Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menyampaikan pidato mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dalam RAPBN 2027. Sayangnya, alih-alih memberikan kepastian bagi pasar, pidato tersebut justru memicu kekhawatiran di kalangan pelaku ekonomi.
Kondisi ini tercermin dari melemahnya nilai tukar Rupiah serta tertekannya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tak lama setelah pidato tersebut. Para investor tampaknya melihat arah kebijakan ekonomi pemerintah mulai bergeser ke arah yang lebih sentralistik dan cenderung monopolistik.
Rencana Pembentukan BUMN Tunggal PT Danantara
Isu utama yang menjadi sorotan adalah upaya pemerintah mengatasi masalah under-invoicing, transfer pricing, serta kebocoran devisa. Sebagai solusinya, pemerintah berencana membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai satu-satunya BUMN pengekspor.
Kebijakan ini diklaim bertujuan untuk menata kembali ekspor sumber daya alam agar lebih transparan. Selain itu, pemerintah ingin memastikan manipulasi harga tidak terjadi dan devisa hasil ekspor tetap berada di dalam negeri.
Secara teori, langkah untuk memperkuat penerimaan negara dan memperbaiki tata kelola ekspor memang patut didukung. Namun, muncul keraguan mendasar mengenai efektivitas sistem pengawasan yang saat ini sudah dimiliki oleh negara.
Efektivitas Lembaga National Single Window (LNSW)
Jika masalah manipulasi nilai ekspor masih menghantui, publik patut mempertanyakan peran Lembaga National Single Window atau LNSW. Berdasarkan aturan hukum yang berlaku, lembaga ini seharusnya menjadi garda terdepan dalam pengawasan aktivitas ekspor dan impor.
Berikut adalah beberapa fungsi dan tanggung jawab utama LNSW berdasarkan PMK Nomor 86 Tahun 2025:
- Mengelola sistem integrasi data nasional yang mencakup dokumen kepabeanan, perizinan, dan karantina.
- Menyelenggarakan proses data secara sinkron dan tunggal untuk efisiensi logistik nasional.
- Mendukung pengawasan lalu lintas barang guna mengoptimalkan penerimaan negara secara elektronik.
- Menjalankan tata kelola data informasi ekspor dan impor sebagai basis kebijakan perdagangan luar negeri.
Fungsi-fungsi di atas menunjukkan bahwa LNSW memiliki kewenangan besar untuk memantau setiap transaksi perdagangan internasional yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia. Melalui sistem ini, negara seharusnya sudah memiliki kontrol penuh terhadap arus barang dan devisa.
Mempertanyakan Radar Pengawasan Negara
Melalui Sistem Indonesia National Single Window (SINSW), negara sebenarnya memiliki infrastruktur untuk mendeteksi berbagai anomali. Data mulai dari volume ekspor, jenis komoditas, hingga nilai transaksi semestinya bisa dipantau secara real-time.
Sistem ini memungkinkan pemerintah untuk membandingkan nilai ekspor dengan harga pasar yang wajar secara otomatis. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau pola transaksi yang mencurigakan, negara seharusnya bisa segera mengambil tindakan tegas.
Ringkasan perbandingan antara sistem pengawasan saat ini dengan rencana kebijakan baru:
| Aspek Pengawasan | Sistem LNSW Saat Ini | Rencana PT Danantara |
|---|---|---|
| Mekanisme Kerja | Integrasi data elektronik dan verifikasi dokumen secara digital. | Pemusatan aktivitas ekspor melalui satu pintu perusahaan negara. |
| Tujuan Utama | Transparansi data dan efisiensi birokrasi perdagangan. | Menghilangkan praktik manipulasi harga secara langsung. |
| Potensi Risiko | Kurang optimalnya pemanfaatan data intelijen perdagangan. | Kekhawatiran akan monopoli dan iklim usaha yang tidak kompetitif. |
Tabel ini memberikan gambaran bahwa secara infrastruktur, Indonesia sudah memiliki perangkat yang memadai untuk melakukan pengawasan ketat tanpa harus melakukan sentralisasi berlebih.
Kesimpulan dan Tantangan Kedepan
Persoalan under-invoicing yang terus berulang menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas sistem yang sudah ada. Apakah LNSW selama ini hanya berfungsi sebagai wadah pengumpulan dokumen digital tanpa adanya analisis risiko yang mendalam?
Pemerintah perlu memperjelas apakah masalah selama ini terletak pada perilaku eksportir atau pada lemahnya intelijen data perdagangan negara. Tanpa evaluasi terhadap sistem lama, kebijakan baru dikhawatirkan hanya akan menambah kerumitan birokrasi tanpa menyelesaikan akar masalah.
