Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara resmi mengumumkan penundaan peluncuran paket insentif pajak untuk kendaraan listrik (EV) di Indonesia. Kebijakan stimulus yang awalnya dijadwalkan segera terbit ini harus mundur selama satu bulan dari rencana semula.
Langkah ini diambil pemerintah karena proses formulasi kebijakan masih membutuhkan penyelarasan teknis yang lebih mendalam. Fokus utama pembahasan saat ini terletak pada rincian perhitungan skema pajak yang akan diterapkan bagi komoditas otomotif ramah lingkungan tersebut.
Fokus pada Skema PPN Ditanggung Pemerintah
Purbaya menjelaskan bahwa stimulus yang sedang disiapkan nantinya akan berbentuk fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Fasilitas ini berlaku khusus untuk setiap transaksi pembelian unit mobil listrik baru di pasar domestik.
"Pemberian insentif untuk kendaraan listrik atau EV masih kita tunda selama satu bulan ke depan," ujar Purbaya saat memberikan keterangan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada Selasa (26/5/2026).
Pemerintah merencanakan rentang potongan pajak yang cukup signifikan untuk menarik minat masyarakat beralih ke transportasi bersih. Besaran PPN DTP yang akan diberikan kabarnya berkisar mulai dari 40 persen hingga mencapai maksimal 100 persen.
Hanya Berlaku untuk Kendaraan Listrik Murni
Satu poin penting yang ditegaskan oleh Menkeu adalah sasaran dari insentif ini yang bersifat eksklusif. Fasilitas pemotongan pajak tersebut hanya dirancang untuk kendaraan listrik murni berbasis baterai (Battery Electric Vehicle/BEV).
Dengan demikian, kendaraan di segmen semi-listrik atau hybrid tidak akan mendapatkan jatah stimulus dalam program ini. "Skemanya nanti masih didiskusikan lebih lanjut, namun utamanya untuk EV murni dan bukan untuk tipe hybrid," tegas Purbaya.
Saat ini, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga tengah mematangkan ketentuan operasional serta proses verifikasi teknis di lapangan. Hal ini dilakukan guna memastikan penyaluran insentif tepat sasaran sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah.
Rangkuman rencana kebijakan insentif pajak kendaraan listrik mendatang:- Jenis insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atau PPN DTP.
- Besaran diskon pajak yang diwacanakan mulai dari 40% hingga 100%.
- Hanya berlaku untuk kendaraan listrik berbasis baterai murni dan tidak berlaku bagi mobil hybrid.
- Waktu peluncuran resmi mengalami pengunduran selama satu bulan untuk penyempurnaan skema.
Penundaan ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi pemerintah untuk menciptakan regulasi yang lebih matang dan implementatif. Melalui skema ini, diharapkan adopsi kendaraan listrik di Indonesia dapat tumbuh lebih cepat guna mendukung target pengurangan emisi karbon.
