Rupiah Perkasa Awal Juni 2026, Cek Kurs Terbaru di Tengah Isu Timur Tengah

Nilai tukar rupiah mengawali perdagangan di bulan Juni 2026 dengan performa yang cukup memuaskan. Mata uang Garuda tersebut berhasil menguat sebesar 76 poin terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan perdagangan hari Senin (1/6/2026).

Meskipun menunjukkan tren positif, posisi rupiah sebenarnya masih berada dalam bayang-bayang ketidakpastian kondisi geopolitik di wilayah Timur Tengah. Situasi global ini terus menjadi faktor krusial yang dipantau ketat oleh para pelaku pasar keuangan di dalam negeri.

Berdasarkan data pasar pada Senin sore, rupiah resmi bertengger di level Rp17.805 per dolar AS. Angka ini mencerminkan penguatan jika dibandingkan dengan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya yang berada di level Rp17.880 per dolar AS.

Ibrahim Assuaibi, selaku Direktur PT Traze Andalan Futures, mengungkapkan bahwa rupiah sebenarnya sempat menyentuh angka penguatan hingga 95 poin sepanjang hari tersebut. Namun, menjelang penutupan, apresiasi mata uang domestik sedikit menyusut hingga akhirnya menetap di angka 76 poin.

Prediksi dan Faktor Tekanan Eksternal

Ibrahim memprediksi bahwa pergerakan nilai tukar rupiah pada hari Selasa (2/6/2026) mendatang diperkirakan masih akan mengalami fluktuasi yang cukup tinggi. Ada kecenderungan nilai tukar akan kembali melemah tipis pada rentang Rp17.800 hingga Rp17.850 per dolar AS.

Tekanan dari sisi eksternal menjadi pemicu utama, di mana para investor saat ini tengah memperhatikan proses negosiasi gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran. Sayangnya, hingga saat ini proses komunikasi diplomatik tersebut dikabarkan belum membuahkan hasil yang signifikan.

Meskipun ada pembicaraan terkait perpanjangan masa damai sementara dan upaya membuka kembali akses pelayaran di Selat Hormuz, banyak masalah pokok yang belum mencapai titik temu. Selat Hormuz sendiri merupakan titik nadi vital bagi distribusi energi dunia karena dilalui seperlima perdagangan minyak dan gas global.

Kekhawatiran baru juga muncul menyusul laporan adanya ancaman ranjau laut di jalur strategis tersebut. Jika jalur ini terganggu, maka proses normalisasi pasokan energi ke seluruh penjuru dunia dipastikan akan berjalan jauh lebih lambat dari perkiraan semula.

Ketegangan juga semakin meningkat akibat eskalasi serangan militer Israel yang menyasar kelompok Hizbullah di Lebanon. Konflik bersenjata di kawasan Timur Tengah ini secara otomatis memicu kenaikan harga minyak mentah di pasar internasional dalam waktu singkat.

Lonjakan harga komoditas energi tersebut menimbulkan kekhawatiran baru bagi otoritas keuangan di Amerika Serikat. Biaya energi yang membengkak berisiko menghambat upaya bank sentral dalam menekan angka inflasi agar sesuai dengan target yang ditetapkan.

Arah Kebijakan Moneter Global

Menurut pandangan Ibrahim, fokus utama para investor kini beralih sepenuhnya pada kebijakan moneter yang akan diambil oleh bank sentral AS, The Federal Reserve. Harapan pasar mengenai pemangkasan suku bunga mulai sedikit memudar setelah pecahnya gejolak di Timur Tengah.

Saat ini, pelaku pasar cenderung bersikap menunggu dan melihat (wait and see) sembari menantikan pernyataan resmi dari para pejabat The Fed. Selain itu, data-data ekonomi terbaru dari Amerika Serikat, khususnya mengenai sektor tenaga kerja, menjadi acuan penting bagi arah suku bunga ke depan.

Sentimen Positif dari Kebijakan Domestik

Di tengah tekanan eksternal tersebut, Indonesia mendapatkan angin segar dari sektor regulasi ekonomi dalam negeri yang mulai diimplementasikan secara resmi. Pemerintah mulai memberlakukan aturan baru yang bertujuan untuk memperkuat cadangan devisa dan menstabilkan nilai tukar.

Rincian aturan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 terkait Devisa Hasil Ekspor :

• Para eksportir di sektor Sumber Daya Alam (SDA) kini memiliki kewajiban untuk melakukan repatriasi 100 persen DHE ke dalam sistem keuangan nasional.
• Bagi eksportir di bidang non-migas, dana hasil ekspor tersebut wajib disimpan dalam rekening khusus di perbankan dalam negeri selama paling sedikit 12 bulan.
• Eksportir di sektor migas diwajibkan untuk menempatkan sekurang-kurangnya 30 persen dari total DHE mereka dalam jangka waktu minimal tiga bulan.
• Pemerintah menerapkan batasan ketat di mana konversi mata uang asing dari DHE ke dalam rupiah hanya diperbolehkan maksimal sebesar 50 persen.

Langkah tegas melalui penyempurnaan PP Nomor 36 Tahun 2023 ini diyakini akan mampu meningkatkan ketersediaan valuta asing secara signifikan di pasar domestik. Dengan pasokan valas yang melimpah, rupiah diharapkan memiliki daya tahan yang lebih kuat dalam menghadapi guncangan global.

Pemerintah juga memahami perlunya penyesuaian bagi dunia usaha dengan memberikan masa transisi hingga awal tahun 2027. Hal ini dilakukan dalam rangka penerapan kebijakan ekspor satu pintu yang mulai dijalankan secara bertahap sejak tanggal 1 Juni 2026.

Sebagai langkah awal, pemerintah akan melakukan proses pemantauan dan evaluasi mendalam selama tiga bulan pertama implementasi. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem baru tersebut berjalan dengan lancar tanpa menciptakan hambatan bagi kegiatan ekspor nasional.

Data hasil evaluasi tersebut nantinya akan digunakan sebagai fondasi dalam merumuskan tahapan teknis selanjutnya. Target utamanya adalah penerapan penuh sistem ekspor satu pintu yang dijadwalkal akan berlaku secara menyeluruh paling lambat pada 1 Januari 2027 mendatang.

Berikut adalah ringkasan perbandingan kebijakan penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) berdasarkan aturan terbaru yang berlaku saat ini.

Tabel di atas menunjukkan perbedaan perlakuan antara sektor migas dan non-migas guna menjaga keseimbangan antara arus kas perusahaan dan kebutuhan stabilitas ekonomi nasional. Ketentuan ini diharapkan menjadi instrumen efektif untuk meredam spekulasi dolar di pasar uang domestik.