Rupiah dan IHSG Merosot, Fenomena 'Sell Indonesia' Seret Nama Sosok Lama Ini

Sentimen negatif sedang membayangi pasar keuangan Indonesia seiring dengan merosotnya kepercayaan investor global secara drastis belakangan ini. Hal ini dipicu oleh jatuhnya indeks harga saham gabungan dengan kecepatan yang mengkhawatirkan serta melemahnya nilai tukar rupiah hingga menyentuh titik terendah sepanjang masa.

Padahal, hanya dalam kurun waktu lima bulan sebelumnya, bursa saham domestik sempat mencatatkan rekor tertinggi yang sangat menjanjikan. Namun kini, indeks saham Indonesia justru ambles hingga 36% dan menyandang predikat sebagai indeks dengan performa terburuk di dunia sepanjang tahun 2026 dari puluhan indeks global yang dipantau.

Kondisi ini menandakan perubahan arah yang sangat tajam bagi Indonesia yang selama ini dikenal sebagai negara kaya komoditas. Indonesia sebelumnya hampir selalu menjadi pilihan utama dalam portofolio investasi bagi para pengelola dana di pasar negara berkembang.

Penyebab Utama Kecemasan Investor Global :

• Arah kebijakan politik Presiden Prabowo Subianto yang dianggap cenderung semakin populis oleh para pemodal internasional.
• Meningkatnya campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi di negara yang sebelumnya sangat terbuka bagi investor asing.
• Kekhawatiran akan keberlanjutan disiplin fiskal setelah terjadi perubahan kepemimpinan di sektor kementerian terkait.
• Rencana ekspansi peran negara melalui lembaga pengelola investasi baru seperti Danantara.

Fenomena ini membuat strategi investasi di Asia saat ini didominasi oleh aksi lepas aset-aset dari Indonesia. George Boubouras, yang menjabat sebagai Head of Research di K2 Asset Management, mengungkapkan bahwa tren "jual Indonesia" sedang menjadi pergerakan besar di pasar modal.

Boubouras mengakui bahwa dirinya telah menarik seluruh posisi investasinya di Indonesia sejak tahun 2024 meskipun telah aktif puluhan tahun di tanah air. Ia menegaskan saat ini memiliki eksposur nol terhadap aset Indonesia dan belum berniat memberikan kesempatan kembali dalam waktu dekat.

Sejak dilantik pada Oktober 2024, Presiden Prabowo memang membawa misi besar untuk memacu pertumbuhan ekonomi hingga mencapai angka 8%. Beberapa program unggulan pun diluncurkan, mulai dari penyediaan makan siang gratis berskala nasional hingga penguatan peran negara dalam struktur ekonomi.

Upaya pemerintah untuk mengendalikan ekspor komoditas utama secara langsung guna meminimalisir penghindaran pajak justru direspons negatif oleh pasar. Langkah berani tersebut memicu gelombang penjualan besar-besaran pada saham-saham perusahaan di sektor eksportir.

Bagi banyak pemodal global, mundurnya Sri Mulyani Indrawati dari posisi menteri keuangan pada tahun 2025 menjadi faktor krusial yang merusak kepercayaan. Sri Mulyani selama ini dianggap sebagai figur penjamin kebijakan fiskal yang sehat dan manajemen anggaran yang konservatif bagi Indonesia.

Berkat peran tersebut, Indonesia sebelumnya mampu mendapatkan peringkat utang layak investasi yang membantu menarik modal asing dalam jangka panjang. Kini, pasar mulai meragukan apakah komitmen terhadap stabilitas anggaran tersebut masih tetap dijaga oleh pemerintahan saat ini.

Situasi politik dalam negeri yang tidak menentu dipandang sebagai risiko klasik yang biasa ditemui di pasar negara berkembang. Hal ini membuat banyak investor memilih untuk tidak melakukan tindakan apa pun atau bersikap pasif sementara waktu.

Tang Yuxuan dari J.P. Morgan Private Bank di Hong Kong menjelaskan bahwa investor cenderung menjauh hingga tingkat prediktabilitas kebijakan muncul kembali. Ia sangat menyarankan agar para pelaku pasar tetap waspada dan berhati-hati di tengah pergolakan yang sedang berlangsung.

Proyeksi Pelemahan Nilai Tukar Rupiah :

Data di atas menunjukkan betapa besarnya tekanan yang dihadapi mata uang Garuda saat ini di pasar internasional. Rupiah secara resmi telah melewati ambang batas historis Rp 18.000 per dolar AS pada awal Juni ini, yang memberikan sinyal negatif bagi pasar opsi ke depannya.

Gary Tan dari Allspring Global Investments menyebutkan bahwa posisi jual terhadap aset Indonesia didorong oleh pandangan pesimistis terhadap rupiah. Investor merasa sangat khawatir mengenai ketidakseimbangan makroekonomi serta kredibilitas kebijakan pemerintah, terutama dalam hal pengelolaan anggaran negara.

Tekanan ini tidak hanya dirasakan di pasar valuta asing, tetapi juga telah merembet ke instrumen surat utang atau obligasi negara. Investor asing dilaporkan telah menarik dana hingga Rp 86 triliun dari pasar obligasi pemerintah Indonesia sejak bulan Agustus tahun lalu.

Kerugian yang dialami investor obligasi berbasis dolar mencapai lebih dari 8% sepanjang tahun 2026 ini. Angka tersebut sangat kontras dengan rata-rata utang pasar berkembang lainnya yang justru masih mencatatkan keuntungan sebesar 1,6% di periode yang sama.

Kondisi ini tetap terjadi meskipun Bank Indonesia telah melakukan berbagai upaya intervensi untuk menstabilkan pasar. Fokus perhatian kini beralih pada besarnya porsi kepemilikan utang pemerintah oleh bank sentral yang mencapai sekitar 27% dari total obligasi.

Rajeev De Mello dari GAMA Asset Management menilai bahwa aksi beli obligasi oleh bank sentral mulai terlihat seperti kebijakan pelonggaran kuantitatif. Ia menyatakan bahwa investor sangat memerlukan kejelasan mengenai arah kebijakan bank sentral terkait kepemilikan aset tersebut di masa depan.

Kegelisahan pasar ini pada akhirnya membawa kembali ingatan pahit mengenai perjuangan Indonesia dalam memperbaiki profil kredit negaranya. Indonesia pernah membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bisa mendapatkan status layak investasi dari lembaga pemeringkat internasional terkemuka.

Shamaila Khan dari UBS Asset Management mengingatkan bahwa predikat peringkat investasi tersebut sangat sulit untuk diraih, namun sangat mudah untuk hilang. Menurutnya, konsistensi kebijakan pemerintah adalah kunci utama untuk menjaga kepercayaan para pemilik modal internasional.

Sebagai pengelola dana yang sukses mengungguli mayoritas pesaingnya, Khan menekankan pentingnya pemerintah untuk tidak merusak kebijakan yang sudah terbukti baik. Ia berharap manfaat ekonomi yang telah diterima Indonesia selama ini tidak dikorbankan demi agenda-agenda politik jangka pendek.