Komisi XI DPR RI menggelar rapat kerja bersama Bank Indonesia (BI) di Gedung Parlemen, Jakarta, pada Senin (18/5/2026). Pertemuan ini bertujuan mengevaluasi kinerja bank sentral sepanjang tahun 2025 sekaligus merespons pelemahan nilai tukar rupiah terkini.
Dalam rapat tersebut, anggota dewan memberikan perhatian serius terhadap kondisi rupiah yang sempat menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat. Suasana diskusi berlangsung dinamis demi merumuskan langkah strategis guna memperkuat kembali mata uang Garuda.
Kesepakatan Strategis DPR dan Bank Indonesia
Rapat kerja ini menghasilkan sejumlah poin krusial yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagai pedoman kebijakan mendatang. Fokus utama kesepakatan ini adalah menjaga stabilitas ekonomi nasional dan kredibilitas lembaga.
Berikut adalah poin-poin utama hasil kesepakatan antara Komisi XI DPR RI dan Bank Indonesia:
- Menerima dan memberikan apresiasi atas Laporan Kinerja Bank Indonesia sepanjang tahun buku 2025.
- Menekankan prinsip transparansi dan mitigasi risiko yang ketat dalam operasi kebijakan moneter, termasuk pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.
- Meningkatkan kualitas Indikator Kinerja Utama (IKU) agar lebih mencerminkan dampak nyata kebijakan terhadap stabilitas kurs, inflasi, dan likuiditas perbankan bagi UMKM.
- Mengoptimalkan penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sebagai instrumen pendukung stabilitas nilai tukar rupiah.
- Menjamin kelancaran sistem pembayaran serta memastikan kecukupan dan kualitas uang rupiah yang beredar di masyarakat.
Poin-poin di atas diharapkan mampu memperkuat fundamental ekonomi Indonesia di tengah tantangan global yang dinamis. Selain itu, BI berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas dalam menjalankan kebijakan makroprudensial dan pendalaman pasar uang.
Langkah Lanjutan dan Evaluasi Kebijakan
Bank Indonesia menyatakan akan mempertajam program kerja agar nilai tukar rupiah dapat bergerak sesuai dengan nilai fundamentalnya. Langkah ini mencakup penguatan kebijakan moneter yang lebih kredibel dan transparan bagi publik.
Gubernur BI juga dijadwalkan untuk memberikan penjelasan lebih terperinci secara tertulis kepada DPR. Jawaban atas seluruh tanggapan dari pimpinan dan anggota Komisi XI wajib disampaikan paling lambat dalam tujuh hari kerja.
Ringkasan fokus kebijakan Bank Indonesia ke depan:
| Aspek Kebijakan | Tujuan Utama |
|---|---|
| Stabilitas Kurs | Mengembalikan rupiah ke nilai fundamental ekonominya. |
| DHE SDA | Memperkuat cadangan devisa dan stabilitas mata uang. |
| Likuiditas UMKM | Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor riil. |
| Sistem Pembayaran | Menjamin keamanan dan ketersediaan uang kartal yang berkualitas. |
Tabel tersebut merangkum prioritas Bank Indonesia dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional berdasarkan hasil rapat kerja terbaru. Melalui sinergi ini, diharapkan kepercayaan pasar terhadap rupiah dapat segera pulih dan terjaga dengan baik.
