Pemerintah Kota Balikpapan resmi terpilih menjadi salah satu dari 42 kabupaten dan kota di Indonesia yang menjalankan proyek percontohan digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos). Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam memperluas jangkauan sistem bantuan sosial berbasis teknologi di berbagai daerah.
Untuk menyukseskan program skala nasional tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan telah menyiagakan setidaknya 365 agen Perlinsos. Para agen ini akan bertugas memastikan proses transisi bantuan sosial konvensional menuju sistem digital berjalan lancar di seluruh wilayah Balikpapan.
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, menyampaikan dukungannya secara penuh terhadap inisiatif ini dan segera menginstruksikan seluruh jajarannya untuk bergerak cepat. Beliau menekankan pentingnya sinergi dari tingkat pemerintah kota hingga ke pengurus RT demi keberhasilan program tersebut.
“Kami berencana mengadakan sosialisasi besar di Gedung Dome pada Selasa, 2 Juni mendatang. Saya mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menyukseskan program penting ini,” ujar Rahmad Mas’ud dalam keterangan resminya, Sabtu (31/5/2026).
Rahmad juga menjelaskan bahwa digitalisasi Perlinsos merupakan langkah nyata dalam transformasi tata kelola pemerintahan yang mengadopsi teknologi modern. Konsep yang diusung adalah Digital Public Infrastructure (DPI) untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang lebih efisien.
“Melalui inisiatif ini, pemerintah menyediakan portal digital Perlinsos yang sangat mudah diakses. Masyarakat bisa menggunakannya secara mandiri atau meminta bantuan petugas pendamping di lapangan,” tambahnya saat memberikan penjelasan teknis.
Pembagian tugas dan komposisi agen Perlinsos di lapangan adalah sebagai berikut:
- Setiap kelurahan di wilayah Balikpapan akan dijaga oleh sepuluh orang agen khusus.
- Komposisi agen kelurahan terdiri dari tujuh orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tiga orang mitra strategis.
- Mitra strategis yang terlibat mencakup petugas Puskesos, PSM, TKSK, hingga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
- Pada tingkat kecamatan, tersedia empat agen tambahan yang disiapkan khusus untuk memantau wilayah tersebut.
Kepala Dinas Sosial Balikpapan, Arfiansyah, memaparkan rincian teknis mengenai peran para agen yang sudah dibentuk tersebut. Menurutnya, seluruh agen akan memegang peranan krusial sebagai jembatan antara masyarakat dan sistem digital pemerintah pusat.
“Nantinya, setiap agen akan diberikan hak akses khusus untuk masuk ke dalam portal Perlinsos. Akses ini diberikan setelah identitas mereka secara resmi didaftarkan ke otoritas pemerintah pusat,” jelas Arfiansyah memberikan detail prosedur.
Ia juga menjelaskan mengenai skema pendaftaran bagi warga yang ingin mendapatkan manfaat dari program bantuan sosial digital ini. Bagi warga yang sudah melek teknologi, proses pendaftaran dapat dilakukan melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Kepala keluarga yang sudah mengantongi IKD bisa langsung mendaftarkan diri secara mandiri melalui aplikasi Perlinsos yang tersedia. Langkah ini diharapkan mampu memangkas birokrasi dan mempercepat proses verifikasi data di tingkat pusat.
Namun, pemerintah tetap memberikan perhatian khusus bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam mengakses teknologi digital. Hal ini mencakup kelompok lanjut usia atau warga yang belum sempat mengurus Identitas Kependudukan Digital mereka.
“Bagi warga yang mengalami kendala literasi digital atau belum punya IKD, pendaftaran akan difasilitasi penuh. Para agen di tingkat kelurahan dan kecamatan siap membantu prosesnya secara manual namun terintegrasi,” tegas Arfiansyah.
Program berskala besar ini tidak hanya dijalankan oleh pemerintah daerah saja, melainkan melibatkan kerja sama lintas sektoral yang luas. Berbagai kementerian dan lembaga ikut serta di bawah naungan Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP).
Selain KPTDP, instansi lain yang memiliki peran kunci dalam proyek ini adalah Kementerian Sosial serta Kementerian Komunikasi dan Digital. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan infrastruktur jaringan dan validitas data sosial tetap terjaga dengan baik.
Jadwal pelaksanaan uji coba digitalisasi bantuan sosial di Kota Balikpapan:
| Tanggal Pelaksanaan | Jenis Kegiatan | Lokasi / Pelaksana |
|---|---|---|
| 2 Juni 2026 | Kick-off, Sosialisasi, dan Bimtek Agen | Aula Balai Kota & Gedung Bank Indonesia |
| 4 Juni 2026 | Pembukaan Registrasi Mandiri Masyarakat | Seluruh Kelurahan dan Kecamatan |
| Juni - Oktober 2026 | Masa Perluasan Pilot Project | 42 Kabupaten/Kota Terpilih |
| Oktober 2026 | Target Implementasi Nasional | Seluruh Wilayah Indonesia |
Tabel di atas merincikan tahapan penting yang harus dilalui oleh masyarakat dan petugas selama masa uji coba berlangsung. Sosialisasi awal sangat ditekankan agar para agen memiliki kompetensi yang cukup sebelum melayani masyarakat umum.
Bimbingan teknis bagi 365 agen tersebut akan dipusatkan di dua titik utama, yaitu Aula Balai Kota Balikpapan dan Aula Gedung Bank Indonesia. Setelah pembekalan tuntas, barulah proses registrasi bagi masyarakat umum akan dibuka secara serentak pada tanggal 4 Juni.
Wali Kota Rahmad Mas’ud juga telah mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, hingga lurah. Mereka diminta untuk turun langsung menyosialisasikan manfaat dan tata cara program Perlinsos digital ini kepada warga.
Ketua RT di masing-masing wilayah memiliki tanggung jawab penting untuk menyiapkan data kepala keluarga yang paling mutakhir. Keakuratan data di tingkat RT sangat menentukan apakah bantuan tersebut akan jatuh ke tangan yang benar-benar membutuhkan atau tidak.
Di sisi lain, pihak kelurahan diwajibkan untuk memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung di kantor masing-masing. Pelayanan yang optimal di tingkat kelurahan menjadi kunci agar masyarakat merasa nyaman dalam beralih ke sistem digital.
“Kelurahan wajib memastikan fasilitas pelayanan siap digunakan, sementara Ketua RT menjadi ujung tombak validasi data warga. Sinergi ini harus berjalan harmonis agar tidak ada warga yang terlewat,” tutup Arfiansyah dalam pernyataannya.
Upaya masif yang dilakukan Pemkot Balikpapan ini diharapkan menjadi standar bagi daerah lain dalam mengadopsi sistem bantuan sosial digital. Jika sukses, model ini akan diterapkan secara nasional mulai Oktober 2026 sebagai standar baru perlindungan sosial di Indonesia.
