Biaya yang harus dikeluarkan Amerika Serikat (AS) untuk mendanai konflik militer dengan Iran dilaporkan terus membengkak hingga menyentuh angka US$29 miliar atau sekitar Rp508,2 triliun. Angka yang sangat besar ini muncul setelah konflik bersenjata antara kedua negara tersebut berlangsung selama 11 pekan terakhir.
Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, menjadi sorotan setelah ia enggan memberikan rincian lebih lanjut mengenai dana darurat yang dibutuhkan saat berhadapan dengan Kongres. Meski terus didesak oleh para anggota legislatif, Hegseth memilih untuk tidak mengungkap kapan permintaan anggaran tambahan tersebut akan diajukan secara resmi.
Lonjakan Biaya dan Detail Anggaran Pentagon
Kenaikan estimasi biaya ini terungkap melalui kesaksian Jay Hurst, Bendahara (comptroller) Pentagon, di hadapan komite apropriasi DPR dan Senat. Hurst menyebutkan angka US$29 miliar tersebut jauh melampaui perkiraan sebelumnya yang berada di kisaran US$25 miliar.
Penting untuk dicatat bahwa nilai Rp508,2 triliun ini ternyata belum mencakup seluruh beban finansial yang ada. Biaya perbaikan untuk lebih dari selusin pangkalan militer Amerika yang mengalami kerusakan akibat serangan balasan dari Iran belum masuk dalam hitungan tersebut.
Beberapa faktor utama yang menyebabkan pembengkakan anggaran militer Amerika Serikat meliputi:
- Proses pembaruan biaya untuk perbaikan dan penggantian berbagai peralatan tempur yang rusak atau hancur di lapangan.
- Peningkatan biaya operasional umum yang dibutuhkan untuk mendukung pengerahan pasukan dalam skala besar selama konflik.
- Pengisian kembali stok amunisi, termasuk rudal dan bom yang telah digunakan secara masif selama 11 pekan operasi.
- Kebutuhan logistik untuk memindahkan aset militer dari komando regional di Asia dan Eropa menuju wilayah Timur Tengah.
Jay Hurst menegaskan bahwa saat ini pihak Pentagon masih kesulitan memberikan estimasi akurat mengenai biaya rekonstruksi pangkalan. Menurutnya, belum ada kepastian mengenai bagaimana pangkalan-pangkalan yang terdampak serangan Iran tersebut akan dibangun kembali nantinya.
Hegseth Bela Kebijakan Trump dan Status Amunisi
Dalam sesi dengar pendapat di Capitol Hill, Pete Hegseth terus membela kebijakan Presiden Donald Trump yang memilih untuk menghadapi Iran secara terbuka. Menurutnya, keputusan bersejarah untuk mencegah Iran memiliki senjata nuklir memang membutuhkan biaya yang sangat mahal.
Hegseth hadir dalam rangka meninjau permintaan anggaran tahunan Pentagon yang hampir mencapai US$1,45 triliun, sebuah angka yang mencatat rekor historis. Meski menghadapi tekanan dari Senator Patty Murray, Hegseth tetap konsisten menolak untuk merinci kebutuhan dana darurat di luar anggaran rutin tersebut.
Terkait kekhawatiran menipisnya persediaan senjata, Menhan AS ini justru memberikan pernyataan yang cukup keras dan menepis isu tersebut. Ia menganggap bahwa kabar mengenai habisnya amunisi adalah klaim yang dibesar-besarkan secara berlebihan dan tidak membantu situasi.
Hegseth menegaskan bahwa pihak militer memiliki data yang akurat mengenai persediaan yang mereka miliki saat ini. Ia menjamin bahwa stok senjata yang ada saat ini masih mencukupi untuk kebutuhan operasi militer yang sedang berjalan.
Dampak Strategis Global dan Kesiapan Militer
Laporan dari The New York Times justru memberikan gambaran yang berbeda terkait kondisi internal militer Amerika. Perang di Timur Tengah ini memaksa Pentagon untuk memindahkan berbagai aset strategis secara mendadak dari wilayah Asia dan Eropa.
