Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, melayangkan permintaan tegas kepada Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, terkait kondisi mata uang Garuda. Ia mendesak agar nilai tukar rupiah segera dikembalikan ke level Rp16.000-an per dolar AS.
Target ini disesuaikan dengan asumsi makro dalam APBN 2026 yang berada di kisaran Rp16.500 per dolar AS. Menurut Misbakhun, angka tersebut adalah kesepakatan politik antara Pemerintah dan DPR yang wajib dijaga stabilitasnya.
Respons DPR atas Pelemahan Kurs Rupiah
Langkah pemanggilan Gubernur BI oleh Komisi XI dilakukan sebagai respons atas melemahnya nilai tukar rupiah. Saat ini, mata uang domestik terpantau terus tertekan hingga menyentuh level Rp17.600-an per dolar AS.
Misbakhun menekankan bahwa tuntutan DPR tidaklah berlebihan demi menjaga kesehatan ekonomi nasional. Ia berharap Bank Indonesia mampu melakukan upaya stabilisasi agar kurs kembali pada angka Rp16.500.
Poin penting terkait permintaan Komisi XI kepada Bank Indonesia:
- Mengembalikan nilai tukar rupiah sesuai kesepakatan asumsi makro APBN 2026.
- Menjaga rata-rata nilai tukar agar tidak melenceng jauh dari target pemerintah.
- Memitigasi dampak pelemahan rupiah terhadap biaya impor nasional.
- Mengantisipasi risiko kenaikan inflasi akibat ketergantungan pada bahan baku luar negeri.
Daftar poin di atas merangkum fokus utama DPR dalam menstabilkan kondisi ekonomi yang saat ini sedang mengalami tekanan eksternal cukup berat.
Dampak Nyata Terhadap Sektor Industri dan Pemerintah
Hingga pertengahan Mei 2026, rupiah tercatat belum pernah menyentuh level Rp16.500 per dolar AS sejak awal tahun. Penguatan nilai tukar diprediksi baru akan terjadi secara bertahap pada bulan Juli dan Agustus mendatang.
Misbakhun memperingatkan bahwa kondisi kurs saat ini memberikan beban yang sangat berat bagi aktivitas impor. Tekanan ini berpotensi besar memicu lonjakan inflasi yang akan merugikan banyak pihak.
Rincian sektor yang terdampak langsung oleh pelemahan nilai tukar:
| Sektor Terpengaruh | Jenis Beban yang Meningkat |
|---|---|
| Pemerintah | Biaya impor BBM dan LPG yang membengkak. |
| Sektor Swasta | Kenaikan harga bahan baku produksi dari luar negeri. |
| Industri Plastik | Kesulitan bahan baku hingga harus mencari alternatif lain. |
Tabel tersebut menunjukkan bagaimana pelemahan mata uang berdampak lintas sektor, mulai dari pemenuhan energi hingga operasional industri manufaktur.
Ia menambahkan bahwa sektor swasta yang bergantung pada komponen luar negeri mulai merasakan kesulitan yang signifikan. Sebagai contoh, industri plastik kini mulai berupaya mencari bahan baku alternatif akibat mahalnya kurs dolar.
Bank Indonesia diharapkan mempertimbangkan seluruh masukan dari Komisi XI dalam menentukan kebijakan stabilisasi ke depan. Langkah cepat sangat diperlukan agar beban ekonomi masyarakat dan pelaku usaha tidak semakin bertambah.
