Emiten jasa pengujian, inspeksi, dan sertifikasi (TIC), PT Carsurin Tbk. (CRSN), menanggapi rencana perubahan besar dalam sistem ekspor komoditas nasional. Perusahaan berharap penataan ulang tata kelola ekspor batu bara melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) tetap memberikan ruang bagi surveyor swasta.
Direktur Utama Carsurin, Erwin Manurung, menyatakan bahwa hingga saat ini belum terlihat adanya perubahan mendasar pada teknis kerja perusahaan sebagai surveyor. Hal ini disampaikan meski pemerintah berencana memberlakukan skema ekspor satu pintu lewat DSI per 1 Juni 2026 mendatang.
Transformasi Tata Kelola Ekspor Batu Bara
Menurut Erwin, titik berat perubahan kebijakan ini sebenarnya terletak pada aspek perdagangan atau trading batu bara. Sebelumnya, proses transaksi ini dilakukan secara langsung oleh pihak trader kepada pembeli di pasar luar negeri.
Ke depannya, kendali transaksi perdagangan yang selama ini dikelola oleh pihak swasta akan diambil alih oleh unit usaha negara tersebut. "Yang jelas berubah ini sisi trading keluarnya, yang sebelumnya dipegang trader kini diambil alih DSI," jelas Erwin pada Kamis (21/5/2026).
Meski ada pergeseran fungsi perdagangan, Erwin menilai peran surveyor tetap akan berjalan sebagaimana mestinya tanpa banyak perubahan teknis. Carsurin tetap memosisikan diri sebagai perpanjangan tangan bagi pemerintah maupun pelaku usaha dalam aspek teknis.
Layanan yang diberikan meliputi pengujian laboratorium, inspeksi kualitas, hingga sertifikasi terhadap komoditas batu bara yang akan dikirim. Sejauh ini, dampak langsung terhadap bisnis jasa surveyor memang belum dapat dipetakan secara menyeluruh oleh manajemen.
Hal ini disebabkan karena pemerintah masih terus mematangkan detail serta teknis implementasi kebijakan ekspor tersebut di lapangan. Erwin berharap keberadaan DSI sebagai perwakilan BUMN tidak menciptakan kesenjangan antara surveyor milik negara dan pihak swasta.
Harapan utama manajemen terhadap implementasi kebijakan baru tersebut adalah :
- Menjaga ekosistem persaingan yang sehat antara surveyor BUMN dan surveyor swasta.
- Tetap memprioritaskan kualitas layanan dan standar profesionalisme dalam setiap pengujian.
- Memastikan tidak ada perbedaan perlakuan yang merugikan salah satu pihak.
- Menjaga integritas data hasil inspeksi komoditas strategis nasional.
Pihak manajemen menekankan pentingnya servis yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus ekspor komoditas mineral Indonesia di masa transisi ini. Keseimbangan antara pemain negara dan swasta dianggap penting untuk menjaga iklim bisnis tetap kompetitif.
Proyeksi Kinerja dan Target Pendapatan Carsurin
Sektor batu bara memiliki peran yang sangat vital bagi kesehatan finansial PT Carsurin Tbk. saat ini. Segmen ini setidaknya menyumbang sekitar sepertiga dari total pendapatan perusahaan secara keseluruhan.
Seluruh operasional pada lini bisnis ini dijalankan melalui anak usahanya, yakni PT Carsurin Coal Trust. Manajemen pun telah menetapkan target pertumbuhan yang cukup optimistis untuk tahun buku 2026 mendatang.
Berikut adalah ringkasan target keuangan dan kontribusi pendapatan CRSN :
| Komponen Keuangan | Target Tahun 2025 | Target Tahun 2026 |
|---|---|---|
| Total Pendapatan | Rp504,96 Miliar | Rp618,16 Miliar |
| Target Pertumbuhan | - | 22,4% |
| Kontribusi Jasa Inspeksi | Rp391,44 Miliar | Rp491,11 Miliar |
| Porsi Jasa Inspeksi | - | 77% |
Berdasarkan data tersebut, jasa inspeksi masih tetap menjadi mesin utama penggerak pendapatan perusahaan. Manajemen optimis target pendapatan Rp618,16 miliar dapat tercapai seiring dengan meningkatnya aktivitas pengujian di sektor pertambangan.
Mengenal Peran Strategis PT DSI
Sebagai informasi tambahan, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memang tengah menyiapkan PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Langkah ini merupakan strategi pemerintah untuk memperkuat pengawasan perdagangan komoditas strategis.
Targetnya, mulai 1 Juni 2026, DSI akan mulai melakukan intervensi dalam tata kelola ekspor demi kepentingan nasional yang lebih besar. Pada fase awal hingga penghujung 2026, DSI akan lebih banyak berperan sebagai pengawas dan perantara transaksi.
Fungsi pengawasan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik under invoicing atau penjualan komoditas di bawah harga pasar yang merugikan negara. Melalui pengawasan ketat, diharapkan devisa hasil ekspor dapat kembali ke dalam negeri secara optimal.
Setelah fase awal tersebut terlewati, DSI diproyeksikan bakal bertransformasi penuh menjadi pihak pembeli atau trader utama. Mereka akan membeli komoditas langsung dari produsen domestik untuk kemudian dipasarkan ke kancah internasional.
Kebijakan ini merupakan bagian dari instruksi Presiden Prabowo untuk memulangkan devisa ekspor sumber daya alam secara lebih efisien. Pemerintah berupaya memastikan bahwa pengelolaan kekayaan alam memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional melalui satu pintu pengawasan.
