Pemerintah daerah kini tengah mencari strategi baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di tengah tren penggunaan kendaraan listrik yang semakin masif. Muncul kekhawatiran bahwa penghapusan insentif kendaraan listrik secara terburu-buru justru dapat menghambat minat masyarakat dalam beralih ke transportasi ramah lingkungan.
Andry Satrio Nugroho selaku Head of Industrial and Transport Decarbonization dari INDEF Green Transition Initiative (GTI) menekankan pentingnya pertimbangan matang dalam kebijakan fiskal. Menurutnya, kepastian aturan pajak sangat krusial agar para pelaku usaha maupun pengguna mendapatkan jaminan dalam berinvestasi di ekosistem kendaraan listrik.
Alternatif Sumber Pendapatan Daerah Selain Pajak Kendaraan
Alih-alih langsung mencabut insentif pajak kendaraan listrik, INDEF GTI mengusulkan sejumlah skema kebijakan yang dianggap lebih efektif. Kebijakan ini diharapkan mampu menyeimbangkan target penerimaan negara dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan.
Berikut adalah tiga opsi kebijakan potensial yang dapat dioptimalkan oleh pemerintah daerah:
- Cukai Emisi: Penerapan pajak berdasarkan emisi gas buang kendaraan berbahan bakar fosil yang diprediksi mampu menyumbang pendapatan negara hingga Rp40 triliun setiap tahunnya.
- Zona Rendah Emisi (Low Emission Zone): Pembatasan area tertentu di pusat kota yang hanya boleh dilalui kendaraan rendah emisi, di mana pelanggar atau pengguna kendaraan tertentu dikenakan tarif khusus.
- Pajak Progresif: Optimalisasi skema pajak progresif bagi pemilik kendaraan bermotor konvensional lebih dari satu untuk meningkatkan kas daerah.
Opsi-opsi di atas dinilai tidak hanya menambah pundi-pundi daerah, tetapi juga menjadi instrumen untuk mempercepat transisi menuju ekonomi hijau di Indonesia. Pemerintah diharapkan dapat membagi hasil dari penerimaan ini sebagai dorongan bagi daerah yang berhasil menjaga performa ekonominya sekaligus kelestarian lingkungannya.
Potensi Besar dari Cukai Emisi dan LEZ
Andry menjelaskan bahwa nilai dari cukai emisi jauh lebih besar dibandingkan gabungan cukai plastik dan minuman manis, bahkan mencapai tiga kali lipat dari nilai cukai alkohol. Hal ini dikarenakan mayoritas mobil berbahan bakar minyak saat ini masih menghasilkan emisi karbon yang cukup tinggi.
Estimasi kontribusi finansial dari kebijakan baru tersebut adalah sebagai berikut:
| Jenis Kebijakan | Estimasi Potensi Pendapatan | Keterangan Tambahan |
|---|---|---|
| Cukai Emisi Nasional | Rp40 Triliun / Tahun | Melampaui gabungan cukai plastik dan minuman manis. |
| Low Emission Zone (LEZ) Jakarta | Rp383 Miliar / Tahun | Estimasi khusus untuk area Sudirman-Thamrin. |
Berdasarkan data tersebut, penerapan mekanisme ini berfungsi ganda sebagai langkah koreksi terhadap subsidi energi yang selama ini besar serta sebagai sumber penerimaan baru. Khusus untuk kawasan bisnis seperti Sudirman-Thamrin di Jakarta, potensi pendapatan dari zona rendah emisi saja sudah sangat signifikan untuk mendukung pembangunan kota.
Sebagai informasi tambahan, pemerintah juga tengah menyiapkan rencana pemberian subsidi motor listrik sebesar Rp5 juta per unit yang dijadwalkan mulai berlaku pada Juni 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan transisi energi tetap berjalan sesuai target tanpa membebani daya beli masyarakat secara drastis.
