Kepemilikan perbankan domestik dalam instrumen Surat Berharga Negara (SBN) terpantau mengalami penurunan di tengah kondisi pasar surat utang Indonesia yang sedang kurang bergairah. Fenomena ini mengindikasikan bahwa sektor perbankan kini mengharapkan premi risiko atau risk premi yang jauh lebih tinggi sebelum memutuskan untuk kembali menambah portofolio mereka.
Berdasarkan data terbaru dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan hingga 29 Mei 2026, total kepemilikan bank domestik tercatat sebesar Rp1.224,96 triliun. Angka tersebut menunjukkan penurunan sebesar 7,80% dibandingkan posisi akhir tahun 2025 yang sempat menyentuh angka Rp1.328,64 triliun.
Rincian Penurunan Porsi Perbankan Konvensional dan Syariah
Jika dilihat lebih detail, penurunan yang paling signifikan terjadi pada kategori bank konvensional di dalam negeri. Kepemilikan mereka kini berada di angka Rp1.110,41 triliun, menyusut sekitar Rp130,22 triliun atau setara dengan penurunan 10,49% sejak awal tahun.
Sebaliknya, kondisi yang berbeda justru terlihat pada porsi kepemilikan bank syariah yang mengalami lonjakan cukup tajam. Porsi bank syariah meningkat hingga 30,15% secara tahun berjalan (ytd) menjadi Rp114,55 triliun, naik signifikan dari posisi sebelumnya yang sebesar Rp88,01 triliun.
Ringkasan pergerakan kepemilikan perbankan di pasar SBN secara Year-to-Date (YTD):
| Kategori Perbankan | Posisi Akhir 2025 | Posisi Mei 2026 | Persentase Perubahan |
|---|---|---|---|
| Bank Konvensional | Rp1.240,63 Triliun | Rp1.110,41 Triliun | -10,49% |
| Bank Syariah | Rp88,01 Triliun | Rp114,55 Triliun | +30,15% |
| Total Perbankan | Rp1.328,64 Triliun | Rp1.224,96 Triliun | -7,80% |
Data di atas memperlihatkan adanya perbedaan strategi yang cukup kontras antara bank konvensional dan bank syariah dalam menyikapi pasar surat utang pemerintah. Bank konvensional cenderung melepas aset mereka, sementara bank syariah justru terus memperkuat posisi kepemilikan di instrumen tersebut.
Analisis Pengamat Mengenai Strategi Perbankan
Fikri C. Permana, ekonom dari KB Valbury Sekuritas, memberikan pandangannya mengenai pergeseran tren investasi perbankan ini. Ia menilai bahwa langkah bank mengurangi kepemilikan SBN merupakan cara halus untuk meminta imbal hasil atau yield yang lebih memadai.
Kondisi pasar surat utang yang sedang lesu membuat perbankan bersikap jauh lebih waspada terhadap fluktuasi harga instrumen jangka panjang. Penurunan porsi kepemilikan ini terpantau semakin intensif terjadi terutama dalam kurun waktu dua bulan belakangan ini.
Faktor utama yang mendorong perbankan domestik mengurangi porsi di SBN:
- Kebutuhan Penyaluran Kredit: Bank perlu menyediakan likuiditas untuk mendukung program-program prioritas pemerintah melalui penyaluran kredit.
- Permintaan Risk Premi: Ketidakpastian pasar membuat perbankan menuntut kompensasi risiko yang lebih besar dalam bentuk bunga atau imbal hasil.
- Daya Tarik Instrumen Lain: Munculnya instrumen investasi alternatif yang dianggap lebih aman atau menguntungkan dalam jangka pendek.
- Fokus pada Program Himbara: Bank-bank pelat merah saat ini memiliki tanggung jawab besar dalam mendanai proyek strategis nasional yang sedang berjalan.
Selain alasan manajemen portofolio, prioritas penyaluran kredit perbankan juga menjadi alasan kuat mengapa dana mereka ditarik dari pasar obligasi negara. Fokus pada pembiayaan sektor riil dinilai lebih mendesak bagi sebagian institusi keuangan besar, terutama bagi anggota Himbara.
Pergeseran Minat ke Instrumen Tenor Pendek
David Sumual, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), juga sepakat bahwa fenomena ini berkaitan erat dengan ekspektasi imbal hasil yang lebih tinggi. Volatilitas pasar yang tinggi mendorong para investor, termasuk perbankan, untuk lebih memilih surat utang dengan jangka waktu atau tenor yang pendek.
Hal ini terbukti dari data kepemilikan perbankan domestik pada instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang justru mengalami kenaikan. Hingga April 2026, nilai investasi di SRBI mencapai Rp673,90 triliun, naik cukup jauh dari posisi awal tahun yang berada di angka Rp614,78 triliun.
David menjelaskan bahwa instrumen seperti SRBI saat ini terlihat jauh lebih menarik bagi perbankan dibandingkan SBN jangka panjang. Perbedaan daya tarik dari segi yield menjadi faktor penentu utama bagi bank dalam menempatkan dana likuiditas mereka.
Rekomendasi strategis bagi pemerintah untuk menarik minat investor:
- Penerbitan Tenor Pendek: Pemerintah disarankan untuk memperbanyak penerbitan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun.
- Optimalisasi SPN/SPNS: Menggunakan instrumen jangka pendek sebagai solusi di tengah fenomena global di mana investor lebih memburu aset yang likuid.
- Pengetatan Manajemen Likuiditas: Diperlukan pengawasan yang lebih ketat dalam proses penerbitan surat utang agar tidak mengganggu stabilitas pasar keuangan.
- Penyesuaian Yield: Menyesuaikan penawaran imbal hasil agar tetap kompetitif dibandingkan dengan instrumen moneter lainnya.
Saran tersebut muncul karena adanya kecenderungan investor global yang mulai menjauhi instrumen berdurasi panjang, seperti SBN tenor 10 tahun. Menurut David, kondisi ini sebenarnya bisa menjadi peluang emas bagi pemerintah untuk menghidupkan kembali pasar SPN di pasar domestik.
Meskipun demikian, ia memberikan catatan penting agar pemerintah tetap berhati-hati dalam mengelola arus kas dan likuiditas selama proses tersebut. Perubahan strategi ke tenor pendek memerlukan perhitungan yang matang agar kewajiban pembayaran bunga dan pokok tetap terjaga dengan aman.
