PT Danantara Indonesia menegaskan bahwa kontrak ekspor komoditas sumber daya alam yang sudah ada tetap berlanjut. Penegasan ini muncul setelah pemerintah mulai menerapkan sistem ekspor satu pintu dengan melibatkan badan usaha milik negara. PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI) kini memiliki mandat untuk menangani ekspor minyak sawit mentah (CPO), batu bara, dan paduan besi (ferrous alloy).
"Kontrak yang sudah ditandatangani bisa terus berjalan selama tidak terjadi under-invoicing," ucap Manajemen Danantara dalam rilis resmi pada Jumat (5/6/2026). "Dengan demikian, pelaku usaha yang telah menjalani praktik ekspor sesuai aturan tak akan mengalami kendala. Kepastian hukum dan kondisi usaha yang kondusif pun tercipta," tambah pihak Danantara.
Bea Cukai Tetap Awasi Ekspor meski DSI Jadi Eksportir Satu Pintu:
Danantara menegaskan, memberikan kepastian berusaha bagi pelaku usaha menjadi fokus utama dari mandat DSI. Mandat ini bertujuan memperkuat tata kelola ekspor untuk komoditas SDA strategis. PT DSI berkomitmen menjaga kerahasiaan informasi komersial dan ketentuan kontrak yang ada. Pemerintah menyatakan masa transisi kebijakan ini akan dimulai pada 1 Juni 2026.
Selama fase transisi tersebut, pelaksanaan akan dievaluasi sesuai aturan. DSI berencana memperkuat sistem pelaporan dan pemantauan transaksi ekspor lewat digitalisasi. PT DSI saat ini mengembangkan platform digital untuk menganalisis data transaksi terkait komoditas SDA strategis.
Sistem digital tersebut dibangun guna mengidentifikasi indikasi under-invoicing secara objektif dan berdasarkan data yang ada. "Dengan pendekatan ini, DSI mampu memusatkan perhatian pada transaksi yang memerlukan evaluasi, sedangkan transaksi yang sudah memenuhi standar dapat berlangsung lancar," jelas Danantara.
Wamentan: Tujuan PT DSI Amankan Hak Negara yang Dimanipulasi:
Selama masa transisi, sistem digital membantu memastikan semua transaksi berlangsung adil dan sesuai hukum. Hal ini penting untuk menekan potensi manipulasi yang dapat merugikan negara. Keberadaan PT DSI diharapkan mampu memastikan kepentingan negara terlindungi dengan baik.
