Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan catatan kritis terhadap stabilitas fiskal dan moneter Indonesia yang dinilai mulai memasuki fase mengkhawatirkan. Kondisi ekonomi nasional ini menjadi sorotan utama dalam momen refleksi peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, mengajak seluruh elemen bangsa untuk menilik kembali apakah sistem ekonomi saat ini sudah sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Ia menekankan pentingnya keselarasan arah ekonomi dengan cita-cita Bung Karno yang disampaikan dalam pidato bersejarah 1 Juni 1945.
Persoalan Serius di Berbagai Sektor Ekonomi
Hasto mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia tengah menghadapi tantangan besar yang mencakup aspek fiskal, moneter, hingga sektor riil. Hal ini disampaikannya saat memberikan amanat dalam upacara pengibaran bendera di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026).
Dalam pandangannya, indikator ekonomi makro menunjukkan sinyal yang tidak sehat dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Ia menyoroti bagaimana kondisi keuangan negara mulai tertekan oleh beban-beban yang terus menumpuk.
Berikut adalah beberapa indikator ekonomi yang menjadi perhatian utama PDIP:
- Defisit Transaksi Berjalan: Terjadi ketimpangan pada kuartal pertama tahun 2026 yang menunjukkan arus modal keluar lebih besar.
- Keseimbangan Primer Negatif: Kondisi dalam APBN di mana pendapatan negara tidak cukup untuk membiayai belanja di luar pembayaran bunga utang.
- Beban Utang: Munculnya tren pengelolaan keuangan yang hanya mengandalkan pinjaman baru untuk melunasi kewajiban lama.
Poin-poin di atas dianggap sebagai tanda bahaya bagi kesehatan finansial negara dalam jangka panjang. Hasto menegaskan bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan tanpa adanya langkah perbaikan yang fundamental.
Fenomena Gali Lubang Tutup Lubang
Salah satu kritik tajam yang dilontarkan adalah fenomena pembayaran utang yang menggunakan skema utang baru. Hasto mengibaratkan kondisi ini seperti praktik "gali lubang tutup lubang" yang berisiko memperburuk struktur ekonomi nasional.
Menurutnya, ketergantungan pada utang untuk menutupi defisit mencerminkan lemahnya kemandirian ekonomi. Hal ini dikhawatirkan dapat berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat dan stabilitas sektor riil di masa depan.
Ringkasan kondisi fiskal dan moneter berdasarkan sorotan PDIP:
| Indikator | Kondisi Saat Ini |
|---|---|
| Keseimbangan Primer | Berada pada angka negatif dalam struktur APBN. |
| Transaksi Berjalan | Mengalami defisit pada kuartal I tahun 2026. |
| Manajemen Utang | Cenderung menggunakan skema utang untuk bayar utang. |
Data tersebut menggambarkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan fiskal pemerintah agar tidak semakin membebani anggaran negara. PDIP berharap pemerintah segera memulihkan kepercayaan pasar melalui kebijakan yang lebih kredibel.
Kritik ini diharapkan menjadi alarm bagi otoritas terkait untuk segera mengambil langkah mitigasi yang tepat. Penyehatan APBN dianggap krusial demi menjaga keberlangsungan pembangunan dan daya beli masyarakat luas.
