Sejumlah organisasi pengusaha di Indonesia memberikan tanggapan terkait resminya operasional PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) pada hari ini, 1 Juni 2026. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini kini memegang peran sentral dalam pengelolaan ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis nasional.
Dukungan tersebut datang dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama dengan IMA, APBI-ICMA, Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), hingga GAPKI. Para pelaku usaha menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh penguatan tata kelola ekspor demi kepentingan ekonomi nasional.
Transformasi Tata Kelola Ekspor dalam Dua Fase Utama
Pemerintah telah menyusun peta jalan operasional PT DSI yang dibagi menjadi dua tahapan besar untuk memastikan transisi berjalan lancar. Tahapan ini dimulai sejak hari ini dan akan terus berkembang hingga tahun depan.
Berikut adalah rincian fase operasional PT Danantara Sumberdaya Indonesia :
- Fase Pertama (1 Juni 2026 - Akhir 2026): PT DSI menjalankan peran utama sebagai lembaga pengawasan dalam aktivitas ekspor komoditas SDA.
- Fase Kedua (Mulai 1 Januari 2027): PT DSI mulai bertindak sebagai eksportir dengan membeli komoditas dari perusahaan yang sebelumnya melakukan kegiatan ekspor secara mandiri.
Melalui pembagian fase tersebut, pemerintah berharap proses adaptasi industri terhadap sistem baru ini dapat berlangsung tanpa mengganggu stabilitas pasar. Penjelasan lebih lanjut mengenai teknis pengawasan akan diatur dalam regulasi turunan yang sedang disiapkan.
Harapan Pengusaha Terhadap Transparansi dan Kepastian Hukum
Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan utama untuk meningkatkan transparansi perdagangan luar negeri. Selain itu, langkah ini diharapkan mampu menekan praktik under-invoicing dan transfer pricing yang sering merugikan negara.
Shinta menegaskan bahwa seluruh asosiasi bersedia menjadi mitra konstruktif bagi pemerintah dalam mengoptimalkan Devisa Hasil Ekspor (DHE). Hal ini dipandang krusial untuk memperkuat struktur perekonomian Indonesia di masa depan.
Namun, para pelaku usaha juga memberikan catatan penting mengenai kompleksitas di lapangan yang harus diperhatikan pemerintah. Mereka menekankan bahwa penerapan aturan baru ini sebaiknya dilakukan secara bertahap dan penuh kehati-hatian.
Setiap sektor seperti batu bara, nikel, dan kelapa sawit memiliki karakteristik kontrak serta profil pembeli internasional yang sangat spesifik. Oleh karena itu, pengusaha meminta adanya kepastian hukum dan dialog intensif untuk menentukan mekanisme terbaik dalam implementasinya.
Fokus Utama Kolaborasi Pemerintah dan Pengusaha
Pemerintah melalui PT DSI juga telah berjanji untuk melibatkan pelaku usaha dalam menetapkan acuan harga komoditas yang akan dibeli. Langkah dialogis ini dianggap penting untuk menjaga kepercayaan investor dan kelangsungan rantai pasok global.
Poin-poin krusial yang menjadi perhatian para pengusaha :
- Penyelarasan struktur kontrak ekspor yang sudah berjalan dengan regulasi baru PT DSI.
- Transparansi dalam penentuan harga beli komoditas agar tetap kompetitif di pasar global.
- Kepastian mekanisme pembiayaan bagi perusahaan tambang dan sawit selama masa transisi.
- Akuntabilitas PT DSI dalam menjalankan fungsi komersial mulai tahun 2027 mendatang.
Fokus-fokus di atas menjadi fondasi agar kebijakan ekspor melalui satu pintu ini tidak menghambat fleksibilitas dunia usaha. Dengan komunikasi yang baik, diharapkan stabilitas ekonomi tetap terjaga meskipun terjadi perubahan fundamental dalam tata niaga SDA.
