Wamenkeu Suahasil: Banyak Negara Longgarkan Defisit, RI Resmi Jaga Batas 3 Persen di 2026

Wamenkeu Suahasil: Banyak Negara Longgarkan Defisit, RI Resmi Jaga Batas 3 Persen di 2026
Foto: Wamenkeu Suahasil: Banyak Negara Longgarkan Defisit, RI Resmi Jaga Batas 3 Persen di 2026. (Illustration by Pexels)
Ukuran teks

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap menjaga disiplin fiskal demi stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah bertekad mempertahankan defisit anggaran tetap berada di bawah ambang batas 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Langkah ini diambil meskipun banyak negara lain mulai melonggarkan batas defisit mereka dengan harapan dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Namun, Suahasil menilai bahwa kebijakan memperlebar defisit tidak selalu menjamin peningkatan performa ekonomi suatu negara.

Dalam seminar ASEAN Regional Economic Outlook and Fiscal Policy di Jakarta, Suahasil menyebutkan banyak negara mengabaikan batas defisit 3 persen namun justru mengalami pertumbuhan yang melambat. Ia berharap konsistensi Indonesia dalam menjaga disiplin fiskal dapat menjadi bukti kekuatan ekonomi di mata dunia.

Rencana pengelolaan defisit anggaran Indonesia kedepannya telah disusun sebagai berikut:

  • Target Tahun 2026: Defisit anggaran diproyeksikan berada pada kisaran 2 persen terhadap PDB.
  • Target Tahun 2027: Pemerintah dan DPR menyepakati rancangan defisit pada rentang 1,8 persen hingga 2,4 persen.
  • Target Pertumbuhan: Kapasitas fiskal akan diarahkan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen melalui peningkatan produktivitas.

Data di atas menunjukkan komitmen pemerintah untuk tetap konservatif namun tetap optimis dalam mengelola kesehatan keuangan negara. Fokus utama tetap pada keseimbangan antara belanja yang produktif dan pengendalian utang yang aman.

Strategi Kebijakan Anggaran Adaptif

Indonesia menerapkan strategi yang disebut sebagai kebijakan anggaran adaptif guna menghadapi ketidakpastian kondisi global. Kebijakan ini memungkinkan pemerintah menjaga stabilitas keuangan sembari tetap memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Implementasi nyata dari strategi ini terlihat pada pelaksanaan APBN 2025 di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah melakukan efisiensi besar-besaran dengan memangkas anggaran di berbagai kementerian dan lembaga negara.

Berikut adalah rincian mengenai hasil efisiensi anggaran yang dilakukan pada awal tahun 2025:

Kategori Penyesuaian Capaian Angka
Pemotongan Anggaran Kementerian/Lembaga Hampir 9 Persen
Total Penghematan Anggaran Sekitar Rp 170 Triliun
Realisasi Pertumbuhan Ekonomi 2025 5,11 Persen

Tabel tersebut membuktikan bahwa penataan ulang belanja negara yang dilakukan secara signifikan tidak menghambat operasional pemerintahan. Selain itu, momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga meski terjadi penghematan anggaran yang cukup besar.

Fokus Belanja dan Transformasi Investasi

Suahasil menjelaskan bahwa belanja negara ke depan akan diprioritaskan pada sektor-sektor yang memberikan dampak langsung bagi produktivitas nasional. Hal ini mencakup pembangunan infrastruktur, penguatan kualitas SDM, serta optimalisasi layanan publik dan perlindungan sosial.

Selain fokus pada belanja, terdapat perubahan paradigma dalam pengelolaan investasi strategis milik negara. Pemerintah mulai menggeser peran APBN agar tidak lagi terbebani oleh pembiayaan investasi yang bersifat komersial.

Nantinya, investasi publik akan lebih banyak dikelola secara khusus melalui lembaga Danantara. Sementara itu, APBN akan difokuskan kembali pada fungsi aslinya yaitu melayani masyarakat dan menjamin kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

Suahasil menekankan bahwa kapasitas fiskal yang tersedia harus benar-benar digunakan untuk meningkatkan produktivitas rakyat. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan diharapkan dapat berlangsung stabil dalam jangka panjang.

Artikel terkait

Rekomendasi