Kebijakan baru terkait ekspor melalui Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) diperkirakan akan memiliki dampak yang terbatas terhadap emiten kelapa sawit. Meskipun begitu, ada kemungkinan biaya tambahan di masa mendatang.
Menurut Indo Premier Sekuritas, seperti yang dikemukakan oleh analis Halima Yefany, saat ini perubahan regulasi tersebut belum memberikan dampak signifikan. Hal ini disebabkan pemerintah belum mengenakan biaya tambahan dalam transaksi yang dikelola oleh DSI.
Namun, potensial biaya tambahan dapat muncul:
- Biaya tambahan mungkin terjadi jika DSI mengambil alih penuh transaksi ekspor.
- Angka pasti dari potensi biaya tersebut masih belum jelas.
Di sisi lain, emiten dengan pendapatan dari pasar domestik seperti PT Triputra Agro Persada Tbk. (TAPG), PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG), dan PT PP London Sumatra Indonesia Tbk. (LSIP) mungkin menghadapi risiko berbeda. Apabila biaya ekspor meningkat, keuntungan dapat terpengaruh dan selisih harga CPO Indonesia dengan Malaysia berpotensi semakin lebar.
Pemerintah Indonesia, melalui presiden Prabowo Subianto, memperkenalkan mekanisme ekspor satu pintu ini untuk memperbaiki pengawasan ekspor. Kebijakan ini adalah langkah awal yang mencakup produk sawit, batu bara, dan logam ferro, yang nantinya akan diperluas.
Pelaksanaan sistem baru ini berlangsung dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung dari 1 Juni hingga 31 Agustus 2026 dan berfungsi sebagai masa transisi. Dalam menjelaskan kebijakan tersebut, Presiden Prabowo menekankan bahwa Indonesia harus memiliki pengaruh lebih terhadap penetapan harga komoditas, terutama minyak sawit, karena dominasinya di pasar global.
Menurut analis, kebijakan ini mungkin menguntungkan harga CPO dalam jangka menengah. Indonesia memegang sekitar 50% perdagangan global minyak sawit, dan intervensi ini berpotensi mendukung pasar di tengah pasokan minyak nabati global yang ketat.