Langkah pemindahan aset secara tergesa-gesa ini dikhawatirkan akan melemahkan posisi Amerika di kawasan lain. Komando regional di luar Timur Tengah kini dianggap kurang siap dalam menghadapi potensi ancaman yang mungkin datang dari Rusia maupun China.
Namun, Jenderal Dan Caine selaku Ketua Gabungan Kepala Staf mencoba mendinginkan suasana dengan memberikan pernyataan yang lebih tenang. Ia menyatakan bahwa berdasarkan laporan dari para komandan di seluruh dunia, stok amunisi masih dalam level yang aman untuk menjalankan tugas saat ini.
Ketegangan Politik di Kongres dan Gencatan Senjata
Situasi politik di Washington semakin memanas seiring dengan ketidakpastian status perang yang diklaim oleh Gedung Putih. Sebelumnya, pemerintahan Trump sempat memberi tahu Kongres bahwa permusuhan dengan Iran telah berakhir seiring dimulainya gencatan senjata.
Klaim tersebut justru dipertanyakan oleh anggota Kongres dari kedua partai, baik Republik maupun Demokrat. Mereka meragukan apakah gencatan senjata tersebut benar-benar efektif dan dapat bertahan lama di tengah kondisi lapangan yang masih tegang.
Fakta-fakta di lapangan yang membuat anggota Kongres meragukan berakhirnya konflik adalah sebagai berikut:
- Masih adanya sekitar 15.000 tentara Amerika Serikat yang berjaga di garis terdepan zona konflik.
- Keberadaan lebih dari 20 kapal perang Amerika yang masih disiagakan di perairan sekitar wilayah Iran.
- Aksi blokade angkatan laut oleh militer Amerika Serikat yang hingga saat ini dilaporkan masih aktif dilakukan.
- Kenaikan harga kebutuhan pokok di tingkat global seperti bensin, solar, dan minyak pemanas akibat ketidakpastian jalur pelayaran.
Senator Lisa Murkowski dari Alaska secara terbuka menyatakan bahwa aktivitas militer yang masif di lapangan tidak menunjukkan bahwa perang telah selesai. Ia melihat kontradiksi antara klaim perdamaian dari Gedung Putih dengan pengerahan kekuatan tempur di lapangan.
Strategi Pembiayaan dan Kewenangan Konstitusi
Terkait legalitas operasi militer, Pete Hegseth menegaskan bahwa pemerintah tidak merasa perlu meminta otorisasi baru dari Kongres. Ia berargumen bahwa Presiden Trump memiliki kewenangan penuh berdasarkan Pasal 2 Konstitusi AS untuk memulai kembali operasi jika diperlukan.
Pihak Pentagon juga mengaku telah menyiapkan berbagai rencana darurat, mulai dari rencana eskalasi hingga penarikan mundur pasukan. Hegseth mengisyaratkan bahwa Amerika siap mengambil langkah lebih jauh jika perundingan gencatan senjata mengalami kegagalan total.
Untuk urusan pendanaan, Hegseth berencana menggunakan mekanisme "rekonsiliasi anggaran" agar bisa lolos tanpa hambatan dari pihak oposisi. Jalur ini dianggap lebih cepat karena hanya membutuhkan suara mayoritas dari Partai Republik dan kebal terhadap taktik filibuster di Senat.
Namun, strategi ini diperingatkan oleh Tom Cole, Ketua Komite Apropriasi DPR, sebagai langkah yang memiliki risiko politik sangat tinggi. Cole menyarankan agar pemerintah lebih mengutamakan pembangunan dukungan bipartisan untuk memastikan anggaran militer memiliki legitimasi yang kuat.
Pada akhirnya, para pemimpin di DPR seperti Ken Calvert mendesak agar pemerintah segera memberikan transparansi anggaran. Informasi yang cepat dan akurat dinilai sangat krusial agar Kongres dapat segera memproses dana tambahan yang dibutuhkan demi kepentingan pertahanan negara.
