Kebijakan hilirisasi nikel saat ini mulai membuahkan hasil nyata bagi pemerataan pembangunan dan penguatan kemandirian ekonomi di daerah. Hal ini terlihat jelas dari kenaikan signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Halmahera Selatan dan Provinsi Maluku Utara selama beberapa tahun terakhir.
Dahulu, komoditas mineral lebih banyak dijual ke luar negeri dalam kondisi mentah sehingga nilai tambah ekonominya belum maksimal bagi daerah. Kini, keberadaan fasilitas pengolahan atau smelter membuat aktivitas ekonomi bernilai tinggi berputar langsung di wilayah penghasil.
Kehadiran industri hilirisasi ini menciptakan ruang fiskal yang jauh lebih luas bagi pemerintah daerah di Maluku Utara. Dana tersebut kemudian dialokasikan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.
Peningkatan kapasitas pembangunan di Maluku Utara dan Halmahera Selatan juga terdongkrak secara tidak langsung oleh ekosistem industri ini. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, tren pertumbuhan PAD di kedua wilayah tersebut menunjukkan grafik yang positif.
Capaian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
Pada tahun 2020, realisasi PAD Kabupaten Halmahera Selatan tercatat berada di angka Rp 75,40 miliar. Memasuki tahun 2021, angka tersebut meningkat menjadi Rp 85,43 miliar atau naik sekitar Rp 10,03 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Meskipun sempat mengalami penurunan menjadi Rp 71,23 miliar pada tahun 2022, kondisi ini segera berbalik secara drastis pada tahun berikutnya. Penurunan sekitar Rp 14,20 miliar tersebut berhasil terbayar dengan lonjakan luar biasa pada periode selanjutnya.
Lonjakan paling signifikan terjadi pada tahun 2023, di mana PAD Halmahera Selatan meroket hingga mencapai angka Rp 180,92 miliar. Nilai ini menunjukkan peningkatan lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2022 dengan kenaikan Rp 109,69 miliar.
Tren kenaikan terus berlanjut pada tahun 2024 dengan capaian realisasi pendapatan sebesar Rp 231,66 miliar. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat tambahan penerimaan daerah sebesar Rp 50,74 miliar.
Puncak pencapaian PAD dalam periode ini tercatat pada tahun 2025, yakni menyentuh angka Rp 244,07 miliar. Kenaikan pada tahun tersebut tercatat sebesar Rp 12,41 miliar jika dibandingkan dengan perolehan tahun 2024.
Secara kumulatif sejak 2020 hingga 2025, PAD Halmahera Selatan telah tumbuh sebesar Rp 168,67 miliar. Total peningkatan ini setara dengan pertumbuhan lebih dari tiga kali lipat dari posisi awal tahun 2020.
Pertumbuhan PAD Provinsi Maluku Utara dalam Enam Tahun
Provinsi Maluku Utara juga mencatatkan pertumbuhan pendapatan yang tidak kalah menarik dengan nilai Rp 447,29 miliar pada 2020. Setahun berselang, yakni pada 2021, jumlahnya meningkat menjadi Rp 552,35 miliar dengan kenaikan sebesar Rp 105,06 miliar.
Pertumbuhan yang jauh lebih tajam kembali terjadi pada tahun 2022 dengan realisasi PAD menyentuh Rp 779,23 miliar. Capaian ini menunjukkan adanya tambahan sebesar Rp 226,88 miliar dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Sempat terjadi sedikit koreksi pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp 758,17 miliar atau turun sekitar Rp 21,06 miliar. Namun, penurunan tipis ini segera diikuti oleh lonjakan tertinggi sepanjang sejarah pendapatan provinsi tersebut.
Pada tahun 2024, PAD Maluku Utara berhasil menembus angka Rp 1.082,09 miliar atau melonjak Rp 323,92 miliar dari tahun 2023. Angka ini merupakan rekor tertinggi dalam periode pengamatan enam tahun terakhir.
Meskipun pada tahun 2025 terjadi penurunan menjadi Rp 1.017,51 miliar, secara umum tren pendapatan tetap berada di level yang tinggi. Penurunan sebesar Rp 64,58 miliar tersebut tidak mengubah fakta bahwa kemandirian ekonomi daerah semakin kuat.
Jika dilihat secara menyeluruh dari 2020 hingga 2025, PAD Maluku Utara telah bertambah sebanyak Rp 570,22 miliar. Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan lebih dari dua kali lipat meski terdapat fluktuasi pada tahun 2023 dan 2025.
Dampak Sosial dan Penyerapan Tenaga Kerja
Aktivitas industri yang masif juga berdampak positif pada penyerapan tenaga kerja sektor formal di wilayah Maluku Utara. Data menunjukkan adanya tren peningkatan jumlah pekerja yang beralih ke sektor formal dalam empat tahun terakhir.
