Pemerintah China secara resmi mengumumkan pengetatan kontrol terhadap transaksi luar negeri yang melibatkan investor, teknologi, hingga data sensitif. Kebijakan baru ini disahkan oleh Dewan Negara dan dijadwalkan mulai berlaku efektif pada 1 Juli mendatang.
Langkah ini diambil hanya berselang satu bulan setelah Beijing menginstruksikan Meta untuk membatalkan akuisisi terhadap Manus, sebuah startup kecerdasan buatan (AI). Melalui regulasi ini, pemerintah memiliki wewenang lebih besar untuk mengawasi sekaligus membatalkan transaksi lintas batas yang dianggap mengancam kepentingan nasional.
Perluasan Pengawasan dan Sektor Strategis
Aturan terbaru ini tidak hanya menyasar daratan utama China, tetapi juga mencakup wilayah hukum Taiwan serta Hong Kong. Fokus utamanya terletak pada pengendalian ekspor barang, layanan, teknologi, dan data yang masuk dalam kategori sensitif bagi keamanan negara.
Selain aspek teknis, Beijing kini memperketat pergerakan tenaga kerja di sektor-sektor strategis yang selama ini menjadi tulang punggung industri. Perusahaan dilarang memindahkan operasional atau talenta ahli ke luar negeri tanpa mendapatkan izin resmi dari otoritas terkait.
Poin-poin utama dalam regulasi baru pemerintah China:
- Larangan Transfer Talenta: Perpindahan tenaga ahli di sektor sensitif ke luar negeri wajib mendapatkan persetujuan pemerintah.
- Keamanan Data dan Teknologi: Larangan pengiriman teknologi atau data rahasia melalui pelatihan lintas negara maupun penugasan kerja internasional.
- Tindakan Balasan: Kewenangan untuk menjatuhkan sanksi bagi perusahaan asing dari negara yang membatasi investasi asal China.
- Review Keamanan: Dewan Negara berhak melakukan tinjauan mendalam dan memerintahkan divestasi jika investasi asing dinilai berisiko.
- Sanksi Visa: Pencabutan visa kerja atau izin masuk bagi karyawan dari entitas asing yang dianggap merugikan kepentingan ekonomi China.
Ketentuan ini menegaskan posisi China yang ingin memastikan bahwa setiap aset intelektual dan sumber daya manusia strategis tetap berada dalam pengawasan negara. Investor kini menghadapi tantangan yang lebih besar untuk menjalankan operasional secara independen tanpa campur tangan birokrasi.
Respons Terhadap Kebijakan Barat
Sejumlah analis menilai bahwa langkah Beijing ini merupakan strategi balasan atas berbagai tekanan dan sanksi yang diterapkan oleh negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat. China mulai membangun kerangka hukum pengendalian ekspor yang kuat sebagai bentuk pertahanan ekonomi global.
Henry Gao, seorang profesor hukum dari Singapore Management University, menyebutkan bahwa aturan ini mengkodifikasi tindakan balasan terhadap entitas yang membatasi modal Tiongkok. Hal ini membuat ruang gerak investor untuk berekspansi secara mandiri menjadi semakin terbatas.
Ringkasan aturan investasi dan teknologi China 2026:
| Kategori Aturan | Detail Pengetatan |
|---|---|
| Tanggal Berlaku | 1 Juli 2026 |
| Cakupan Wilayah | Mainland China, Taiwan, dan Hong Kong |
| Sektor Utama | Teknologi, AI, Data Sensitif, dan Tenaga Kerja Ahli |
| Wewenang Negara | Review keamanan, pembatalan transaksi, dan perintah divestasi |
Tabel di atas merangkum poin krusial yang harus diperhatikan oleh para pelaku usaha internasional yang memiliki keterkaitan bisnis dengan China. Perubahan ini menuntut perusahaan untuk lebih adaptif terhadap dinamika politik dan hukum yang tengah berkembang pesat.
Selain aspek keamanan nasional, kebijakan ini bertujuan memperkuat stabilitas finansial dalam negeri dengan mengawasi arus modal keluar. Beijing berupaya menjaga cadangan devisa agar tetap stabil di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tekanan sanksi internasional.
Regulasi ini merupakan kelanjutan dari kebijakan keamanan rantai pasok yang telah diterbitkan pada April lalu. Dengan diterapkannya aturan ini, mobilitas tenaga kerja dan ekspor teknologi dari perusahaan asing akan terus berada di bawah pengawasan ketat pemerintah setempat.
