Lembaga pemeringkat global, Moody's Ratings, secara resmi memberikan peringkat perdana Baa2 kepada PT Danantara Investment Management (DIM). Perusahaan ini merupakan entitas pengelola investasi yang beroperasi di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Peringkat Baa2 yang diterima DIM tersebut setara dengan peringkat utang negara atau sovereign rating Indonesia. Moody's menilai adanya hubungan yang sangat erat antara perusahaan dengan Pemerintah Indonesia sebagai alasan utama pemberian peringkat ini.
Rincian Peringkat dan Proyeksi Moody's
Selain issuer rating, Moody's menetapkan peringkat sementara (P)Baa2 untuk program global medium-term note (MTN) senior tanpa jaminan yang dibentuk oleh DIM. Peringkat Baa2 juga disematkan pada obligasi senior tanpa jaminan yang rencananya akan diterbitkan oleh perusahaan di masa mendatang.
Meski memiliki peringkat yang kuat, seluruh penilaian tersebut diberikan outlook atau prospek negatif. Rachel Chua, selaku Vice President dan Senior Analyst Moody's Ratings, menjelaskan bahwa prospek negatif ini selaras dengan kondisi peringkat pemerintah Indonesia saat ini.
Berikut adalah ringkasan peringkat yang diberikan oleh Moody's Ratings kepada PT Danantara Investment Management:
| Jenis Instrumen | Peringkat | Proyeksi (Outlook) |
|---|---|---|
| Issuer Rating (Peringkat Penerbit) | Baa2 | Negatif |
| Program Global MTN Senior Tanpa Jaminan | (P)Baa2 | Negatif |
| Obligasi Senior Tanpa Jaminan | Baa2 | Negatif |
Data di atas menunjukkan keselarasan kualitas kredit antara DIM dengan pemerintah pusat. Hal ini dipicu oleh ketergantungan risiko kredit yang dinilai sangat tinggi antara kedua pihak.
Klasifikasi sebagai Entitas Terkait Pemerintah
Moody's mengategorikan DIM sebagai Government Related Issuer (GRI) atau penerbit yang memiliki keterkaitan mendalam dengan pemerintah. Oleh karena itu, Moody's menggunakan pendekatan top-down dalam proses penilaian kreditnya.
Pendekatan ini diambil karena DIM masih berada dalam tahap awal pengembangan dan belum memiliki rekam jejak usaha mandiri yang panjang. Dengan kondisi tersebut, kekuatan kredit perusahaan lebih ditentukan oleh dukungan pemerintah daripada fundamental bisnis internalnya.
Secara hukum, posisi DIM diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 yang menjadi landasan pembentukannya sebagai bagian dari struktur Danantara. Seluruh kepemilikan saham perusahaan dipegang penuh oleh BPI Danantara.
Setiap rencana pelepasan kepemilikan saham DIM tidak bisa dilakukan secara sepihak. Proses tersebut wajib melalui mekanisme perubahan undang-undang yang melibatkan otoritas negara.
Mekanisme Pengawasan dan Tata Kelola
Aspek pengawasan pemerintah terhadap operasional DIM juga menjadi poin penting yang disoroti oleh Moody's. Integrasi tata kelola dipandang sangat kuat karena adanya keselarasan manajemen antara DIM dengan induk organisasinya, BPI Danantara.
Strategi investasi yang dijalankan oleh perusahaan dipastikan akan selalu sejalan dengan kebijakan strategis induknya. Hal ini bertujuan agar peran DIM tetap selaras dengan visi besar pengelolaan investasi negara.
Sistem pengawasan ketat terhadap operasional dan anggaran perusahaan mencakup beberapa poin utama berikut:
- Anggaran tahunan DIM wajib dikonsolidasikan ke dalam struktur anggaran BPI Danantara secara menyeluruh.
- Persetujuan anggaran dilakukan oleh Dewan Pengawas yang terdiri dari 11 orang, di mana 9 di antaranya merupakan menteri aktif.
- Rencana kerja serta anggaran tahunan perusahaan wajib dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Pengawasan berlapis ini menunjukkan bahwa setiap langkah strategis perusahaan berada di bawah kendali ketat pemerintah. Hal ini semakin mempertegas status DIM sebagai perpanjangan tangan negara dalam sektor manajemen investasi.
