Kejaksaan Agung masih fokus menyelidiki kasus dugaan korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) untuk periode 2025–2026. Penyidikan saat ini menitikberatkan pada aliran barang bukti dan aset terkait, serta pemeriksaan saksi-saksi untuk memperkuat kasus yang menjerat mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana.
Direktur Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menegaskan bahwa penyidikan sedang berjalan intensif untuk melengkapi alat bukti sebelum kasus ini diajukan ke pengadilan. "Kita intensif mengambil barang bukti di mana pun, baik dengan penggeledahan, pemeriksaan saksi, maupun penyitaan," ujar Syarief di Kejagung, Jumat (5/6/2026).
Kasus ini juga menyangkut aset dan entitas yang terkait dengan kepemimpinan Dadan di BGN. Beberapa yayasan terafiliasi tersangka serta barang hasil pengadaan kini dalam pantauan. Diduga ada mark up dan pengadaan barang yang tidak diperlukan, seperti motor listrik senilai Rp1 triliun dan perangkat lainnya.
Syarief menyebutkan bahwa meski ada dugaan kecurangan, tidak semua barang yang telah disebarkan akan disita. Barang-barang yang telah didistribusikan akan tetap digunakan, sedangkan beberapa barang akan diambil sebagai sampel untuk kepentingan penyidikan.
Lebih lanjut, Syarief menuturkan bahwa koordinasi dengan BGN akan dilakukan untuk menentukan nasib yayasan yang terkait dengan kasus ini. Aktivitas yayasan tidak akan dihentikan selama masih melayani masyarakat dan tidak punya persoalan hukum.
Pasca penetapan Dadan Cs sebagai tersangka, BGN menggelar konferensi pers. Ketua BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menguraikan rencana penguatan tata kelola program MBG untuk memastikan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Nanik menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan pengoptimalan sumber daya. Fokus utama BGN saat ini adalah memastikan bahwa setiap program dan anggaran memberikan dampak optimal kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
BGN akan melakukan penataan kembali dalam berbagai aspek pelaksanaan program. Langkah ini termasuk pengalihan penerima manfaat, moratorium pembangunan dapur baru, dan optimalisasi dapur yang sudah ada.
Peningkatan pembinaan dan standardisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga dilakukan. Hal ini bertujuan memastikan seluruh dapur memenuhi standar keamanan pangan dan mutu layanan yang ditetapkan.
Langkah-langkah ini diambil untuk menjawab tantangan pemerataan layanan di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). BGN berupaya agar anak-anak di seluruh wilayah Indonesia dapat merasakan manfaat program MBG secara merata.
