kapasitas Institusi
Meskipun tujuannya positif, Sudarsono menegaskan bahwa masalah utama perdagangan ekspor Indonesia bukan disebabkan oleh kurangnya kewenangan negara. Selama ini, negara telah memiliki instrumen pengawasan yang sangat kuat di berbagai lini.
Berikut adalah beberapa instrumen pengawasan ekspor yang sebenarnya sudah berjalan di Indonesia:
- Lembaga bea cukai dan sistem perpajakan yang ketat.
- Sistem perbankan yang memantau setiap transaksi lintas negara.
- Kewajiban pelaporan Devisa Hasil Ekspor (DHE) bagi para eksportir.
- Berbagai prosedur perizinan dan instrumen pengawasan teknis lainnya.
Informasi di atas menunjukkan bahwa pengawasan sebenarnya sudah berlapis. Oleh karena itu, Sudarsono mempertanyakan apakah masalahnya terletak pada wewenang atau justru pada kapasitas lembaga yang ada.
Pemerintah perlu memastikan apakah pembentukan lembaga baru benar-benar menjadi solusi efektif. Jangan sampai kehadiran entitas baru justru tidak menyelesaikan akar permasalahan jika penegakan hukum dan tata kelola masih lemah.
Risiko Inefisiensi dan Rente Ekonomi
Kebijakan sentralisasi perdagangan dalam skala besar juga dianggap membawa risiko tinggi bagi keberlangsungan industri kelapa sawit. Karakteristik perdagangan global sangat menuntut kelincahan dan kepercayaan yang tinggi antara penjual dan pembeli.
Ada beberapa aspek penting dalam perdagangan sawit global yang harus tetap terjaga:
- Kecepatan dalam pengambilan keputusan transaksi.
- Fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dunia.
- Reputasi dagang dan jaringan pembeli internasional yang luas.
- Kepercayaan pasar global terhadap stabilitas iklim usaha di Indonesia.
Keempat poin tersebut menjadi pondasi utama bagi eksportir untuk bersaing dengan negara produsen sawit lainnya di pasar internasional. Sudarsono mengkhawatirkan sentralisasi akan merusak ekosistem yang sudah terbentuk ini.
Jika seluruh transaksi wajib melewati satu pintu, potensi munculnya inefisiensi dan perlambatan operasional akan sangat besar. Selain itu, sistem yang terlalu terpusat rentan terhadap praktik rente ekonomi dan konflik kepentingan.
Kekhawatiran lainnya adalah adanya kekuasaan diskresi yang berlebihan pada entitas pengelola ekspor tersebut. Hal ini dikhawatirkan akan menciptakan hambatan baru bagi para pelaku usaha di sektor kelapa sawit nasional.
Oleh karena itu, pemerintah diharapkan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif dengan mengedepankan transparansi. Penguatan sistem pengawasan digital dan koordinasi antarlembaga dianggap lebih mendesak dibandingkan melakukan sentralisasi.
