Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kembali melontarkan kritik tajam terkait tingginya harga obat-obatan tertentu di pasar domestik Indonesia. Ia mengungkapkan kekecewaannya karena menemukan fakta bahwa banyak harga obat penting di dalam negeri jauh melampaui standar harga global.
Berdasarkan catatan yang dimilikinya, selisih harga tersebut dinilai tidak masuk akal karena bisa mencapai beberapa kali lipat. "Harga obat di Indonesia itu masih dalam catatan saya, 2 sampai 6 kali lipat dari harga obat di dunia," ujar Budi di Jakarta pada Selasa (2/6/2026).
Anomali Harga Obat Penyakit Hati
Sorotan ini muncul di tengah upaya pemerintah dalam memperkuat penanganan penyakit hepatitis dan gangguan hati di tanah air. Menkes menekankan pentingnya aksesibilitas pengobatan yang terjangkau, mulai dari tahap skrining awal hingga prosedur transplantasi hati.
Ia menilai situasi ini sebagai sebuah anomali yang harus segera dibenahi oleh pemangku kepentingan terkait. Tingginya biaya obat dianggap menjadi penghalang besar bagi masyarakat untuk mendapatkan perawatan medis yang berkelanjutan dan berkualitas.
Perbandingan Detail Harga Obat di Indonesia
Berikut adalah rincian perbandingan harga beberapa jenis obat penting yang disoroti oleh Menteri Kesehatan:
| Jenis Obat | Harga di Indonesia | Harga Acuan Global | Selisih/Rasio |
|---|---|---|---|
| Tenofovir Disoproxil Fumarate (TDF) | USD 4,8 | USD 2,4 | 2 kali lebih mahal |
| Entecavir (ETV) | USD 18 | USD 7,5 | 2,4 kali lebih mahal |
| Daclatasvir (DAC) | USD 152 | USD 24 | 6,4 kali lebih mahal |
| Sofosbuvir & Velpatasvir | USD 1.100 | USD 174 | Hampir 6 kali lipat |
Data di atas menunjukkan disparitas harga yang sangat signifikan, terutama pada obat hepatitis C jenis Daclatasvir. Obat tersebut di Indonesia dibanderol lebih dari enam kali lipat dibandingkan dengan harga patokan internasional.
Kesenjangan harga yang serupa juga ditemukan pada kombinasi obat Sofosbuvir dan Velpatasvir. Di pasar global, obat ini bisa didapatkan dengan harga sekitar USD 174, sementara di Indonesia harganya melambung hingga USD 1.100.
Upaya Perbaikan Kebijakan dan Akses
Padahal, pemerintah Indonesia sebenarnya telah menjalin kolaborasi strategis dengan pihak Medicines Patent Pool. Kerja sama ini bertujuan untuk memperluas ketersediaan obat-obatan melalui mekanisme lisensi yang lebih terbuka bagi negara berkembang.
Namun, Budi mengaku heran mengapa kebijakan tersebut belum mampu menekan harga obat ke level yang wajar. "Saya tidak mengerti kenapa harga obat kita masih sangat mahal, ini adalah kebijakan yang harus segera kita bereskan," tegasnya.
Menkes menambahkan bahwa penurunan harga obat sangat krusial bagi pasien yang memerlukan terapi dalam jangka waktu lama. Pengidap hepatitis membutuhkan kepastian biaya agar proses penyembuhan mereka tidak terputus di tengah jalan karena kendala finansial.
Target Peningkatan Layanan Transplantasi Hati
Selain fokus pada urusan harga obat, Budi Gunadi Sadikin juga memiliki ambisi besar untuk meningkatkan kapasitas layanan transplantasi hati. Ia menargetkan agar layanan medis tingkat tinggi ini bisa tersedia di seluruh provinsi di Indonesia.
Saat ini, kapasitas operasi transplantasi hati di tanah air dianggap masih sangat minim karena baru mencapai angka seratusan per tahun. Kondisi ini menempatkan Indonesia di bawah pencapaian negara tetangga seperti Vietnam dan juga Bangladesh.
Adapun target utama penguatan layanan penyakit hati nasional meliputi beberapa poin berikut:
- Meningkatkan kapasitas operasional hingga mencapai 10.000 tindakan transplantasi hati dalam satu tahun.
- Memperluas jangkauan fasilitas transplantasi hati agar tersedia di 34 provinsi di seluruh Indonesia.
- Memastikan layanan tidak lagi hanya terpusat di rumah sakit tertentu di kota besar saja.
- Memperkuat sistem skrining dan pengobatan dini untuk menekan angka komplikasi penyakit hati.
Rencana ekspansi layanan kesehatan ini merupakan bagian dari strategi besar kementerian untuk memperkuat ketahanan medis nasional. Dengan adanya layanan di setiap provinsi, diharapkan beban pasien di rumah sakit pusat bisa berkurang signifikan.
Budi menutup penjelasannya dengan menegaskan bahwa pembenahan harga obat dan perluasan akses layanan operasi adalah dua hal yang saling berkaitan. Pemerintah berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan ini demi menjamin kesehatan masyarakat luas.
