Pemerintah segera meresmikan perubahan status PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada pekan depan. Langkah strategis ini diambil untuk memperkuat kendali negara atas sektor ekspor komoditas nasional.
Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Perkasa Roeslani, mengonfirmasi kabar transisi tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Ia memastikan bahwa PT DSI yang sebelumnya berstatus swasta nasional akan segera beralih menjadi entitas negara.
Kepastian mengenai jadwal perubahan status ini disampaikan Rosan saat memberikan keterangan kepada awak media pada Jumat (22/5/2026). Selain perubahan status hukum, Rosan juga menyebutkan bahwa kantor operasional perusahaan akan berlokasi di markas Danantara.
Fungsi Strategis dan Kepemimpinan Baru PT DSI
Penunjukan PT DSI sebagai BUMN utama bertujuan untuk mengelola transaksi ekspor komoditas strategis secara lebih ketat. Hal ini dilakukan guna memaksimalkan pengawasan terhadap Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang masuk ke dalam negeri.
Pemerintah berharap keberadaan PT DSI dapat menekan berbagai praktik kecurangan perdagangan yang selama ini merugikan negara. Fokus utamanya adalah memberantas aksi trade misinvoicing serta under invoicing yang sering terjadi pada aktivitas ekspor.
Informasi mengenai profil pimpinan dan peran utama PT DSI sebagai berikut:
- Direktur Utama: Luke Thomas Mahony, mantan Direktur PT Vale Indonesia Tbk (INCO), ditunjuk untuk memimpin perusahaan ini.
- Tujuan Utama: Mengelola tata kelola ekspor komoditas Sumber Daya Alam (SDA) agar lebih transparan dan efisien.
- Lokasi Kantor: Perusahaan akan menempati kantor yang telah disiapkan khusus di area Danantara.
- Target Operasional: Memperkuat pengawasan devisa negara dan menjaga kepercayaan investor global terhadap komoditas Indonesia.
Penunjukan Luke Thomas Mahony sebagai Direktur Utama menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menggandeng profesional berpengalaman di industri pertambangan. Keahliannya diharapkan mampu membawa transformasi dalam pengelolaan sumber daya alam milik Indonesia.
Secara keseluruhan, langkah ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam melakukan hilirisasi dan tata kelola ekonomi yang lebih mandiri. Dengan resminya PT DSI menjadi BUMN, pemerintah optimis transparansi ekspor akan semakin terjaga.
