Dalam waktu kurang dari dua hari, masyarakat Indonesia kembali teringat bahwa korupsi masih mengakar dalam birokrasi negeri. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim atas dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Imigrasi. Sementara itu, Kejaksaan Agung menangkap mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk kasus berbeda.
Kedua kasus ini menyuarakan sinyal bahaya bahwa pemberantasan korupsi belum juga efektif, meskipun banyak peringatan dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting: bagaimana mewujudkan Pasal 33 UUD 1945 jika beberapa penyelenggara negara diduga menyalahgunakan kekuasaan?
Pasal 33 UUD 1945 dirancang sebagai dasar ekonomi Indonesia yang menekankan pengelolaan sumber daya penting bagi kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan sikap pemerintah dalam menanggapi dua kasus besar korupsi tersebut.
Pernyataan Pemerintah
Saat memberikan pernyataan pers di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis (4/6/2026), Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah menekankan perang melawan korupsi sejak awal menjabat. Evaluasi pemerintahan tidak hanya bergantung pada munculnya kasus hukum.
Presiden secara rutin menyampaikan pentingnya menjaga integritas setiap elemen pemerintah. Bukan hanya penindakan, tetapi juga perbaikan institusi dan pengawasan diri para pejabat.
Tantangan Pemberantasan Korupsi
Meski penangkapan dua pejabat menunjukkan penegakan hukum berjalan, pencegahan korupsi belum efektif. Mengapa korupsi terus berulang meskipun ada peringatan Presiden? Pakar hukum tata negara, Feri Amsari, menilai korupsi tidak hanya masalah personal, tetapi ekosistem yang memungkinkan praktik buruk merasuk.
Pemerintah perlu fokus pada perbaikan sistem yang membolehkan korupsi berkembang. Korupsi sering kali terkait jaringan kepentingan, lemahnya pengawasan, serta mentalitas permisif terhadap penyalahgunaan kekuasaan.
Feri mencatat bahwa masalah yang dihadapi bukan semata pada individu, tetapi pada organisatoris. Reformasi yang menyeluruh harus dilakukan, termasuk pada partai politik dan sistem politik yang menjadi hilir persoalan.
Pandangan Pakar Hukum
Abdul Fickar Hadjar dari Universitas Trisakti melihat korupsi sebagai masalah sistemik. Pengawasan belum optimal sehingga kebocoran terjadi hampir di semua lini. Ketika korupsi dianggap kelaziman, resistensi semakin lemah.
Menurutnya, Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK menjadi pengaruh penting dalam memperbaiki birokrasi. Meski sistem administrasi sudah modern, integritas manusia yang mengelola tetap menjadi titik lemah.
Pesan Presiden Prabowo
Presiden Prabowo Subianto menggarisbawahi bahwa uang rakyat tidak boleh dicuri. Pada acara di Sentul, ia menegaskan komitmennya memperkuat institusi penegak hukum. Prabowo menekankan, pemberantasan korupsi berkaitan dengan kehormatan negara dan esensi Pasal 33 UUD 1945.
Mengurangi korupsi berarti meningkatkan kesejahteraan dengan lebih baik menyediakan layanan publik. Setiap rupiah yang hilang mengurangi kemampuan negara untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur lainnya.
