PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) diharapkan mampu beroperasi dengan transparansi penuh dalam mengelola kebijakan ekspor komoditas melalui sistem satu pintu. Langkah ini dipandang sangat krusial agar perusahaan negara tersebut dapat mencapai tujuan utamanya secara maksimal dan efektif.
Sebagai entitas BUMN yang khusus menangani ekspor, DSI diproyeksikan menjadi solusi jitu untuk mengatasi masalah kebocoran ekspor pada komoditas strategis. Selain itu, kehadiran lembaga ini juga memiliki misi besar untuk memperkuat fondasi kedaulatan ekonomi Indonesia di kancah global.
Pakar kebijakan publik, Achmad Nur Hidayat, menyampaikan bahwa tantangan terbesar Indonesia sebenarnya bukan terletak pada kelangkaan komoditas yang dimiliki. Masalah utamanya justru pada hilangnya nilai ekonomi akibat aktivitas ekspor sumber daya alam yang pencatatannya belum optimal di dalam negeri.
Achmad menekankan bahwa DSI harus berfungsi sebagai instrumen nyata bagi kedaulatan ekonomi nasional. Perannya tidak boleh sekadar mengubah struktur tata niaga lama menjadi format baru tanpa memberikan dampak yang lebih signifikan bagi negara.
Beberapa indikator keberhasilan yang harus dibuktikan oleh DSI sejak awal beroperasi antara lain:
- Pencatatan nilai dan volume ekspor yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
- Transparansi mengenai total devisa yang masuk ke dalam sistem keuangan nasional.
- Peningkatan kontribusi terhadap penerimaan negara melalui pajak, royalti, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Achmad menjelaskan bahwa keterbukaan informasi mengenai harga ekspor akan menjadi tolok ukur pertama yang sangat dinanti oleh banyak pihak. Transparansi ini sangat penting untuk memastikan tidak ada nilai ekonomi yang menguap begitu saja ke luar negeri tanpa catatan resmi.
Ujian berat lainnya bagi DSI adalah mengenai kepatuhan dalam pengelolaan Devisa Hasil Ekspor (DHE). Hal ini menjadi semakin krusial seiring dengan langkah pemerintah memperkuat aturan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) melalui PP No. 8/2025.
Peraturan terbaru tersebut merupakan revisi dari PP Nomor 36 Tahun 2023 yang bertujuan memperketat pengawasan dana hasil ekspor. DSI memiliki kewajiban memastikan seluruh devisa benar-benar masuk ke sistem perbankan domestik agar dapat terpantau dengan baik.
Meskipun demikian, DSI harus tetap menjamin bahwa sistem pengawasan ini tidak menghambat operasional para eksportir. Perusahaan harus tetap bisa menggunakan dana tersebut untuk keperluan bisnis yang sah secara lancar dan cepat.
Pemanfaatan devisa hasil ekspor oleh para pelaku usaha tetap diperbolehkan untuk memenuhi berbagai kewajiban seperti:
- Pembayaran kewajiban pajak negara dan setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- Pelunasan utang perusahaan serta pembagian dividen kepada para pemegang saham.
- Pembelian bahan baku produksi dan pemenuhan berbagai kewajiban keuangan global lainnya.
Achmad menegaskan bahwa di sinilah peran vital DSI sebagai mesin eksekusi kebijakan pemerintah pusat. Lembaga ini harus mampu menyeimbangkan antara pengawasan ketat dan kelancaran arus modal bagi pelaku industri strategis.
Isu sensitif lainnya yang perlu diwaspadai sejak dini adalah praktik under invoicing atau manipulasi harga pada dokumen ekspor. Praktik ini biasanya dilakukan dengan melaporkan harga jual yang lebih rendah dari nilai sebenarnya demi menghindari kewajiban pajak.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Achmad menyarankan agar DSI segera mengimplementasikan sistem penilaian risiko atau risk scoring. Sistem digital ini akan membantu mendeteksi transaksi yang mencurigakan secara otomatis dan akurat.
Fokus pengawasan harus diarahkan pada transaksi yang menunjukkan penyimpangan harga dalam jumlah besar dan terjadi secara berulang. Perhatian khusus juga perlu diberikan pada transaksi yang melibatkan perusahaan afiliasi di luar negeri, terutama di wilayah dengan tarif pajak rendah.
Strategi pengawasan yang disarankan untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif mencakup beberapa poin berikut:
- Memberikan prioritas pengawasan pada entitas yang menjual produk ke yurisdiksi suaka pajak dengan harga di bawah pasar.
- Mengedepankan pendekatan yang digerakkan oleh pasar (market-driven) agar tetap kompetitif secara internasional.
- Menjamin adanya kepastian hukum bagi pelaku usaha serta memberikan hak jawab bagi para eksportir jika terjadi sengketa data.
Keberhasilan DSI dalam mengamankan aliran devisa ekspor masuk ke dalam negeri diyakini akan memperkokoh kondisi makroekonomi Indonesia. Ketahanan ekonomi ini sangat diperlukan mengingat kondisi ketidakpastian global yang saat ini terus meningkat.
Di sisi lain, Pandu Sjahrir selaku Chief Investment Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) memberikan jaminan komitmen lembaga tersebut. Ia memastikan bahwa operasional DSI akan dilakukan dengan tingkat transparansi yang sangat tinggi.
Manajemen DSI juga akan diperkuat oleh jajaran tenaga profesional yang memiliki pengalaman luas di industri keuangan. Selain ahli domestik, para pakar dari sektor perbankan internasional juga dilibatkan untuk memastikan standar pengelolaan yang mumpuni.
Pandu menekankan bahwa keterbukaan informasi adalah faktor kunci untuk membangun kepercayaan pasar terhadap kehadiran DSI. Sebagai pemain baru di sektor komoditas strategis, kepercayaan dari para investor dan pelaku usaha sangat menentukan keberlanjutan program ini ke depan.
Ringkasan target pencapaian PT Danantara Sumberdaya Indonesia dalam waktu dekat adalah sebagai berikut:
| Aspek Fokus | Target Utama |
|---|---|
| Pengawasan Devisa | Memastikan DHE masuk ke sistem keuangan dalam negeri sesuai PP No. 8/2025. |
| Penerimaan Negara | Mengoptimalkan setoran pajak, royalti, dan PNBP dari sektor komoditas strategis. |
| Integritas Data | Menghapus praktik under invoicing melalui sistem penilaian risiko yang ketat. |
| Iklim Investasi | Menjaga kepastian hukum dan memberikan kemudahan operasional bagi eksportir patuh. |
Tabel di atas merangkum bagaimana DSI akan bekerja untuk menyeimbangkan antara kepentingan negara dan kebutuhan para pelaku usaha di lapangan. Dengan struktur yang kuat, lembaga ini diharapkan menjadi tulang punggung baru dalam pengelolaan sumber daya alam nasional.
Melalui kebijakan ekspor satu pintu yang transparan, Indonesia berpeluang besar untuk memiliki data perdagangan yang jauh lebih kredibel. Hal ini tidak hanya menguntungkan dari sisi pendapatan, tetapi juga meningkatkan posisi tawar Indonesia di mata dunia.