Berikut adalah perkembangan tingkat tenaga kerja formal di Provinsi Maluku Utara dari tahun ke tahun:
- Tahun 2022: Tercatat sebesar 34,37%.
- Tahun 2023: Tercatat sebesar 33,92%.
- Tahun 2024: Meningkat menjadi 35,24%.
- Tahun 2025: Kembali naik ke posisi 35,49%.
Angka-angka di atas menunjukkan stabilitas dan pertumbuhan kesempatan kerja di sektor industri bagi masyarakat setempat. Secara spesifik, tenaga kerja asal Maluku Utara di Harita Nickel bahkan telah mencapai 42,8% dari total karyawan pada 2024.
Untuk mendukung kualitas SDM, Harita Nickel menggagas Mechanic Talent Pool Program (MTPP). Program ini bertujuan mencetak tenaga mekanik andal dari putra daerah sekaligus mendukung pendidikan vokasi nasional.
Perusahaan juga aktif berkolaborasi dengan Pemprov Malut melalui inisiatif program Soligi Zero Stunting di Pulau Obi. Program kesehatan ini telah berjalan sejak tahun 2022 dengan fokus pada intervensi gizi dan edukasi kesehatan.
Inisiatif Soligi Zero Stunting mencakup beberapa langkah strategis sebagai berikut:
- Pemberian intervensi gizi secara langsung bagi balita dan ibu hamil.
- Pelaksanaan edukasi kesehatan masyarakat secara berkala.
- Penguatan kapasitas pelayanan kesehatan di tingkat lokal.
- Pemantauan pertumbuhan anak secara sistematis di sekitar wilayah operasional.
Program ini merupakan bentuk nyata tanggung jawab sosial perusahaan dalam mendukung target pemerintah menurunkan angka stunting. Sinergi antara sektor swasta dan pemerintah menjadi kunci keberhasilan upaya peningkatan kesehatan masyarakat tersebut.
Community Development Manager Harita Nickel, Broto Suwarso, menegaskan bahwa pencapaian ini adalah buah dari kolaborasi lintas sektor. Beliau meyakini bahwa kesehatan anak-anak merupakan fondasi utama untuk membangun masa depan daerah yang lebih sejahtera.
Apresiasi dari Pemerintah dan Pengamat
Kepala DPMPTSP Halmahera Selatan, Nasyir J. Koda, memberikan apresiasi atas kedisiplinan industri dalam memenuhi kewajiban fiskal. Kepatuhan perusahaan dalam membayar pajak dan retribusi dinilai sangat membantu kas daerah.
Ringkasan realisasi kontribusi pajak dari sektor industri di Halmahera Selatan pada tahun 2026:
| Indikator Capaian | Nilai Nominal |
|---|---|
| Target Awal Penerimaan | Rp 8 Miliar |
| Realisasi Triwulan II 2026 | Rp 20 Miliar |
| Status Kepatuhan | Sangat Baik |
Nasyir menyebutkan bahwa realisasi yang melebihi target ini membuktikan bahwa investasi yang sehat memberikan nilai tambah besar. Kepatuhan investasi semacam ini sangat diperlukan untuk mendukung pelayanan publik bagi masyarakat luas.
Sementara itu, Deputi dari Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Novrizal Tahar, memuji dampak ekonomi Harita Nickel di wilayah 3T. Beliau menyoroti keberhasilan perusahaan dalam mengangkat kesejahteraan warga di Pulau Obi.
Menurut Novrizal, program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang dilakukan Harita Nickel melampaui sekadar bantuan simbolis. Fokus pada kemandirian berkelanjutan menjadikannya sebagai motor penggerak ekonomi lokal yang efektif.
Harita Nickel juga terlibat aktif dalam penyediaan infrastruktur dasar bagi warga di sekitar area operasional mereka. Berbagai fasilitas dibangun untuk memastikan kualitas hidup masyarakat setempat terus meningkat secara berkelanjutan.
Dukungan infrastruktur yang telah dibangun untuk masyarakat meliputi:
- Pembangunan sistem penyediaan air bersih yang layak.
- Penyediaan jaringan listrik untuk pemukiman warga.
- Pembangunan perumahan yang layak huni bagi penduduk lokal.
Upaya-upaya komprehensif ini memperkuat struktur sosial-ekonomi masyarakat di wilayah lingkar tambang. Dengan demikian, industri nikel tidak hanya menjadi penggerak ekonomi nasional, tetapi juga menjadi solusi nyata bagi pembangunan di daerah terpencil.
